Sabtu, 12 Sep 2026
light_mode
Beranda » Berita Daerah » Rakerda APDESI Harus Lahirkan Solusi bagi Pembangunan Desa

Rakerda APDESI Harus Lahirkan Solusi bagi Pembangunan Desa

  • account_circle D'Borneo
  • calendar_month Rab, 10 Jun 2026
  • visibility 41
  • comment 0 komentar

DAYABORNEO, Palangka Raya Di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang sedang dijalankan pemerintah, Kabupaten Katingan menaruh harapan besar kepada Rapat Kerja Daerah (Rakerda) dan Dialog Interaktif DPD APDESI Kalimantan Tengah Tahun 2026 sebagai forum untuk mencari terobosan baru dalam pembangunan desa.

Pemerintah Kabupaten Katingan menilai tantangan yang dihadapi desa saat ini semakin kompleks. Selain dituntut menyukseskan program nasional, pemerintah desa juga harus mampu menjaga kualitas pelayanan publik dengan sumber daya yang lebih terbatas.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Katingan, Ponny Natalia, mengatakan pelaksanaan Rakerda APDESI menjadi momentum penting bagi para kepala desa untuk saling berbagi pengalaman dan strategi menghadapi perubahan kebijakan pembangunan.

“Kami sangat mendukung kegiatan ini. Harapannya Rakerda APDESI bisa menghasilkan masukan dan pemikiran positif bagi desa-desa, terutama bagaimana tetap bertahan, berkembang, dan maju dalam kondisi efisiensi anggaran seperti sekarang,” kata Ponny kepada wartawan, Rabu (10/6/2026).

Menurut Ponny, penguatan organisasi pemerintah desa menjadi salah satu langkah penting untuk memastikan pembangunan di tingkat akar rumput tetap berjalan efektif. Karena itu, Kabupaten Katingan sebelumnya juga telah mengukuhkan kepengurusan APDESI tingkat kecamatan sebagai bagian dari upaya memperkuat koordinasi antardesa.

Ia menilai kepala desa saat ini tidak hanya berperan sebagai administrator pemerintahan, tetapi juga dituntut menjadi pemimpin yang mampu mencari solusi atas berbagai persoalan masyarakat, mulai dari ekonomi, ketahanan pangan hingga pemberdayaan sumber daya lokal.

“Desa harus mampu beradaptasi dengan situasi yang ada. Efisiensi bukan berarti berhenti membangun, tetapi bagaimana memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara lebih efektif dan tepat sasaran,” ujarnya.

Dengan jumlah desa yang tersebar di berbagai wilayah Katingan, forum seperti Rakerda APDESI dinilai penting untuk menyamakan persepsi sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah desa, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat.

Ponny berharap hasil pembahasan dalam Rakerda tidak berhenti pada rekomendasi semata, tetapi dapat diterjemahkan menjadi langkah konkret yang membantu desa meningkatkan kualitas pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

“Yang terpenting adalah desa tetap bergerak, tetap berinovasi, dan tetap menjadi ujung tombak pembangunan di daerah,” pungkasnya. (red-fe) 

  • Penulis: D'Borneo

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Kalimantan Tengah Lahir dari Perlawanan Rakyat Dayak

    Kalimantan Tengah Lahir dari Perlawanan Rakyat Dayak

    • calendar_month Sab, 23 Mei 2026
    • account_circle D'Borneo
    • visibility 105
    • 0Komentar

    Kalimantan Tengah tidak lahir dari hadiah kekuasaan. Provinsi ini lahir dari tekanan, tuntutan, dan perjuangan panjang masyarakat Dayak yang merasa tanah mereka selama bertahun-tahun hanya menjadi halaman belakang pembangunan di Pulau Kalimantan. Jauh sebelum resmi berdiri pada 23 Mei 1957, suara kemarahan rakyat pedalaman sudah menggema dari Barito, Kapuas, hingga Kotawaringin. Masyarakat Dayak saat itu […]

  • Kabut Asap Makin Pekat, Kadisdik Kalteng soal MBG dan Siswa ke Kafe Bikin Heboh

