PDI Perjuangan Kalteng Ingatkan APBD 2027 Jangan Sekadar Terserap
- account_circle fe
- calendar_month Rab, 16 Sep 2026
- visibility 24
- comment 0 komentar
Dok. Juru bicara Fraksi PDI Perjuangan, Yeni Maria Marselina Katha
DAYABORNEO, Palangka Raya – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah menyoroti arah penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027 agar tidak berhenti pada penetapan angka semata. Fraksi ini menekankan pentingnya anggaran yang benar-benar berdampak pada kebutuhan masyarakat.
Pandangan tersebut disampaikan juru bicara Fraksi PDI Perjuangan, Yeni Maria Marselina Katha, dalam Rapat Paripurna ke-6 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026 DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Selasa (15/9/2026).
Rapat ini membahas pemandangan umum tujuh fraksi terhadap nota keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah APBD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2027.
Yeni menegaskan, APBD semestinya menjadi instrumen peningkatan kualitas pelayanan publik sekaligus pendorong kesejahteraan masyarakat. Karena itu, penyusunan anggaran perlu selaras dengan program dan kebijakan pembangunan yang sudah ditetapkan.
Fraksi PDI Perjuangan turut menyoroti pentingnya penerapan anggaran berbasis kinerja. Setiap alokasi belanja, menurut fraksi ini, harus memiliki target dan manfaat yang terukur, bukan sekadar habis terserap tanpa hasil yang jelas.
Persoalan kebakaran hutan dan lahan juga masuk dalam catatan fraksi ini. Pemerintah daerah diminta menangani persoalan tersebut secara serius, termasuk memastikan dukungan anggaran dapat digunakan secara optimal untuk penanganannya.
Dari sisi pendapatan, Fraksi PDI Perjuangan mencatat adanya kenaikan proyeksi, dari semula sekitar Rp5,21 miliar menjadi Rp5,39 miliar setelah melalui pembahasan bersama.
“Kami meminta penguatan pengawasan agar tidak terjadi kebocoran anggaran, serta memastikan pelaksanaan program benar-benar diarahkan pada kegiatan yang bermanfaat langsung bagi masyarakat,” tegas Yeni.
Sejumlah sektor turut menjadi perhatian dalam penyusunan APBD, termasuk keseimbangan penganggaran untuk pendidikan dan kesehatan guna mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia serta pelayanan kepada masyarakat.
Isu akses listrik juga disoroti Fraksi PDI Perjuangan. Pemerintah daerah didorong mempercepat penanganan wilayah yang masih mengalami keterbatasan listrik, mengingat kebutuhan tersebut berkaitan langsung dengan pelayanan dasar, kesehatan, dan aktivitas ekonomi masyarakat.
Yeni menyampaikan, Fraksi PDI Perjuangan dapat menerima nota keuangan dan Rancangan APBD 2027 untuk diproses ke tahap pembahasan berikutnya. Fraksi ini berharap pembahasan teknis dilakukan lebih mendalam agar pelaksanaan anggaran nantinya benar-benar sesuai dengan prioritas pembangunan dan kebutuhan masyarakat Kalimantan Tengah. (fe)
- Penulis: fe
Saat ini belum ada komentar