Kamis, 11 Jun 2026
search
light_mode
Beranda » Tag "Pengadaan Layanan Notifikasi Perbankan"

Pengadaan Layanan Notifikasi Perbankan

Dibalik Pesan Notifikasi, KPK Usut Dugaan Korupsi Rp2 Triliun di BRI-Telkom
Berita Nasional

Dibalik Pesan Notifikasi, KPK Usut Dugaan Korupsi Rp2 Triliun di BRI-Telkom

  • calendar_month Ming, 7 Jun 2026
  • account_circle D'Borneo
  • visibility 38
  • 0Komentar

DAYABORNEO, Jakarta — Di era perbankan digital, notifikasi transaksi melalui SMS dan WhatsApp telah menjadi bagian tak terpisahkan dari aktivitas jutaan nasabah. Setiap transfer, penarikan, hingga pembayaran tercatat dan dikirim dalam hitungan detik. Namun di balik layanan yang tampak sederhana itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini mencium dugaan penyimpangan bernilai fantastis yang melibatkan dua perusahaan […]

Terpopuler

    Kalteng Masuk 10 Terendah Realisasi APBD Versi Kemendagri
    Pemprov Kalteng

    Kalteng Masuk 10 Terendah Realisasi APBD Versi Kemendagri

    • calendar_month Rab, 24 Des 2025
    • account_circle D'Borneo
    • visibility 492
    • 0Komentar

    DAYABORNEO, Palangka Raya – Pernyataan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Edy Pratowo terkait capaian realisasi pendapatan daerah hingga 95,47 persen menjelang akhir tahun anggaran 2025 dinilai tidak sepenuhnya sejalan dengan data nasional yang dirilis Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Dalam keterangan kepada media, Edy Pratowo menyebut realisasi pendapatan Provinsi Kalteng per 22 Desember 2025 telah mencapai […]

    Lonjakan IGD Doris Disentil Gubernur: Masalahnya Bukan Kapasitas, Tapi Sistem yang Dilanggar
    Pemprov Kalteng

    Lonjakan IGD Doris Disentil Gubernur: Masalahnya Bukan Kapasitas, Tapi Sistem yang Dilanggar

    • calendar_month Sel, 21 Apr 2026
    • account_circle D'Borneo
    • visibility 364
    • 0Komentar

    DAYABORNEO, Palangka Raya – Gubernur Kalimantan Tengah H. Agustiar Sabran menegaskan lonjakan pasien di Instalasi Gawat Darurat (IGD) RSUD Doris Sylvanus tidak bisa hanya dilihat sebagai persoalan keterbatasan fasilitas. Ia menilai, akar masalah justru terletak pada tidak tertibnya sistem rujukan layanan kesehatan. Menurut Gubernur, sebagai rumah sakit rujukan provinsi, RSUD Doris seharusnya menerima pasien yang […]

    Inflasi Kalimantan Tengah Januari 2026 Naik ke 4,09 Persen
    Berita Daerah

    Inflasi Kalimantan Tengah Januari 2026 Naik ke 4,09 Persen

    • calendar_month Sel, 3 Feb 2026
    • account_circle D'Borneo
    • visibility 352
    • 0Komentar

    DAYABORNEO, Palangka Raya – Tekanan harga kembali menghantam Kalimantan Tengah di awal 2026. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi tahunan atau year-on-year (y-on-y) Provinsi Kalimantan Tengah pada Januari 2026 mencapai 4,09 persen, dipicu lonjakan harga berbagai komoditas kebutuhan masyarakat. Kenaikan inflasi tersebut tercermin dari Indeks Harga Konsumen (IHK) yang melonjak dari 106,06 pada Januari 2025 […]

    Kalteng Puncaki Daftar Udara Terburuk Nasional, ISPU 96
    Berita Daerah

    Kalteng Puncaki Daftar Udara Terburuk Nasional, ISPU 96

    • calendar_month Rab, 11 Feb 2026
    • account_circle D'Borneo
    • visibility 351
    • 0Komentar