    Kabut Asap Makin Pekat, Kadisdik Kalteng soal MBG dan Siswa ke Kafe Bikin Heboh

    • calendar_month Sen, 31 Agu 2026
    • account_circle Tim Redaksi
    • visibility 42
    • 1Komentar

    PALANGKA RAYA, Dayaborneo– Pernyataan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah Muhammad Reza Prabowo terkait aktivitas sekolah di tengah kabut asap karhutla menjadi sorotan publik. Video pernyataan Reza yang beredar di media sosial Facebook memicu perdebatan. Dalam video tersebut, Reza membahas sejumlah dampak yang muncul apabila sekolah diliburkan akibat kondisi asap. Salah satu pernyataan yang paling […]

  • Inflasi Kalteng Tembus 5,06 Persen, BPS Soroti Lonjakan Biaya Hunian dan Jasa

    Inflasi Kalteng Tembus 5,06 Persen, BPS Soroti Lonjakan Biaya Hunian dan Jasa

    • calendar_month Sen, 2 Mar 2026
    • account_circle D'Borneo
    • visibility 218
    • 0Komentar

    DAYABORNEO, Palangka Raya – Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Tengah mencatat inflasi tahunan (year-on-year/y-on-y) Februari 2026 menembus angka 5,06 persen. Kenaikan ini mencerminkan tekanan harga yang semakin terasa pada kebutuhan pokok masyarakat, terutama di sektor perumahan dan jasa. Kepala BPS Kalteng, Agnes Widiastuti, membeberkan data tersebut dalam rilis resmi, Senin (2/3/2026). “IHK Kalimantan Tengah […]

  • Sinode Umum GKE ke-25 Resmi Dimulai, Wagub Edy Ajak Gereja Hadir Menjawab Persoalan Rakyat

    Sinode Umum GKE ke-25 Resmi Dimulai, Wagub Edy Ajak Gereja Hadir Menjawab Persoalan Rakyat

    • calendar_month Rab, 8 Jul 2026
    • account_circle D'Borneo
    • visibility 113
    • 0Komentar

    DAYABORNEO, Puruk Cahu – Sinode Umum ke-25 Gereja Kalimantan Evangelis (GKE) resmi bergulir di Puruk Cahu, Kabupaten Murung Raya, Selasa (7/7/2026). Forum tertinggi gereja yang diikuti sekitar 1.100 peserta itu tidak hanya menjadi ajang memilih arah pelayanan lima tahun ke depan, tetapi juga diharapkan melahirkan langkah nyata dalam menjawab berbagai persoalan sosial yang dihadapi masyarakat Kalimantan […]

  • Paripurna DPRD Jadi Momentum Perkuat Sinergi Pembangunan Kalteng

    Paripurna DPRD Jadi Momentum Perkuat Sinergi Pembangunan Kalteng

    • calendar_month Sel, 6 Jan 2026
    • account_circle D'Borneo
    • visibility 106
    • 0Komentar

    DAYABORNEO, Palangka Raya –  Awal tahun 2026 dimanfaatkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan DPRD untuk memperkuat komitmen bersama dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan daerah. Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edy Pratowo menghadiri Rapat Paripurna ke-11 Penutupan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025 sekaligus Rapat Paripurna ke-1 Pembukaan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026, yang digelar […]

  • Bupati Fadia Arafiq Diduga Kendalikan Proyek dari Balik Perusahaan Keluarga

    Bupati Fadia Arafiq Diduga Kendalikan Proyek dari Balik Perusahaan Keluarga

    • calendar_month Kam, 5 Mar 2026
    • account_circle D'Borneo
    • visibility 86
    • 0Komentar

    DAYABORNEO, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Pekalongan Fadia Arafiq (FAR) sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan jasa outsourcing di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan FAR diduga memiliki konflik kepentingan karena perusahaan yang memenangkan sejumlah proyek pemerintah merupakan milik keluarganya. “KPK menetapkan FAR selaku Bupati Pekalongan sebagai […]

expand_less