Gas Melon Sulit Didapat, Disdagperin Kalteng Temukan LPG Subsidi di Bisnis Laundry
- account_circle D'Borneo
- calendar_month Rab, 24 Jun 2026
- visibility 74
- comment 0 komentar
DAYABORNEO, Palangka Raya – Keluhan masyarakat terkait langkanya elpiji 3 kilogram di Kota Palangka Raya ternyata tidak sepenuhnya disebabkan oleh persoalan pasokan. Setelah melakukan serangkaian pengawasan bersama Pertamina, Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagperin) Kalimantan Tengah menemukan indikasi penggunaan gas bersubsidi oleh sejumlah usaha laundry yang tidak termasuk kelompok penerima subsidi.
Temuan tersebut muncul saat tim gabungan turun langsung ke lapangan untuk menelusuri penyebab sulitnya masyarakat memperoleh gas melon dalam beberapa waktu terakhir.
Kepala Disdagperin Kalteng melalui Kepala Bidang Perlindungan Konsumen Disdagperin Kalteng, Maskur SE, mengatakan pihaknya terlebih dahulu memastikan kondisi distribusi dari Pertamina hingga ke pangkalan. Hasil pengecekan menunjukkan tidak ada kendala pengiriman maupun pengurangan kuota.
“Distribusi dari Pertamina ke SPBE, agen sampai pangkalan berjalan normal. Kuota juga tetap. Karena itu kami mencari tahu ke mana sebenarnya gas subsidi ini mengalir,” ujar Maskur, Rabu (24/6/2026).
Dari hasil pengawasan, salah satu temuan yang mencuat adalah masih adanya usaha laundry yang menggunakan LPG 3 kilogram untuk menunjang kegiatan usahanya.
Padahal, berdasarkan ketentuan pemerintah, gas subsidi tersebut diperuntukkan bagi rumah tangga miskin dan pelaku usaha mikro tertentu, bukan untuk kegiatan usaha yang bersifat komersial.
“Ketika kami turun ke lapangan, kami menemukan beberapa laundry masih menggunakan gas 3 kilogram. Ini menjadi perhatian karena bukan peruntukannya,” kata Maskur.
Menurutnya, Disdagperin sebenarnya telah melakukan berbagai langkah pencegahan. Sejak tahun lalu, pihaknya mengirim surat imbauan kepada pelaku laundry agar beralih ke LPG nonsubsidi. Namun dalam pengawasan terbaru, praktik penggunaan gas melon masih ditemukan.
Bahkan, tim menemukan ada usaha laundry yang menggunakan hingga 10 tabung LPG 3 kilogram untuk operasional sehari-hari.
Temuan itu dinilai cukup signifikan karena berpotensi mengurangi ketersediaan gas subsidi bagi masyarakat yang benar-benar berhak menerima.
“Kalau satu usaha menggunakan banyak tabung setiap hari, tentu dampaknya terhadap ketersediaan stok di tingkat masyarakat harus menjadi perhatian,” tegasnya.
Selain laundry, Disdagperin Kalteng juga berencana memperluas pengawasan ke sektor hotel, restoran, dan kafe untuk memastikan tidak terjadi penyalahgunaan LPG bersubsidi.
Pemerintah berharap gas melon kembali tepat sasaran, sehingga masyarakat tidak lagi kesulitan memperoleh elpiji yang memang menjadi hak mereka. (red-fe)
- Penulis: D'Borneo
Saat ini belum ada komentar