Sabtu, 31 Okt 2026
light_mode
Beranda » Berita Nasional » Dudung Buka Kartu di Hadapan Dubes Belanda, Investasi hingga Ketahanan Pangan Jadi Sorotan

Dudung Buka Kartu di Hadapan Dubes Belanda, Investasi hingga Ketahanan Pangan Jadi Sorotan

  • account_circle D'Borneo
  • calendar_month Sel, 30 Jun 2026
  • visibility 107
  • comment 0 komentar

DAYABORNEO, Jakarta – Pemerintah Indonesia mengirim sinyal kuat kepada dunia internasional. Di hadapan Duta Besar Kerajaan Belanda untuk Indonesia, Marc Gerritsen, Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn) Prof. Dr. Dudung Abdurachman memaparkan langsung arah pembangunan nasional di era Presiden Prabowo Subianto, mulai dari program Makan Bergizi Gratis hingga agenda besar memperkuat ketahanan pangan dan energi nasional.

Pertemuan yang berlangsung di Gedung Bina Graha, Jakarta, Senin (29/6/2026), tidak sekadar menjadi agenda diplomatik. Forum tersebut menjadi ruang strategis untuk mempertegas komitmen Indonesia dalam memperluas kerja sama dengan Belanda di berbagai sektor yang dinilai mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan.

Hubungan bilateral yang telah terjalin selama 76 tahun itu dibahas dalam perspektif yang lebih luas. Kedua negara menjajaki peluang kolaborasi di bidang investasi, perdagangan, pendidikan, teknologi, lingkungan, kemaritiman, hingga pengembangan sumber daya manusia.

Dalam kesempatan tersebut, Dudung menegaskan bahwa pemerintah saat ini tengah mengakselerasi berbagai program unggulan Presiden Prabowo sebagai fondasi menuju Indonesia yang lebih mandiri dan berdaya saing.

“Program-program prioritas pemerintah diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan nasional melalui penguatan sektor pangan, energi, kesehatan, dan pengelolaan sumber daya air,” ujar Dudung.

Ia menjelaskan, program Makan Bergizi Gratis, Cek Kesehatan Gratis, hingga pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih merupakan bagian dari strategi besar pemerintah dalam membangun pemerataan kesejahteraan dari desa hingga perkotaan.

Di hadapan delegasi Belanda, Dudung juga menegaskan bahwa Indonesia tetap membuka ruang kerja sama dengan seluruh negara, selama dilandasi prinsip saling menghormati, saling menguntungkan, dan berorientasi pada kepentingan bersama.

Pertemuan tersebut memperlihatkan upaya pemerintah memperkuat diplomasi ekonomi sekaligus menarik kepercayaan mitra internasional terhadap berbagai agenda pembangunan nasional. Dengan hubungan Indonesia–Belanda yang terus berkembang, kolaborasi diharapkan tidak berhenti pada tataran diplomasi, tetapi mampu melahirkan investasi, transfer teknologi, serta kerja sama konkret yang memberi manfaat bagi kedua negara. (red-fe)

  • Penulis: D'Borneo

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • DPRD Kalteng Soroti Kenaikan UMP 2026 Jadi Rp3,68 Juta

    DPRD Kalteng Soroti Kenaikan UMP 2026 Jadi Rp3,68 Juta

    • calendar_month Sen, 29 Des 2025
    • account_circle D'Borneo
    • visibility 244
    • 0Komentar

    DAYABORNEO, Palangka Raya — Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Kalimantan Tengah tahun 2026 menjadi salah satu kebijakan strategis pemerintah daerah dalam merespons dinamika ekonomi dan kebutuhan hidup pekerja menjelang tahun anggaran baru. Wakil Ketua III DPRD Kalimantan Tengah, Junaidi, menyampaikan bahwa UMP Kalteng 2026 ditetapkan sebesar Rp3.686.138 per bulan. Angka tersebut naik Rp212.516 dibandingkan UMP […]

