Anggaran Kalteng Sempat Jebol Rp225 Miliar, Begini Cara Pemprov Menambalnya

PALANGKA RAYA, Dayaborneo – Tekanan dari pusat berupa pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Infrastruktur ternyata cukup membuat pos anggaran Kalimantan Tengah goyah. APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026 sempat mengalami defisit hingga Rp225 miliar sebelum akhirnya berhasil ditambal pemerintah provinsi.

Kabar ini disampaikan Wakil Gubernur Kalteng Edy Pratowo saat membacakan Jawaban Gubernur atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD TA 2026. Pembacaan berlangsung dalam Rapat Paripurna Ke-4 Masa Persidangan I Tahun 2026 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kalteng, Jumat (11/9/2026).

Edy menjelaskan, defisit tersebut ditutup melalui penyesuaian Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp216 miliar, ditambah optimalisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Di sisi lain, Pemprov Kalteng juga mengencangkan ikat pinggang lewat efisiensi ketat pada kegiatan nonprioritas, termasuk biaya perjalanan dinas dan belanja administrasi.

“Keberhasilan program tidak cukup diukur dari besarnya serapan anggaran, tetapi dari hasil dan manfaat nyata yang dirasakan oleh masyarakat Kalteng,” tegas Edy, menjawab sorotan seluruh fraksi soal kebijakan fiskal daerah.

Selain persoalan anggaran, ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di musim kemarau turut jadi sorotan Fraksi Golkar, Gerindra, NasDem, dan Demokrat. Merespons hal ini, Edy memaparkan sejumlah jurus antisipasi yang telah disiapkan.

Pemprov menggeser anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) senilai Rp3 miliar ke Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran (BPB-PK) begitu status siaga bencana diberlakukan. Alokasi Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBH-DR) di sektor kehutanan dan lingkungan hidup juga diperkuat.

Tak hanya soal pemadaman api, dampak ekonomi krisis karhutla pun diantisipasi. Pemerintah provinsi menggencarkan Gerakan Pangan Murah bersubsidi di 14 kabupaten/kota, mengoptimalkan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, hingga memantau harga pasar setiap hari agar daya beli masyarakat tetap terjaga.

Di luar isu anggaran dan karhutla, Edy juga menjawab masukan Fraksi PDI Perjuangan dan PKB soal aksesibilitas wilayah terpencil. Pemprov Kalteng menjalankan kebijakan afirmatif berupa pemerataan tenaga kesehatan, insentif khusus bagi nakes di pelosok, penguatan sistem rujukan, hingga pemanfaatan layanan telemedisin.

Di sektor pendidikan, Program Kartu Huma Betang Sejahtera (KHBS) dipastikan tetap berjalan, mencakup bantuan biaya sekolah hingga Bantuan Biaya Kuliah lewat skema Satu Keluarga Satu Sarjana.

Gubernur Agustiar Sabran melalui Edy mengapresiasi seluruh masukan dan catatan kritis tujuh fraksi DPRD—PDI Perjuangan, Golkar, Gerindra, NasDem, Demokrat, PKB, dan PAN—yang disebutnya akan menjadi acuan agar pengelolaan Perubahan APBD 2026 tetap transparan, tepat sasaran, dan berorientasi pada hasil bagi masyarakat.

Rapat paripurna ini turut dihadiri unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kalteng, kepala organisasi perangkat daerah, serta anggota DPRD Provinsi Kalteng. (fe)