Jumat, 30 Okt 2026
light_mode
Beranda » Berita Nasional » Presiden Prabowo Saksikan Penyerahan Rp6,62 Triliun Hasil Denda Kehutanan

Presiden Prabowo Saksikan Penyerahan Rp6,62 Triliun Hasil Denda Kehutanan

  • account_circle D'Borneo
  • calendar_month Kam, 25 Des 2025
  • visibility 199
  • comment 0 komentar

DAYABORNEO, Jakarta – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyaksikan langsung penyerahan uang hasil penagihan denda administratif kehutanan dan penyelamatan keuangan negara dari perkara tindak pidana korupsi yang ditangani Kejaksaan RI dengan total nilai mencapai Rp6,62 triliun. Kegiatan tersebut berlangsung di Kejaksaan Agung RI, Jakarta, Rabu (24/12/2025).

Uang sebesar Rp6,62 triliun tersebut terdiri atas dua sumber utama, yakni hasil penagihan denda administratif kehutanan oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) sebesar Rp2,34 triliun, serta hasil penyelamatan keuangan negara dari penanganan perkara tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan RI senilai Rp4,28 triliun.

“Hari ini saya menyaksikan langsung penyerahan keuangan negara sebesar Rp6,6 triliun kepada pemerintah. Ini adalah hak rakyat yang berhasil kita selamatkan,” tegas Presiden Prabowo dalam sambutannya.

Ia menekankan bahwa dana tersebut merupakan bukti nyata kehadiran negara dalam melindungi kekayaan publik dari kebocoran dan kejahatan korupsi.

Presiden juga memberikan apresiasi kepada Kejaksaan RI dan Satgas PKH yang dinilainya telah bekerja secara tegas, berani, dan tanpa pandang bulu.

“Mereka telah menunjukkan keberanian menegakkan hukum dan menyelamatkan kekayaan negara,” ujar Prabowo.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden turut mengapresiasi kinerja Satgas PKH yang berhasil menguasai kembali kawasan hutan Tahap V seluas 896.969,143 hektare. Ia mengajak seluruh jajaran pemerintah untuk menjaga konsistensi dan semangat dalam menutup setiap celah kebocoran kekayaan negara.

“Setiap kekayaan negara yang bocor adalah kesempatan yang hilang, kesempatan untuk pendidikan anak-anak kita, layanan kesehatan yang lebih baik, serta kesejahteraan petani, nelayan, buruh, dan seluruh rakyat Indonesia,” katanya.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, dalam kurun waktu 10 bulan Satgas PKH telah menguasai kembali lahan perkebunan seluas 4.081.560,58 hektare atau lebih dari 400 persen target yang ditetapkan, dengan nilai indikasi lahan mencapai lebih dari Rp150 triliun.

Dari total tersebut, lahan seluas 2.482.220,343 hektare telah diserahkan kepada kementerian terkait, termasuk 1.708.033,583 hektare yang dikelola PT Agrinas Palma Nusantara. Sementara itu, lahan seluas 688.427 hektare diserahkan untuk pemulihan kawasan hutan konservasi, termasuk Taman Nasional Tesso Nilo. (red-fe)

  • Penulis: D'Borneo

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Prabowo Saksikan Penyelamatan Aset Negara Rp40 Triliun, Dana Dialihkan untuk Sekolah dan Puskesmas

    Prabowo Saksikan Penyelamatan Aset Negara Rp40 Triliun, Dana Dialihkan untuk Sekolah dan Puskesmas

    • calendar_month Kam, 14 Mei 2026
    • account_circle D'Borneo
    • visibility 102
    • 0Komentar

    DAYABORNEO, Jakarta — Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam menyelamatkan kekayaan negara dan mengembalikannya untuk kepentingan rakyat. Hal itu disampaikan Presiden saat menyaksikan langsung penyerahan denda administratif senilai Rp10,27 triliun serta pengembalian kawasan hutan seluas 2,37 juta hektare di kompleks Kejaksaan Agung RI, Jakarta, Rabu (13/5/2026). Dalam arahannya, Presiden menekankan bahwa langkah penyelamatan aset […]

  • Di Tengah Era Digital, Seberapa Bebas Pers Indonesia?

