Sabtu, 31 Okt 2026
light_mode
Beranda » Pemprov Kalteng » Kalteng Masuk 10 Terendah Realisasi APBD Versi Kemendagri

Kalteng Masuk 10 Terendah Realisasi APBD Versi Kemendagri

  • account_circle D'Borneo
  • calendar_month Rab, 24 Des 2025
  • visibility 616
  • comment 0 komentar

DAYABORNEO, Palangka Raya – Pernyataan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Edy Pratowo terkait capaian realisasi pendapatan daerah hingga 95,47 persen menjelang akhir tahun anggaran 2025 dinilai tidak sepenuhnya sejalan dengan data nasional yang dirilis Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Dalam keterangan kepada media, Edy Pratowo menyebut realisasi pendapatan Provinsi Kalteng per 22 Desember 2025 telah mencapai 95,47 persen dan berpeluang menembus target 100 persen. Ia menilai capaian tersebut menunjukkan kinerja positif pemerintah daerah di tengah berbagai kebijakan relaksasi pajak.

“Realisasi kita hari ini sudah di angka 95,47 persen. Tinggal beberapa hari lagi, insyaallah bisa tercapai penuh,” ujar Edy.

Wagub juga memaparkan sejumlah indikator pendapatan yang mengalami kenaikan signifikan, seperti Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang meningkat lebih dari 110 persen, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) mencapai 113,05 persen, serta penerimaan PKB sebesar Rp1,336 triliun atau 104,43 persen dari target. Total pendapatan daerah disebut telah menyentuh Rp2,223 triliun dari target sekitar Rp2,328 triliun.

Namun, pernyataan tersebut berbanding terbalik dengan evaluasi nasional yang disampaikan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Berdasarkan data Kemendagri per 30 November 2025, Kalimantan Tengah justru masuk dalam 10 provinsi dengan realisasi pendapatan terendah, sekaligus 10 provinsi dengan realisasi belanja terendah secara nasional.

Mendagri mencatat, secara agregat realisasi pendapatan seluruh daerah baru mencapai 88,35 persen dan realisasi belanja 75,43 persen. Dalam daftar tersebut, Kalteng tercatat masih tertinggal dibanding sejumlah provinsi lain.

Perbedaan narasi ini memunculkan pertanyaan publik terkait metode penghitungan, rentang waktu data, serta efektivitas penyerapan anggaran di lapangan.

Situasi ini menegaskan pentingnya transparansi dan konsistensi data antara pemerintah daerah dan pusat agar publik memperoleh gambaran utuh mengenai kondisi keuangan daerah, sekaligus menjadi dasar evaluasi kebijakan fiskal ke depan. (red-fe)

  • Penulis: D'Borneo

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Dentuman Misterius Menggema hingga Bandung, Ternyata Ini Asal Suaranya!

    Dentuman Misterius Menggema hingga Bandung, Ternyata Ini Asal Suaranya!

    • calendar_month Sen, 7 Sep 2026
    • account_circle fe
    • visibility 52
    • 0Komentar

    JAKARTA, Dayaborneo – Suara dentuman disertai gemuruh yang terdengar di sejumlah wilayah Jawa dan Lampung dalam beberapa hari terakhir sempat membuat warga bertanya-tanya. Fenomena tersebut bahkan dilaporkan terasa hingga sejumlah kawasan di Jawa Barat. Penjelasan mengenai suara misterius itu kini mengarah pada aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda yang masih mengalami erupsi secara […]

  • Serapan APBD Kalteng Baru 30,61 Persen di Semester II

    Serapan APBD Kalteng Baru 30,61 Persen di Semester II

    • calendar_month Sel, 4 Agu 2026
    • account_circle fe
    • visibility 84
    • 0Komentar

    PALANGKA RAYA, Dayaborneo – Kinerja penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah hingga akhir Juli 2026 masih jauh dari harapan. Realisasi keuangan baru mencapai 30,61 persen, atau hanya sekitar Rp1,66 triliun dari total pagu Rp5,45 triliun, terpaut hampir 30 persen dari target semester II yang seharusnya sudah menyentuh 60 persen. Data […]

  • Dudung Buka Kartu di Hadapan Dubes Belanda, Investasi hingga Ketahanan Pangan Jadi Sorotan

    Dudung Buka Kartu di Hadapan Dubes Belanda, Investasi hingga Ketahanan Pangan Jadi Sorotan

    • calendar_month Sel, 30 Jun 2026
    • account_circle D'Borneo
    • visibility 105
    • 0Komentar

    DAYABORNEO, Jakarta – Pemerintah Indonesia mengirim sinyal kuat kepada dunia internasional. Di hadapan Duta Besar Kerajaan Belanda untuk Indonesia, Marc Gerritsen, Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn) Prof. Dr. Dudung Abdurachman memaparkan langsung arah pembangunan nasional di era Presiden Prabowo Subianto, mulai dari program Makan Bergizi Gratis hingga agenda besar memperkuat ketahanan pangan dan energi nasional. […]

  • PKB Gandeng ITSNU, Rahmanto Tancap Gas Bangun Kader Intelektual di Kalteng

    PKB Gandeng ITSNU, Rahmanto Tancap Gas Bangun Kader Intelektual di Kalteng

    • calendar_month Kam, 7 Mei 2026
    • account_circle D'Borneo
    • visibility 348
    • 0Komentar

    DAYABORNEO, Palangka Raya — Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Kalimantan Tengah mulai memetakan langkah politik yang tak biasa. Bukan hanya fokus pada konsolidasi organisasi, partai berlambang bola dunia itu kini serius membangun fondasi intelektual kader melalui kerja sama strategis dengan Institut Teknologi dan Sains Nahdlatul Ulama Kalimantan. Keseriusan itu ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman […]

  • Hadiri RUPS Jamkrida, Sekda Arbert Tegaskan Pemko Palangka Raya Tak Tambah Modal

    Hadiri RUPS Jamkrida, Sekda Arbert Tegaskan Pemko Palangka Raya Tak Tambah Modal

    • calendar_month Jum, 26 Jun 2026
    • account_circle D'Borneo
    • visibility 68
    • 0Komentar

    DAYABORNEO, Palangka Raya – Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Jamkrida Kalimantan Tengah menetapkan pembagian dividen sebesar 45 persen kepada para pemegang saham. Di tengah pembahasan strategi perusahaan, Pemerintah Kota Palangka Raya memastikan tidak mengubah komitmen penyertaan modal yang tetap bertahan di angka Rp3 miliar. Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya, Arbert Tombak, mengatakan seluruh agenda RUPS […]

  • Sidang Isbat Digelar Sore Ini, Pemerintah Tentukan Awal Ramadan 1447 H

    Sidang Isbat Digelar Sore Ini, Pemerintah Tentukan Awal Ramadan 1447 H

    • calendar_month Sel, 17 Feb 2026
    • account_circle D'Borneo
    • visibility 130
    • 0Komentar

    DAYABORNEO, Jakarta – Pemerintah kembali menggelar forum resmi yang akan menjadi penentu awal ibadah puasa tahun ini. Kementerian Agama (Kemenag) menjadwalkan Sidang Isbat penetapan 1 Ramadan 1447 Hijriah pada Selasa, 17 Februari 2026, di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat. Forum ini akan menentukan secara resmi kapan umat Islam di Indonesia mulai menjalankan ibadah puasa. Kemenag menyusun […]

expand_less