  • Pengecer Naik Kelas: Saat Dagang BBM Berpindah ke Media Sosial

    Pengecer Naik Kelas: Saat Dagang BBM Berpindah ke Media Sosial

    • calendar_month Jum, 8 Mei 2026
    • account_circle D'Borneo
    • visibility 57
    • 0Komentar

    Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) di Kalimantan Tengah memunculkan fenomena baru yang menarik sekaligus memantik ironi. Ketika ruang jual-beli di pinggir jalan perlahan menghilang akibat tekanan kebijakan dan pengawasan, transaksi justru bermigrasi diam-diam ke ruang digital. Pengecer tak lagi menunggu pembeli di depan toko. Kini, mereka “naik kelas” — berdagang lewat pesan instan, media sosial, […]

  • Perputaran Uang Judi Online Rp286,84 Triliun Sepanjang 2025

    Perputaran Uang Judi Online Rp286,84 Triliun Sepanjang 2025

    • calendar_month Jum, 30 Jan 2026
    • account_circle D'Borneo
    • visibility 120
    • 0Komentar

    DAYABORNEO, Jakarta – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mencatat perputaran dana judi online (judol) sepanjang tahun 2025 masih berada pada level yang mengkhawatirkan, meski menunjukkan tren penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Total nilai transaksi judol selama 2025 mencapai Rp286,84 triliun, yang terekam dalam ratusan juta transaksi keuangan. Kepala Biro Humas PPATK Natsir Kongah mengungkapkan, angka […]

  • Prabowo Dorong Percepatan Kampung Nelayan Merah Putih, Tahap Awal Capai 50 Persen

    Prabowo Dorong Percepatan Kampung Nelayan Merah Putih, Tahap Awal Capai 50 Persen

    • calendar_month Sel, 17 Feb 2026
    • account_circle D'Borneo
    • visibility 122
    • 0Komentar

    DAYABORNEO, Palangka Raya – Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas untuk mempercepat pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih sebagai bagian dari strategi penguatan sektor perikanan nasional, Kamis (12/2/2026). Pemerintah menargetkan kawasan ini menjadi motor penggerak ekonomi pesisir yang terintegrasi dari hulu hingga hilir, mulai dari produksi hingga distribusi hasil tangkapan. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono […]

  • Dishut Tak Punya Alasan Cuci Tangan Lindungi Hutan

    Dishut Tak Punya Alasan Cuci Tangan Lindungi Hutan

    • calendar_month Ming, 28 Des 2025
    • account_circle D'Borneo
    • visibility 251
    • 0Komentar

    Pernyataan bahwa penindakan kejahatan kehutanan bukan kewenangan Dinas Kehutanan (Dishut) patut dikritisi secara serius. Dalam konteks kerusakan hutan yang kian masif, narasi semacam ini justru berisiko memperlemah kehadiran negara di sektor yang paling rentan terhadap kejahatan terorganisir. Negara tidak pernah merancang sistem perlindungan hutan sebagai mekanisme yang sepenuhnya diserahkan kepada kepolisian. Dalam kerangka hukum kehutanan, […]

  • Karhutla Kalteng Makin Meluas, DPRD Minta Anggaran Penanganan Jangan Dipangkas

    Karhutla Kalteng Makin Meluas, DPRD Minta Anggaran Penanganan Jangan Dipangkas

    • calendar_month Sen, 22 Jun 2026
    • account_circle fe
    • visibility 39
    • 0Komentar

    PALANGKA RAYA, Dayaborneo – Ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Tengah semakin serius. Sejumlah wilayah mulai diselimuti asap pekat dengan jarak pandang yang menurun, sehingga penanganan bencana dinilai membutuhkan dukungan anggaran yang memadai. Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Kalteng sekaligus Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Yohanes Freddy Ering, meminta pemerintah daerah dan DPRD […]

expand_less