Freddy Ering Sentil Belanja APBD Kalteng: Jangan Kejar Proyek Besar Saat Anggaran Terbatas
- account_circle fe
- calendar_month Kam, 10 Sep 2026
- visibility 5
- comment 0 komentar
Dok. Anggota Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Yohanes Freddy Ering
PALANGKA RAYA, Dayaborneo – Ruang fiskal Kalimantan Tengah yang terbatas membuat DPRD Kalteng meminta pemerintah tidak salah menentukan prioritas. Perubahan APBD 2026 didorong lebih fokus pada kebutuhan yang benar-benar mendesak, bukan sekadar mengejar pembangunan fisik berskala besar.
Anggota Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Yohanes Freddy Ering, menegaskan sejumlah sektor tidak boleh kehilangan dukungan anggaran. Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), infrastruktur, pendidikan, kesehatan hingga pertanian menjadi kebutuhan yang harus diperhatikan.
Untuk karhutla, Freddy menyebut anggaran dalam APBD murni berada di kisaran Rp70 miliar. Ia berharap alokasi tersebut tetap dipertahankan dalam menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan.
“Kalau secara anggaran itu sudahlah kita maksimalkan. Di APBD murni 70-an untuk tetap dialokasikan dalam rangka menghadapi kebakaran hutan dan lahan ini,” kata Freddy.
Namun, ia mengingatkan bahwa besarnya anggaran bukan satu-satunya penentu keberhasilan penanganan karhutla. Koordinasi dengan berbagai instansi terkait harus diperkuat agar upaya pengendalian kebakaran dapat berjalan maksimal.
Di tengah keterbatasan anggaran, Freddy meminta pembangunan fisik benar-benar disaring berdasarkan tingkat urgensinya. Infrastruktur yang serius dan mendesak dinilai lebih layak ditempatkan sebagai prioritas.
“Untuk pekerjaan fisik infrastruktur yang betul-betul serius saja, mendesak, kan? Baik jalan, perbaikan-perbaikan, jembatan begitu kan,” ujarnya, Kamis (10/9/2026).
Menurut Freddy, perhatian anggaran juga tidak boleh lepas dari sektor pertanian, pendidikan dan pelayanan kesehatan. Kebutuhan aparatur pemerintah, terutama tunjangan dan kebutuhan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), juga harus diamankan.
“Tunjangan-tunjangan maupun untuk P3K itu harus betul-betul diamankan lah, dijamin. Karena kan dana anggaran terbatas,” katanya.
Freddy turut menyinggung kondisi guru honorer yang menurutnya masih jauh dari kata sejahtera. Kebutuhan mereka, bersama kebutuhan aparatur lainnya, menjadi bagian yang perlu diperhitungkan dalam penyusunan Perubahan APBD.
Pesan yang disampaikan Freddy cukup jelas: ketika anggaran terbatas, pemerintah harus menentukan mana yang benar-benar mendesak dan mana yang masih dapat ditunda. (fe)
- Penulis: fe
Saat ini belum ada komentar