    DAYABORNEO, Palangka Raya – Mengutip databoks Kualitas udara di Kalimantan Tengah mencatatkan kondisi terburuk secara nasional pada Minggu malam (8/2/2026). Data resmi Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menunjukkan angka ISPU Kalimantan Tengah mencapai 96 pada pukul 18.00 WIB, menempatkannya di posisi teratas provinsi dengan kualitas udara paling buruk di […]

    Menag Minta Maaf Soal Polemik Zakat: ‘Saya Tidak Bermaksud Mengurangi Kewajiban’
    Berita Nasional

    Menag Minta Maaf Soal Polemik Zakat: ‘Saya Tidak Bermaksud Mengurangi Kewajiban’

    • calendar_month Sen, 2 Mar 2026
    • account_circle D'Borneo
    • visibility 325
    • 0Komentar

    DAYABORNEO, JAKARTA – Menteri Agama Nasaruddin Umar akhirnya buka suara terkait polemik pernyataannya soal zakat yang memicu perdebatan di ruang publik. Ia menyampaikan permohonan maaf sekaligus meluruskan bahwa zakat tetap berstatus fardhu ‘ain dan tidak pernah berubah sebagai rukun Islam. “Saya memohon maaf atas pernyataan saya yang menimbulkan kesalahpahaman. Perlu saya tegaskan, zakat adalah fardhu […]

Terbaru

Rakerda APDESI Harus Lahirkan Solusi bagi Pembangunan Desa
Berita Daerah

Rakerda APDESI Harus Lahirkan Solusi bagi Pembangunan Desa

  • calendar_month 17 jam yang lalu
  • account_circle D'Borneo
  • visibility 3
  • 0Komentar

DAYABORNEO, Palangka Raya – Di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang sedang dijalankan pemerintah, Kabupaten Katingan menaruh harapan besar kepada Rapat Kerja Daerah (Rakerda) dan Dialog Interaktif DPD APDESI Kalimantan Tengah Tahun 2026 sebagai forum untuk mencari terobosan baru dalam pembangunan desa. Pemerintah Kabupaten Katingan menilai tantangan yang dihadapi desa saat ini semakin kompleks. Selain dituntut […]

Fordayak Segel Kantor Mandiri Tunas Finance, Ada Apa?
Berita Daerah

Fordayak Segel Kantor Mandiri Tunas Finance, Ada Apa? 

  • calendar_month 18 jam yang lalu
  • account_circle D'Borneo
  • visibility 8
  • 0Komentar

DAYABORNEO, Palangka Raya – Kesabaran Forum Pemuda Dayak (Fordayak) tampaknya telah mencapai batas. Setelah mengaku berulang kali menempuh jalur mediasi tanpa hasil yang jelas, organisasi tersebut akhirnya melakukan aksi penyegelan terhadap kantor PT Mandiri Tunas Finance (MTF) di Jalan G. Obos, Palangka Raya, Rabu (10/6/2026). Aksi itu dipicu sengketa objek jaminan fidusia milik CV Cahaya Borneo […]

DPR Resmi Sahkan UU Polri
Berita Nasional

DPR Resmi Sahkan UU Polri

  • calendar_month Sel, 9 Jun 2026
  • account_circle D'Borneo
  • visibility 29
  • 0Komentar

DAYABORNEO, Jakarta — Setelah melalui pembahasan panjang dan menyerap berbagai masukan publik, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI akhirnya mengesahkan revisi Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pengesahan tersebut menandai fase baru reformasi kelembagaan Polri yang selama beberapa tahun terakhir menjadi sorotan publik terkait profesionalisme, pengawasan, dan akuntabilitas. Keputusan itu diambil dalam Rapat Paripurna DPR RI di […]

