Presiden Turun Langsung ke Kalteng, Puluhan Ribu Hotspot Jadi Sorotan
- account_circle fe
- calendar_month Ming, 23 Agu 2026
- visibility 65
- comment 0 komentar
Dok. Biro Adpim Kalteng
PALANGKA RAYA, Dayaborneo – Kedatangan Presiden Prabowo Subianto ke Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Sabtu (22/8/2026), membawa pesan kuat di tengah ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang masih membayangi sejumlah wilayah. Presiden tidak hanya menerima laporan, tetapi turun langsung untuk melihat kebutuhan penanganan karhutla di lapangan.
Presiden tiba di Bandara Tjilik Riwut setelah melakukan kunjungan kerja ke Kalimantan Barat. Dari bandara, Presiden langsung memimpin rapat bersama jajaran pemerintah pusat dan daerah di Posko Aju Penanganan Karhutla Kalimantan Tengah.
Gubernur Kalteng Agustiar Sabran bersama Wakil Gubernur Edy Pratowo, unsur Forkopimda, Sekda Linae Victoria Aden, serta kepala perangkat daerah turut hadir dalam rapat tersebut.
Laporan kondisi terkini disampaikan Kepala Pelaksana BPBPK Kalteng Ahmad Thoyib. Data per 1 Januari hingga 22 Agustus 2026 mencatat 19.992 hotspot dan 1.639 kejadian karhutla. Luas lahan yang telah ditangani mencapai 4.499,21 hektare.
Angka tersebut menunjukkan tantangan penanganan karhutla di Kalteng belum ringan. Berdasarkan analisis satelit Kementerian Kehutanan, luas karhutla tercatat mencapai 7.634,46 hektare, menempatkan Kalteng di posisi kesembilan secara nasional.
Tak hanya itu, seluruh 13 kabupaten/kota di Kalteng telah menetapkan status siaga darurat bencana karhutla.
Untuk menghadapi kondisi tersebut, sekitar 10.700 personel dikerahkan dalam Satgas Karhutla Kalteng. Mereka berasal dari BPBD, Dinas Kehutanan, pemadam kebakaran, TNI, Polri, Manggala Agni, Masyarakat Peduli Api dan unsur masyarakat lainnya.
Dalam rapat, Pemprov Kalteng juga menyampaikan kebutuhan tambahan berupa helikopter water bombing dan pompa air untuk memperkuat pemadaman.
Presiden Prabowo langsung merespons kebutuhan tersebut. Ia memastikan dukungan personel dan peralatan akan segera diperkuat.
Langkah tersebut menjadi sinyal bahwa pemerintah pusat tidak ingin penanganan karhutla berjalan sendiri-sendiri. Kolaborasi pusat dan daerah menjadi kunci untuk menekan meluasnya kebakaran, terutama saat kondisi kemarau meningkatkan risiko munculnya titik api. (fe)
- Penulis: fe
Saat ini belum ada komentar