Peraturan Daerah

PALANGKA RAYA, Dayaborneo – Tekanan dari pusat berupa pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Infrastruktur ternyata cukup membuat pos anggaran Kalimantan Tengah goyah. APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026 sempat mengalami defisit hingga Rp225 miliar sebelum akhirnya berhasil ditambal pemerintah provinsi. Kabar ini disampaikan Wakil Gubernur Kalteng Edy Pratowo saat membacakan Jawaban […]

PALANGKA RAYA, Dayanorneo – Ketika musim kemarau tiba, aktivitas pembakaran hutan tidak bisa dibenarkan. Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edy Pratowo menegaskan aturan tetap berlaku, termasuk terhadap pembakaran yang dikaitkan dengan alasan tertentu maupun kearifan lokal. Edy menyebut pemerintah daerah sudah memiliki Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur batas aktivitas pembakaran. Regulasi tersebut membedakan kegiatan yang diperbolehkan […]

PALANGKA RAYA, Dayaborneo – Persoalan infrastruktur jalan dan jembatan masih menjadi pekerjaan rumah yang dirasakan langsung masyarakat di Daerah Pemilihan (Dapil) Kalimantan Tengah 4. Aspirasi itu mengemuka saat Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Sirajul Rahman, menyerap masukan masyarakat dalam kegiatan reses. Sirajul mengatakan, infrastruktur jalan menjadi kebutuhan mendasar karena setiap hari digunakan masyarakat untuk […]

PALANGKA RAYA, Dayaborneo – Ruang fiskal Kalimantan Tengah yang terbatas membuat DPRD Kalteng meminta pemerintah tidak salah menentukan prioritas. Perubahan APBD 2026 didorong lebih fokus pada kebutuhan yang benar-benar mendesak, bukan sekadar mengejar pembangunan fisik berskala besar. Anggota Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Yohanes Freddy Ering, menegaskan sejumlah sektor tidak boleh kehilangan dukungan anggaran. […]

PALANGKA RAYA, Dayaborneo – Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Kalimantan Tengah meminta pemerintah memperjelas dukungan anggaran untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. Kebutuhan pemadaman, personel, sarana penanganan asap, hingga perlindungan masyarakat menjadi bagian yang mendapat perhatian. Juru Bicara Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Rahadian Fani, menyampaikan […]