Mentan Ancam Periksa Ratusan Perusahaan Sawit, Harga TBS Petani Harus Naik
- account_circle D'Borneo
- calendar_month Sen, 8 Jun 2026
- visibility 38
- comment 0 komentar
Dok. Ilustrasi.
DAYABORNEO, Jakarta — Pemerintah mulai menunjukkan sikap tegas terhadap perusahaan-perusahaan sawit yang dinilai belum memberikan harga yang adil kepada petani. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengultimatum sekitar 270 hingga 300 perusahaan kelapa sawit yang diduga masih membeli Tandan Buah Segar (TBS) di bawah harga yang seharusnya, meski harga minyak sawit mentah (CPO) dunia sedang menguat.
Langkah tersebut diambil setelah pemerintah menemukan ketidaksesuaian antara tren kenaikan harga komoditas global dengan harga yang diterima petani di sejumlah daerah sentra sawit.
Bersama Satgas Pangan Polri, Kementerian Pertanian kini menyiapkan pemeriksaan terhadap perusahaan-perusahaan yang belum mengikuti ketetapan harga yang telah ditetapkan pemerintah daerah.
“Kalau harga CPO dunia naik dan nilai tukar dolar juga menguat, tidak ada alasan harga TBS petani justru turun,” tegas Mentan Andi Amran Sulaiman dalam rapat koordinasi nasional yang membahas stabilisasi harga sawit.
Data Kementerian Pertanian menunjukkan harga CPO global mengalami kenaikan sekitar 47 persen. Pada saat yang sama, nilai tukar dolar AS terhadap rupiah meningkat lebih dari 10 persen. Namun di lapangan, harga TBS yang diterima petani di sejumlah wilayah justru sempat merosot hingga sekitar 17 persen.
Kondisi tersebut memicu perhatian serius pemerintah karena menyangkut kehidupan jutaan keluarga petani sawit di Indonesia. Sedikitnya 15 juta petani dan pekerja sektor sawit bergantung pada stabilitas harga komoditas tersebut.
Amran mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian khusus terhadap persoalan ini dan meminta pemerintah memastikan petani memperoleh haknya secara adil.
Hasil evaluasi sementara menunjukkan sekitar 70 persen harga TBS di berbagai daerah telah mengalami pemulihan. Namun pemerintah menilai masih ada perusahaan yang belum menyesuaikan harga sesuai ketentuan.
“Data perusahaan yang belum patuh akan kami serahkan kepada aparat untuk ditindaklanjuti,” kata Amran, dikutip dari medsos FB Kementerian Pertanian Republik Indonesia, Senin (8/6/2026).
Pemerintah menegaskan penertiban ini bukan untuk menghambat dunia usaha, melainkan menciptakan tata niaga sawit yang lebih sehat. Dengan harga yang adil di tingkat petani, Indonesia diyakini dapat memperkuat posisi sebagai produsen sawit terbesar dunia sekaligus mempercepat agenda hilirisasi dan pengembangan bioenergi nasional. (red-fe)
- Penulis: D'Borneo
Saat ini belum ada komentar