Gubernur Agustiar Kocok Ulang Eselon II, Delapan Jabatan Strategis Berganti Pimpinan
- account_circle D'Borneo
- calendar_month Jum, 26 Jun 2026
- visibility 119
- comment 0 komentar
Dok. Suasana pelantikan Pejabat Eselon II Pemerintah Provinsi Kalteng.
DAYABORNEO, Palangka Raya – Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran kembali melakukan “kocok ulang” jajaran pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Sebanyak delapan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama resmi dilantik pada Kamis (25/6/2026) malam sebagai bagian dari lanjutan restrukturisasi birokrasi yang digulirkan sejak awal masa pemerintahannya.
Pelantikan yang berlangsung di Istana Isen Mulang itu merupakan tindak lanjut hasil uji kesesuaian (job fit). Langkah tersebut sekaligus menegaskan bahwa perombakan birokrasi di lingkup Pemprov Kalteng belum berhenti. Setelah sebelumnya melantik lima pejabat eselon II, rotasi dan pengisian jabatan strategis dipastikan masih akan berlanjut.
Delapan pejabat yang dilantik masing-masing Sutoyo sebagai Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Syahfiri sebagai Kepala Bapperida, Suyuti sebagai Kepala BKAD, Anang Dirjo sebagai Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda, Edy Karusman sebagai Kepala Dinas Perkimtan, Ahmad Husain sebagai Kepala Dinas Sosial, Adiah Chandra Sari sebagai Kepala Diskominfosantik, serta Bintarno sebagai Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Tengah.
Tak hanya itu, Gubernur juga menunjuk lima pejabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) untuk mengisi sejumlah kursi yang masih kosong, menandakan proses penataan organisasi masih terus berjalan.
Di hadapan pejabat yang baru dilantik, Agustiar mengingatkan bahwa jabatan bukan sekadar promosi karier, melainkan amanah yang akan diuji melalui hasil kerja.
“Jabatan yang Saudara emban merupakan amanah yang mengandung tanggung jawab besar untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, meningkatkan kinerja organisasi, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, profesional, dan berintegritas,” tegas Agustiar.
Ia menegaskan pengisian jabatan dilakukan secara objektif dengan mempertimbangkan kompetensi, rekam jejak, dan kebutuhan organisasi. Namun, tantangan sesungguhnya baru dimulai setelah pelantikan.
Publik kini menunggu apakah wajah-wajah baru di posisi strategis itu mampu menjawab berbagai persoalan daerah, mulai dari optimalisasi pendapatan, percepatan pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan kesehatan dan pendidikan, hingga efektivitas birokrasi. Sebab, pergantian pejabat tanpa diikuti peningkatan kinerja hanya akan menjadi rutinitas administratif yang minim dampak bagi masyarakat.
Dengan masih adanya sejumlah jabatan yang diisi pelaksana tugas, sinyal perombakan birokrasi di lingkungan Pemprov Kalimantan Tengah diperkirakan belum berakhir. (red-fe)
- Penulis: D'Borneo
Saat ini belum ada komentar