Mentan Ancam Periksa Ratusan Perusahaan Sawit, Harga TBS Petani Diduga Masih Ditekan DAYABORNEO, Jakarta — Pemerintah mulai menunjukkan sikap tegas terhadap perusahaan-perusahaan sawit yang dinilai belum memberikan harga yang adil kepada petani. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengultimatum sekitar 270 hingga 300 perusahaan kelapa sawit yang diduga masih membeli Tandan Buah Segar (TBS) di bawah harga yang seharusnya, meski harga minyak sawit mentah (CPO) dunia sedang menguat. Langkah tersebut diambil setelah pemerintah menemukan ketidaksesuaian antara tren kenaikan harga komoditas global dengan harga yang diterima petani di sejumlah daerah sentra sawit. Bersama Satgas Pangan Polri, Kementerian Pertanian kini menyiapkan pemeriksaan terhadap perusahaan-perusahaan yang belum mengikuti ketetapan harga yang telah ditetapkan pemerintah daerah. «“Kalau harga CPO dunia naik dan nilai tukar dolar juga menguat, tidak ada alasan harga TBS petani justru turun,” tegas Mentan Andi Amran Sulaiman dalam rapat koordinasi nasional yang membahas stabilisasi harga sawit.» Data Kementerian Pertanian menunjukkan harga CPO global mengalami kenaikan sekitar 47 persen. Pada saat yang sama, nilai tukar dolar AS terhadap rupiah meningkat lebih dari 10 persen. Namun di lapangan, harga TBS yang diterima petani di sejumlah wilayah justru sempat merosot hingga sekitar 17 persen. Kondisi tersebut memicu perhatian serius pemerintah karena menyangkut kehidupan jutaan keluarga petani sawit di Indonesia. Sedikitnya 15 juta petani dan pekerja sektor sawit bergantung pada stabilitas harga komoditas tersebut. Amran mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian khusus terhadap persoalan ini dan meminta pemerintah memastikan petani memperoleh haknya secara adil. Hasil evaluasi sementara menunjukkan sekitar 70 persen harga TBS di berbagai daerah telah mengalami pemulihan. Namun pemerintah menilai masih ada perusahaan yang belum menyesuaikan harga sesuai ketentuan. «“Data perusahaan yang belum patuh akan kami serahkan kepada aparat untuk ditindaklanjuti,” kata Amran.» Pemerintah menegaskan penertiban ini bukan untuk menghambat dunia usaha, melainkan menciptakan tata niaga sawit yang lebih sehat. Dengan harga yang adil di tingkat petani, Indonesia diyakini dapat memperkuat posisi sebagai produsen sawit terbesar dunia sekaligus mempercepat agenda hilirisasi dan pengembangan bioenergi nasional.
Berita Daerah

Mentan Ancam Periksa Ratusan Perusahaan Sawit, Harga TBS Petani Harus Naik

  • calendar_month Sen, 8 Jun 2026
  • account_circle D'Borneo
  • visibility 38
  • 0Komentar

DAYABORNEO, Jakarta — Pemerintah mulai menunjukkan sikap tegas terhadap perusahaan-perusahaan sawit yang dinilai belum memberikan harga yang adil kepada petani. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengultimatum sekitar 270 hingga 300 perusahaan kelapa sawit yang diduga masih membeli Tandan Buah Segar (TBS) di bawah harga yang seharusnya, meski harga minyak sawit mentah (CPO) dunia sedang menguat. […]

Presiden Lantik Pimpinan Baru Badan Gizi Nasional
Berita Nasional

Presiden Lantik Pimpinan Baru Badan Gizi Nasional

  • calendar_month Sen, 8 Jun 2026
  • account_circle D'Borneo
  • visibility 23
  • 0Komentar

DAYABORNEO, Jakarta — Presiden Prabowo Subianto resmi melantik jajaran pimpinan baru Badan Gizi Nasional (BGN) serta Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh di Istana Negara, Senin (8/6/2026). Pelantikan tersebut menjadi bagian dari langkah pemerintah memperkuat pelaksanaan program strategis nasional sekaligus memperluas jangkauan kebijakan ketenagakerjaan. Didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Presiden mengambil sumpah […]

expand_less