    Di Tengah Era Digital, Seberapa Bebas Pers Indonesia?

    • calendar_month Ming, 3 Mei 2026
    • account_circle D'Borneo
    • visibility 113
    • 0Komentar

    Setiap tanggal 3 Mei, dunia memperingati World Press Freedom Day atau Hari Kebebasan Pers Internasional—sebuah momentum untuk menegaskan kembali bahwa pers yang merdeka adalah fondasi demokrasi. Di Indonesia, kebebasan pers telah menempuh jalan panjang sejak reformasi 1998. Lahirnya Reformasi 1998 membuka keran kebebasan berekspresi, menghapus sistem pembredelan, dan memperkuat posisi media sebagai pengawas kekuasaan. Namun, […]

  • Wagub Tantang IKA PMII Kalteng Berkontribusi Nyata Untuk Masayrakat

    Wagub Tantang IKA PMII Kalteng Berkontribusi Nyata Untuk Masayrakat

    • calendar_month Sab, 17 Jan 2026
    • account_circle D'Borneo
    • visibility 116
    • 0Komentar

    DAYABORNEO, Palangka Raya – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah secara terbuka menantang Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (IKA PMII) untuk tidak sekadar menjadi organisasi alumni, tetapi tampil sebagai kekuatan intelektual yang berani, kritis, dan berdampak langsung bagi pembangunan daerah. \Pesan tegas ini mengemuka dalam kegiatan Silaturahmi dan Ramah Tamah serta Pelantikan Pengurus Wilayah dan Pengurus […]

  • Pemprov Kalteng Pasang Arah Ekonomi Agresif Usai LPI 2025 BI

    Pemprov Kalteng Pasang Arah Ekonomi Agresif Usai LPI 2025 BI

    • calendar_month Kam, 29 Jan 2026
    • account_circle D'Borneo
    • visibility 82
    • 0Komentar

    DAYABORNEO, Palangka Raya – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah tidak ingin sekadar menjadi penonton di tengah perlambatan ekonomi global. Merespons peluncuran Laporan Perekonomian Indonesia (LPI) 2025 Bank Indonesia, Pemprov Kalteng secara tegas memasang arah pembangunan ekonomi yang lebih agresif: hilirisasi dipercepat, investasi dipermudah, dan ketahanan ekonomi daerah diperkuat. Sikap ini disampaikan melalui sambutan tertulis Gubernur Kalimantan […]

  • Firdaus Akhirnya Merespons Isu Perselingkuhan yang Menyeret Namanya, Mengaku Masih Trauma

    Firdaus Akhirnya Merespons Isu Perselingkuhan yang Menyeret Namanya, Mengaku Masih Trauma

    • calendar_month 1 jam yang lalu
    • account_circle fe
    • visibility 12
    • 0Komentar

    DAYABORNEO, Katingan – Isu dugaan perselingkuhan yang mengaitkan Wakil Bupati Katingan, Firdaus, dengan Putri Pariwisata Palangka Raya 2025, Tri Yulia Fajrianti, belum berhenti menjadi perbincangan. Setelah ramai di media sosial, persoalan ini mulai mendapat tanggapan langsung dari pihak-pihak yang namanya disebut. Firdaus, saat dimintai klarifikasi oleh wartawan DAYABORNEO, Jumat (30/10/2026) sore, memilih memberikan jawaban singkat. […]

  • Sepanjang 2025, KPK Terima 5.020 Laporan Gratifikasi

    Sepanjang 2025, KPK Terima 5.020 Laporan Gratifikasi

    • calendar_month Kam, 1 Jan 2026
    • account_circle D'Borneo
    • visibility 131
    • 0Komentar

    DAYABORNEO, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat telah menerima 5.020 laporan gratifikasi sepanjang tahun 2025. Jumlah tersebut mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat sebanyak 4.220 laporan. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan, hingga Rabu (31/12/2025), total objek gratifikasi yang dilaporkan mencapai 5.799 item. “Penerimaan laporan gratifikasi tahun 2025 meningkat cukup tinggi. Tercatat sampai […]

expand_less