Prabowo Klaim Pangkas Belanja Seremonial, Ratusan Triliun Rupiah Dialihkan ke Program MBG
- account_circle D'Borneo
- calendar_month Jum, 13 Feb 2026
- visibility 137
- comment 0 komentar
Presiden RI Prabowo Subianto
DAYABORNEO, Jakarta – Pemerintah pusat mengubah arah belanja negara pada tahun pertama kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dengan menekan pos anggaran yang dinilai minim dampak langsung bagi publik. Presiden menyebut, langkah efisiensi fiskal berhasil mengamankan ratusan triliun rupiah untuk dialihkan ke program prioritas yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat.
Dalam forum Indonesia Economic Outlook 2026 di Wisma Danantara, Jakarta Selatan, Rabu (13/2/2026), Presiden menyampaikan bahwa pemerintah memotong belanja non-esensial dan mengalihkan hasil penghematan ke program strategis, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pemerintah menempatkan perbaikan kualitas gizi dan penguatan layanan dasar sebagai prioritas kebijakan tahun berjalan.
“Kami mengarahkan anggaran ke program yang memberi dampak langsung bagi rakyat. Belanja yang tidak produktif kami tekan agar ruang fiskal bisa memperkuat program prioritas,” ujar Presiden.
Pemerintah menertibkan pos perjalanan dinas luar negeri, seremoni, rapat, seminar, dan forum diskusi yang dinilai berlebihan. Presiden juga meminta kementerian dan lembaga menyederhanakan proses kajian agar pengambilan keputusan berjalan cepat dan efisien. Langkah ini ditujukan untuk mempercepat eksekusi program serta menekan biaya operasional birokrasi.
Kebijakan efisiensi anggaran tersebut diharapkan memperkuat disiplin belanja sekaligus meningkatkan kualitas belanja negara. Pemerintah menargetkan alokasi yang lebih fokus pada program yang berdampak langsung pada kesehatan, pendidikan, dan penguatan ekonomi rumah tangga. Selain MBG, pemerintah mendorong penguatan rantai pasok pangan, peningkatan layanan kesehatan dasar, serta perlindungan kelompok rentan.
Sejumlah pengamat kebijakan publik menilai langkah pengetatan belanja non-esensial perlu diiringi penguatan tata kelola agar pengalihan anggaran benar-benar efektif di lapangan. Pemerintah menyatakan akan memperkuat mekanisme pengawasan dan evaluasi program untuk memastikan anggaran tepat sasaran.
Dengan pendekatan ini, pemerintah berharap belanja negara tidak hanya hemat di atas kertas, tetapi berdampak nyata pada kesejahteraan masyarakat serta memperkuat kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan negara. (red-fe)
- Penulis: D'Borneo
Saat ini belum ada komentar