DPRD Kalteng

DAYABORNEO, Palangka Raya – Kondisi keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah kembali menjadi sorotan tajam. DPRD Provinsi Kalimantan Tengah mengungkap masih rapuhnya struktur fiskal daerah setelah APBD Tahun Anggaran 2025 ditutup dengan defisit sebesar Rp149,53 miliar. Ketergantungan yang tinggi terhadap dana transfer pemerintah pusat dinilai menjadi persoalan mendasar yang harus segera dibenahi. Temuan tersebut disampaikan dalam Rapat […]

DAYABORNEO, Palangka Raya – Pemangkasan anggaran pembangunan dan pemeliharaan jalan nasional di Kalimantan Tengah menjadi perhatian serius DPRD Provinsi Kalimantan Tengah. Alokasi dana yang sebelumnya mencapai sekitar Rp1 triliun kini hanya tersisa sekitar Rp300 miliar, angka yang dinilai jauh dari cukup untuk menjaga kondisi infrastruktur di provinsi terluas di Indonesia itu. Ketua Komisi IV DPRD Kalteng, […]

DAYABORNEO, Palangka Raya – Sengketa lahan yang menyeret nama PT Asmin Bara Baronang kembali menjadi sorotan. Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang digelar Komisi II DPRD Kalimantan Tengah, dewan secara terbuka mempertanyakan keseriusan perusahaan dalam menyelesaikan konflik dengan masyarakat yang hingga kini belum sepenuhnya menemukan titik akhir. Tak hanya persoalan lahan, DPRD juga mengangkat sejumlah […]

DAYABORNEO, Palangka Raya – Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) dan tunggakan gaji yang menimpa ribuan karyawan PT Asmin Koalindo Tuhup (AKT) mulai memantik sorotan publik. Di tengah ketidakpastian nasib para pekerja, Anggota DPRD Kalimantan Tengah, Sirajul Rahman, meminta pemerintah daerah tidak hanya menjadi penonton, tetapi segera mengambil langkah nyata untuk melindungi hak-hak karyawan. Laporan yang […]

DAYABORNEO, Palangka Raya –  Kalimantan Tengah selama ini dikenal sebagai salah satu daerah penghasil kelapa sawit terbesar di Indonesia. Namun di tengah melimpahnya produksi sawit, masyarakat justru harus membeli minyak goreng bersubsidi Minyakita dengan harga yang jauh di atas ketentuan pemerintah. Anggota DPRD Kalimantan Tengah, Bambang Irawan, S.St.Pi., menyoroti kondisi tersebut setelah menemukan harga Minyakita […]

DAYABORNEO, Palangka Raya – Harapan menghadirkan jaringan kereta api di Pulau Kalimantan kembali menemukan momentumnya. Setelah bertahun-tahun hanya menjadi wacana, proyek transportasi berbasis rel itu kini masuk dalam perhatian pemerintah pusat dan dinilai berpotensi mengubah wajah perekonomian Borneo, termasuk Kalimantan Tengah. Wakil Ketua II DPRD Kalimantan Tengah, Muhammad Ansyari, menilai pembangunan kereta api akan menjadi salah […]

DAYABORNEO, Palangka Raya — DPRD Provinsi Kalimantan Tengah kembali melontarkan kritik keras terhadap kinerja sektor kehutanan dalam pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun Anggaran 2025. Sorotan tajam itu muncul setelah capaian rehabilitasi hutan dan lahan di Kalimantan Tengah dinilai masih jauh dari target yang ditetapkan. Dalam Rapat Paripurna ke-4 Masa Persidangan II Tahun Sidang […]

DAYABORNEO, Palangka Raya – DPRD Provinsi Kalimantan Tengah menyoroti keras carut-marut tata kelola sektor perkebunan di Kalimantan Tengah. Dalam evaluasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun Anggaran 2025, legislatif menilai penyelesaian konflik perkebunan berjalan lambat, sementara pengawasan terhadap perusahaan besar swasta masih menyisakan banyak persoalan di lapangan. Sorotan itu disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-4 […]

DAYABORNEO, Palangka Raya — DPRD Provinsi Kalimantan Tengah menyoroti keras kinerja Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalteng setelah capaian pelatihan sumber daya manusia (SDM) koperasi tercatat masih 0 persen dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun Anggaran 2025. Catatan tajam itu disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-4 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026, Senin (11/5/2026), saat […]

DAYABORNEO, Palangka Raya — DPRD Provinsi Kalimantan Tengah mendorong Pemerintah Provinsi Kalteng segera menyusun regulasi khusus terkait bantuan hukum bagi masyarakat miskin. Langkah itu dinilai penting karena masih banyak warga kurang mampu kesulitan memperoleh pendampingan hukum saat berhadapan dengan persoalan hukum. Dorongan tersebut disampaikan DPRD dalam pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Kalimantan Tengah Tahun […]