Izin Pertambangan Rakyat (IPR)
Pemprov Kalteng Didesak Tegas, WPR–IPR Harus Dipercepat di Tengah Tekanan Razia Tambang Rakyat
- calendar_month Kam, 16 Apr 2026
- visibility 116
- 0Komentar
DAYABORNEO, Palangka Raya – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah didorong mengambil langkah tegas dan terukur dalam menyelesaikan polemik tambang rakyat yang terus memanas. Di tengah intensitas razia di lapangan, kepastian hukum melalui Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dinilai belum bergerak secepat kebutuhan masyarakat. Wakil Gubernur Edy Pratowo menegaskan Pemprov tidak tinggal diam. […]
Razia Tanpa Solusi, APR Kalteng Tegaskan Penambang Rakyat Kian Terdesak
- calendar_month Sel, 14 Apr 2026
- visibility 17
- 0Komentar
DAYABORNEO, Palangka Raya – Penertiban terhadap penambang emas rakyat di Kalimantan Tengah kian memantik kritik. Aliansi Penambang Rakyat Kalteng (APR-KT) menilai langkah razia yang terus dilakukan tanpa diiringi kemudahan perizinan justru menekan masyarakat kecil dan berpotensi menciptakan masalah sosial baru. Dalam audiensi bersama DPRD Kalimantan Tengah, Selasa (14/4/2026), Ketua Umum DPD APR Kalteng, Agus Prabowo […]
ESDM Siapkan 313 Izin Tambang Rakyat, Kalimantan Tengah Dominasi Wilayah WPR
- calendar_month Jum, 30 Jan 2026
- visibility 93
- 0Komentar
DAYABORNEO, Jakarta – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersiap menerbitkan sekitar 313 Izin Pertambangan Rakyat (IPR) di sejumlah daerah setelah melakukan konsultasi penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) bersama Komisi XII DPR RI. Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung menjelaskan, usulan IPR berasal dari pemerintah daerah melalui para gubernur. Dari 24 provinsi yang mengajukan, baru […]
