DPRD Kalteng

PALANGKA RAYA, Dayaborneo – Tekanan dari pusat berupa pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Infrastruktur ternyata cukup membuat pos anggaran Kalimantan Tengah goyah. APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026 sempat mengalami defisit hingga Rp225 miliar sebelum akhirnya berhasil ditambal pemerintah provinsi. Kabar ini disampaikan Wakil Gubernur Kalteng Edy Pratowo saat membacakan Jawaban […]

PALANGKA RAYA, Dayaborneo – Persoalan infrastruktur jalan dan jembatan masih menjadi pekerjaan rumah yang dirasakan langsung masyarakat di Daerah Pemilihan (Dapil) Kalimantan Tengah 4. Aspirasi itu mengemuka saat Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Sirajul Rahman, menyerap masukan masyarakat dalam kegiatan reses. Sirajul mengatakan, infrastruktur jalan menjadi kebutuhan mendasar karena setiap hari digunakan masyarakat untuk […]

PALANGKA RAYA, Dayaborneo – Ruang fiskal Kalimantan Tengah yang terbatas membuat DPRD Kalteng meminta pemerintah tidak salah menentukan prioritas. Perubahan APBD 2026 didorong lebih fokus pada kebutuhan yang benar-benar mendesak, bukan sekadar mengejar pembangunan fisik berskala besar. Anggota Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Yohanes Freddy Ering, menegaskan sejumlah sektor tidak boleh kehilangan dukungan anggaran. […]

PALANGKA RAYA, Dayaborneo – Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Kalimantan Tengah meminta pemerintah memperjelas dukungan anggaran untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. Kebutuhan pemadaman, personel, sarana penanganan asap, hingga perlindungan masyarakat menjadi bagian yang mendapat perhatian. Juru Bicara Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Rahadian Fani, menyampaikan […]

PALANGKA RAYA, Dayaborneo – Perubahan APBD Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2026 mulai mendapat sorotan tajam dari DPRD Kalteng. Enam fraksi menyampaikan sejumlah catatan yang menyentuh langsung persoalan pendapatan daerah, ruang fiskal, belanja publik, hingga ancaman kebakaran hutan dan lahan. Pandangan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna Ke-3 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026 DPRD Provinsi Kalimantan […]

PALANGKA RAYA, Dayaborneo – Krisis air bersih ternyata masih membayangi warga di pelosok Gunung Mas. Anggota Komisi II DPRD Kalimantan Tengah, Sengkon, mengungkap temuan mengejutkan usai blusukan ke delapan desa di Kecamatan Rungan Hulu saat masa reses. Politikus Partai Perindo dari Daerah Pemilihan Kalteng I—yang mencakup Kota Palangka Raya, Kabupaten Katingan, dan Gunung Mas—ini membeberkan […]

PALANGKA RAYA, Dayaborneo – Ketua DPRD Kalimantan Tengah Arton S Dohong resmi menerima Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026. Dokumen tersebut diserahkan oleh Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edy Pratowo dalam rapat paripurna yang digelar di Ruang Rapat Paripurna Lantai 3 DPRD Kalteng, Rabu (9/9/2026). Rapat paripurna […]

PALANGKA RAYA, Dayaborneo – Kebijakan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) di sektor pertambangan mulai menimbulkan kekhawatiran baru. Di tengah aktivitas perusahaan yang terdampak kebijakan tersebut, nasib para pekerja yang terkena imbas justru dinilai belum memiliki gambaran data yang jelas. DPRD Provinsi Kalimantan Tengah mendesak pemerintah daerah segera membuka dan memperjelas data pekerja yang terdampak […]

PALANGKA RAYA, Dayaborneo – Ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kembali menjadi perhatian serius DPRD Kalimantan Tengah. Munculnya titik panas di sejumlah wilayah mendorong legislatif meminta pemerintah daerah memperkuat kesiapsiagaan dan mempercepat langkah penanganan di lapangan. Ketua DPRD Kalteng, Arton S. Dohong, menyampaikan penegasan tersebut dalam Rapat Paripurna ke-9 (penutupan) Masa Persidangan III Tahun Sidang […]

DAYABORNEO, Palangka Raya – Kondisi keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah kembali menjadi sorotan tajam. DPRD Provinsi Kalimantan Tengah mengungkap masih rapuhnya struktur fiskal daerah setelah APBD Tahun Anggaran 2025 ditutup dengan defisit sebesar Rp149,53 miliar. Ketergantungan yang tinggi terhadap dana transfer pemerintah pusat dinilai menjadi persoalan mendasar yang harus segera dibenahi. Temuan tersebut disampaikan dalam Rapat […]