Selasa, 28 Jul 2026
light_mode
Beranda » Berita Nasional » Menag Minta Maaf Soal Polemik Zakat: ‘Saya Tidak Bermaksud Mengurangi Kewajiban’

Menag Minta Maaf Soal Polemik Zakat: ‘Saya Tidak Bermaksud Mengurangi Kewajiban’

  • account_circle D'Borneo
  • calendar_month Sen, 2 Mar 2026
  • visibility 357
  • comment 0 komentar

DAYABORNEO, JAKARTA – Menteri Agama Nasaruddin Umar akhirnya buka suara terkait polemik pernyataannya soal zakat yang memicu perdebatan di ruang publik. Ia menyampaikan permohonan maaf sekaligus meluruskan bahwa zakat tetap berstatus fardhu ‘ain dan tidak pernah berubah sebagai rukun Islam.

“Saya memohon maaf atas pernyataan saya yang menimbulkan kesalahpahaman. Perlu saya tegaskan, zakat adalah fardhu ‘ain dan rukun Islam yang wajib kita tunaikan,” ujar Nasaruddin di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Menag menegaskan, ia sama sekali tidak bermaksud menggeser posisi zakat. Ia justru ingin mendorong penguatan ekonomi umat secara lebih luas dan terstruktur.

Dalam forum Sarasehan 99 Ekonom Syariah, ia mengajak para pemangku kepentingan untuk memperluas orientasi pengelolaan dana umat, tidak hanya bertumpu pada zakat, tetapi juga mengoptimalkan wakaf, infak, dan sedekah.

Menurutnya, pengelolaan wakaf di sejumlah negara Timur Tengah telah membuktikan bahwa dana sosial keagamaan dapat menjadi instrumen strategis pembangunan.

Ia mencontohkan praktik profesional di Qatar, Kuwait, dan Uni Emirat Arab yang berhasil menjadikan wakaf sebagai penggerak sektor pendidikan, kesehatan, hingga ekonomi produktif.

“Inilah model yang ingin kita pelajari dan adaptasi untuk mempercepat kemajuan umat di Indonesia, tanpa mengurangi kewajiban zakat yang sudah jelas dalam ajaran Islam,” tegasnya.

Ia menilai, polemik yang muncul harus menjadi momentum edukasi publik agar tidak terjadi kesalahpahaman serupa.

Nasaruddin mengajak masyarakat tetap disiplin menunaikan zakat sekaligus mendukung pengembangan wakaf dan filantropi Islam secara produktif dan berkelanjutan.

“Kita perkuat zakat, kita kembangkan wakaf. Semua instrumen ini harus berjalan bersama untuk kemaslahatan umat,” pungkasnya. (red-fe) 

  • Penulis: D'Borneo

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Jelang Tahun Baru, Bupati Barito Timur Tetapkan Status Darurat Bencana Banjir

    Jelang Tahun Baru, Bupati Barito Timur Tetapkan Status Darurat Bencana Banjir

    • calendar_month Ming, 28 Des 2025
    • account_circle D'Borneo
    • visibility 180
    • 0Komentar

    DAYABORNEO, Tamiang Layang – Menjelang pergantian Tahun Baru 2026, Pemerintah Kabupaten Barito Timur mengambil langkah cepat dengan menetapkan status tanggap darurat bencana banjir. Keputusan ini diambil menyusul meningkatnya intensitas hujan yang menyebabkan genangan di sejumlah wilayah, termasuk kawasan perbatasan antar kabupaten. Penetapan status darurat tersebut tertuang dalam Instruksi Bupati Barito Timur Nomor 130/187/PEM/XII/2025 tentang Tanggap […]

  • Indonesia Tegaskan Diplomasi Dialog dan Arah Pembangunan Inklusif di WEF Davos 2026

    Indonesia Tegaskan Diplomasi Dialog dan Arah Pembangunan Inklusif di WEF Davos 2026

