Fraksi Golkar Minta Anggaran Penanganan Karhutla Kalteng Diperjelas

PALANGKA RAYA, Dayaborneo – Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Kalimantan Tengah meminta pemerintah memperjelas dukungan anggaran untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. Kebutuhan pemadaman, personel, sarana penanganan asap, hingga perlindungan masyarakat menjadi bagian yang mendapat perhatian.

Juru Bicara Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Rahadian Fani, menyampaikan hal tersebut dalam Rapat Paripurna ke-3 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026, Kamis (10/9/2026).

Rapat yang membahas pemandangan umum fraksi terhadap Nota Keuangan dan Raperda Perubahan APBD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2026 itu menjadi kesempatan bagi Fraksi Golkar menyampaikan sejumlah catatan terhadap arah perubahan anggaran.

Fraksi Golkar menilai dampak karhutla dan kabut asap tidak hanya dirasakan pada sektor lingkungan. Kondisi tersebut juga dapat berdampak terhadap kesehatan, pendidikan, transportasi, perekonomian dan kehidupan sosial masyarakat.

Atas kondisi tersebut, koordinasi antar pemangku kepentingan dinilai perlu diperkuat, termasuk memastikan perlindungan bagi masyarakat yang terdampak.

“Kami mengimbau seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat koordinasi, mencegah penanganan di lapangan, serta perlindungan bagi masyarakat terdampak,” demikian disampaikan dalam pemandangan fraksi.

Fraksi Golkar juga mengajak masyarakat ikut mencegah terjadinya kebakaran dengan menjaga lingkungan dan menghindari aktivitas yang berpotensi memicu api. Jika menemukan ciri api atau kejadian kebakaran, masyarakat diminta segera melaporkannya.

Dalam perubahan APBD 2026, Fraksi Golkar turut mencermati proyeksi pendapatan daerah sebesar Rp5,319 miliar lebih yang meningkat sekitar Rp197,651 miliar lebih. Kenaikan tersebut terutama didorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp175,9 miliar lebih.

Pada sisi belanja, belanja operasi turun sekitar Rp275,39 miliar lebih. Sementara belanja bantuan sosial meningkat sekitar Rp28,557 miliar lebih menjadi Rp143,561 miliar lebih. Belanja modal juga naik sekitar Rp103,506 miliar lebih menjadi Rp628,523 miliar lebih.

Fraksi Golkar meminta pemerintah menjelaskan arah realokasi tersebut dan memastikan tambahan belanja didukung kesiapan administrasi, teknis, dasar hukum serta waktu pelaksanaan yang memadai.

Untuk kebutuhan kebencanaan, fraksi meminta penjelasan mengenai anggaran pencegahan dan pemadaman karhutla, kebutuhan personel, sarana penanganan dampak asap serta perlindungan masyarakat selama masa tanggap darurat.

Fraksi Golkar menyatakan Nota Keuangan dan Raperda Perubahan APBD 2026 telah memenuhi syarat untuk diterima dan dibahas lebih lanjut sesuai tahapan yang berlaku. (fe)