Lonjakan IGD Doris Disentil Gubernur: Masalahnya Bukan Kapasitas, Tapi Sistem yang Dilanggar
- account_circle D'Borneo
- calendar_month Sel, 21 Apr 2026
- visibility 420
- comment 0 komentar
Gubernur Kalteng H Agustiar Sabran saat diwawancara di Kantor Gubernur
DAYABORNEO, Palangka Raya – Gubernur Kalimantan Tengah H. Agustiar Sabran menegaskan lonjakan pasien di Instalasi Gawat Darurat (IGD) RSUD Doris Sylvanus tidak bisa hanya dilihat sebagai persoalan keterbatasan fasilitas. Ia menilai, akar masalah justru terletak pada tidak tertibnya sistem rujukan layanan kesehatan.
Menurut Gubernur, sebagai rumah sakit rujukan provinsi, RSUD Doris seharusnya menerima pasien yang telah melalui tahapan pelayanan di tingkat kabupaten/kota. Namun realitas di lapangan menunjukkan banyak pasien datang langsung tanpa mengikuti prosedur tersebut.
“Seharusnya ada proses berjenjang. Dari daerah dulu, baru ke provinsi. Tapi yang terjadi, banyak langsung ke sini,” ujarnya, di Kantor Gubernur, Selasa (21/4/2026) pagi.
Kondisi ini, kata dia, menciptakan tekanan berlapis di ruang IGD. Data internal menunjukkan peningkatan kunjungan pasien yang tidak diimbangi dengan distribusi layanan di daerah. Akibatnya, kapasitas layanan yang sebenarnya dirancang untuk rujukan lanjutan justru dipenuhi kasus-kasus yang seharusnya bisa ditangani di tingkat awal.
Gubernur juga menyoroti persoalan administratif, terutama terkait kepesertaan BPJS Kesehatan. Ia mengungkapkan adanya pasien dengan status tidak aktif atau tidak tertib administrasi, yang pada akhirnya berdampak pada pembiayaan layanan.
“Kalau tidak sesuai mekanisme, beban itu bisa jatuh ke APBD provinsi. Ini yang harus kita jaga bersama,” tegasnya.
Ia menilai, jika pola ini terus berlangsung, bukan hanya pelayanan yang terganggu, tetapi juga keberlanjutan anggaran kesehatan daerah bisa terancam. Karena itu, pembenahan sistem dinilai menjadi langkah mendesak.
Pemerintah Provinsi, lanjutnya, telah menyiapkan sejumlah strategi, termasuk memperkuat layanan di rumah sakit wilayah serta mendorong peningkatan kapasitas fasilitas kesehatan kabupaten/kota. Selain itu, pengembangan layanan baru juga diproyeksikan untuk mengurangi ketergantungan pada RSUD Doris.
“Kalau alurnya dijalankan dengan benar, sebenarnya cukup. Jangan semua ditumpuk di satu titik,” katanya.
Gubernur berharap seluruh pihak, baik pemerintah daerah maupun masyarakat, dapat disiplin mengikuti sistem rujukan agar pelayanan kesehatan berjalan lebih efektif dan merata.
- Penulis: D'Borneo
Saat ini belum ada komentar