    • calendar_month Sen, 26 Jan 2026
    • account_circle D'Borneo
    • visibility 91
    • 0Komentar

    DAYABORNEO — Indonesia menegaskan komitmennya pada diplomasi dialog dan pembangunan inklusif dalam World Economic Forum (WEF) 2026 di Davos, Swiss. Forum global tersebut mengusung tema “A Spirit of Dialogue” sebagai ajakan membangun komunikasi terbuka dan kolaboratif di tengah dinamika geopolitik yang kian kompleks. Dikutip dari akun Facebook nya, Dalam forum itu, Presiden RI Prabowo Subianto […]

  • KPK Bongkar Celah Anggaran di Barito Timur

    KPK Bongkar Celah Anggaran di Barito Timur

    • calendar_month Sel, 26 Mei 2026
    • account_circle D'Borneo
    • visibility 84
    • 0Komentar

    DAYABORNEO, Jakarta — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membongkar sejumlah celah dalam tata kelola anggaran di Kabupaten Barito Timur, Kalimantan Tengah. Melalui Direktorat Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah III, KPK menemukan berbagai anomali dalam proses perencanaan, penganggaran, hingga pengadaan barang dan jasa yang dinilai rawan disusupi praktik penyimpangan. Temuan tersebut mengemuka dalam rapat koordinasi pencegahan korupsi […]

  • Rutan Palangka Raya Usulkan Remisi Natal untuk 111 WBP, Ada Nama Ben Brahim

    Rutan Palangka Raya Usulkan Remisi Natal untuk 111 WBP, Ada Nama Ben Brahim

    • calendar_month Kam, 25 Des 2025
    • account_circle D'Borneo
    • visibility 229
    • 0Komentar

    DAYA BORNEO, Palangka Raya – Menjelang perayaan Hari Raya Natal 2025, Rumah Tahanan (Rutan) Kelas IIA Palangka Raya mengajukan usulan pemberian remisi khusus kepada ratusan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) sebagai bagian dari hak narapidana yang telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Kepala Rutan Kelas IIA Palangka Raya, Wayan Arya Budiartawan melalui Kepala Pengamanan Rutan (KPR), Tri […]

  • Andreas Eno Kupas Dinamaika Penegakan Hukum Korupsi: Dari Regulasi Hingga Putusan Pengadilan

    Andreas Eno Kupas Dinamaika Penegakan Hukum Korupsi: Dari Regulasi Hingga Putusan Pengadilan

    • calendar_month Rab, 24 Jun 2026
    • account_circle D'Borneo
    • visibility 12
    • 0Komentar

    DAYABORNEO, Ponorogo – Perang melawan korupsi di Indonesia ternyata tidak hanya ditentukan oleh kerasnya penegakan hukum. Di balik setiap perkara, terdapat dinamika regulasi, putusan Mahkamah Konstitusi (MK), hingga yurisprudensi Mahkamah Agung yang terus membentuk arah pemberantasan korupsi dari waktu ke waktu. Perspektif itu disampaikan Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) sekaligus akademisi, Andreas Eno […]

  • Agustiar Sabran Dorong Sinergi Pemprov dan Polri Jaga Kondusivitas Kalteng

    Agustiar Sabran Dorong Sinergi Pemprov dan Polri Jaga Kondusivitas Kalteng

    • calendar_month Rab, 18 Feb 2026
    • account_circle D'Borneo
    • visibility 174
    • 0Komentar

    DAYABORNEO, Palangkaraya – Gubernur Kalimantan Tengah, Agustiar Sabran, menekankan pentingnya peran Kepolisian dalam menjaga stabilitas keamanan daerah sebagai prasyarat utama percepatan pembangunan. Pesan tersebut ia sampaikan saat memberikan arahan dalam Rapat Pimpinan Polri tingkat Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah Tahun 2026, Rabu (18/2/2026). Dalam arahannya, Agustiar menyampaikan apresiasi kepada jajaran kepolisian atas kontribusi nyata mereka menjaga […]

expand_less