Sabtu, 31 Okt 2026
light_mode
Beranda » Berita Nasional » Sudaryono Nahkodai Badan Gizi Nasional, Komitmen Wujudkan Tata Kelola Bersih

Sudaryono Nahkodai Badan Gizi Nasional, Komitmen Wujudkan Tata Kelola Bersih

  • account_circle D'Borneo
  • calendar_month Kam, 23 Jul 2026
  • visibility 32
  • comment 0 komentar

DAYABORNEO, Jakarta – Badan Gizi Nasional (BGN) kini resmi berada di bawah kepemimpinan Sudaryono. Presiden Prabowo Subianto melantik mantan Wakil Menteri Pertanian itu sebagai Kepala BGN di Istana Negara, Jakarta, Rabu (22/7/2026), untuk melanjutkan pelaksanaan berbagai program strategis pemerintah di sektor gizi nasional.

Pengangkatan Sudaryono ditetapkan melalui Keputusan Presiden Nomor 78/P Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Badan Gizi Nasional. Ia menggantikan Nanik Sudaryati Deyang yang sebelumnya mengundurkan diri karena alasan kesehatan.

Pelantikan tersebut menjadi bagian dari langkah pemerintah menjaga kesinambungan kinerja BGN, terutama dalam mengawal program-program prioritas yang berkaitan dengan peningkatan kualitas gizi masyarakat.

Usai resmi menjabat, Sudaryono menegaskan bahwa penguatan tata kelola lembaga menjadi fokus utama kepemimpinannya. Ia ingin memastikan seluruh proses perencanaan hingga pelaksanaan program dilakukan secara profesional dan dapat diawasi secara terbuka.

“Kami akan membangun sistem yang transparan dan akuntabel. Tidak boleh ada toleransi terhadap korupsi maupun penyimpangan karena anggaran yang dikelola merupakan amanah rakyat,” ujar Sudaryono.

Ia menilai integritas menjadi fondasi utama dalam membangun kepercayaan publik terhadap Badan Gizi Nasional. Karena itu, setiap kebijakan dan penggunaan anggaran akan diarahkan untuk menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat.

Selain memperkuat pengawasan internal, Sudaryono juga berkomitmen meningkatkan koordinasi dengan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, hingga berbagai pemangku kepentingan agar pelaksanaan program gizi nasional berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.

Menurutnya, tantangan pemenuhan gizi tidak dapat diselesaikan oleh satu institusi saja. Dibutuhkan sinergi lintas sektor agar kebijakan pemerintah mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat, terutama kelompok yang paling membutuhkan.

Pelantikan Kepala BGN berlangsung di hadapan Wakil Presiden Gibran Rakabuming, para menteri Kabinet Merah Putih, pimpinan lembaga negara, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, serta Jaksa Agung ST Burhanuddin.

Dengan kepemimpinan baru, pemerintah berharap Badan Gizi Nasional mampu memperkuat efektivitas program peningkatan gizi, membangun tata kelola yang bersih, serta memastikan setiap kebijakan yang dijalankan benar-benar berorientasi pada kepentingan masyarakat dan peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia. (red-fe)

  • Penulis: D'Borneo

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Bikin Warga Cemas, Sarang Lebah Di Dapur Dievakuasi Damkarmat Palangka Raya

    Bikin Warga Cemas, Sarang Lebah Di Dapur Dievakuasi Damkarmat Palangka Raya

    • calendar_month Ming, 16 Agu 2026
    • account_circle fe
    • visibility 77
    • 0Komentar

    PALANGKA RAYA, Dayaborneo — Suasana rumah warga di Jalan Raden Patah No. 57 A, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Palangka Raya, mendadak tidak nyaman. Sarang lebah madu ditemukan menempel di bagian dinding meja dapur hingga membuat penghuni rumah khawatir mengambil tindakan sendiri. Warga kemudian memilih meminta bantuan petugas. Laporan disampaikan Kristin melalui Call Center 112 […]

  • DPRD Kalteng Bongkar Problem Perkebunan, Konflik Lahan Baru Tertangani 26 Persen

    DPRD Kalteng Bongkar Problem Perkebunan, Konflik Lahan Baru Tertangani 26 Persen

    • calendar_month Jum, 15 Mei 2026
    • account_circle D'Borneo
    • visibility 109
    • 0Komentar

    DAYABORNEO, Palangka Raya – DPRD Provinsi Kalimantan Tengah menyoroti keras carut-marut tata kelola sektor perkebunan di Kalimantan Tengah. Dalam evaluasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun Anggaran 2025, legislatif menilai penyelesaian konflik perkebunan berjalan lambat, sementara pengawasan terhadap perusahaan besar swasta masih menyisakan banyak persoalan di lapangan. Sorotan itu disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-4 […]

  • Karhutla Makin Meluas, Kalteng Belum Naikan Status Tanggap Darurat: Gubernur Bilang Begini

    Karhutla Makin Meluas, Kalteng Belum Naikan Status Tanggap Darurat: Gubernur Bilang Begini

    • calendar_month Rab, 19 Agu 2026
    • account_circle fe
    • visibility 121
    • 0Komentar

    PALANGKA RAYA, Dayaborneo – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) mulai menunjukkan tanda-tanda serius di Kalimantan Tengah. Titik kebakaran terus muncul di sejumlah daerah, lahan yang terbakar semakin luas, sementara kabut asap mulai menjadi persoalan. Namun, di tengah kondisi tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah belum juga menetapkan status Tanggap Darurat Bencana Karhutla di tingkat provinsi. Padahal, […]

  • BMKG Ingatkan Warga Palangka Raya Waspada Hujan Lebat dan Petir Selasa Ini

    BMKG Ingatkan Warga Palangka Raya Waspada Hujan Lebat dan Petir Selasa Ini

    • calendar_month Sel, 17 Feb 2026
    • account_circle D'Borneo
    • visibility 227
    • 0Komentar

    DAYABORNEO, Palangka Raya – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memperingatkan potensi hujan lebat hingga disertai petir di Kota Palangka Raya pada Selasa (17/2/2026). Peringatan ini menyusul analisis dinamika atmosfer yang memicu peningkatan pembentukan awan hujan di sejumlah wilayah Indonesia, termasuk Kalimantan Tengah. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menjelaskan, kondisi cuaca dipengaruhi oleh keberadaan wilayah […]

  • Prabowo Mulai Rapikan Uang Ekspor, Devisa RI Tak Boleh Lagi “Kabur” ke Luar Negeri

    Prabowo Mulai Rapikan Uang Ekspor, Devisa RI Tak Boleh Lagi “Kabur” ke Luar Negeri

    • calendar_month Jum, 22 Mei 2026
    • account_circle D'Borneo
    • visibility 70
    • 0Komentar

    DAYABORNEO, Jakarta — Pemerintah era Presiden Prabowo Subianto mulai menunjukkan sikap keras terhadap arus devisa hasil ekspor (DHE). Hal itu diungkap dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Kamis (21/05/2026). Prabowo memastikan kebijakan DHE siap diberlakukan awal Juni 2026 demi memperkuat posisi ekonomi nasional di tengah tekanan global. Kebijakan ini menjadi sinyal bahwa negara tidak ingin […]

  • Sengketa Lahan Belum Tuntas, DPRD Kalteng Tagih Tanggung Jawab PT Asmin

    Sengketa Lahan Belum Tuntas, DPRD Kalteng Tagih Tanggung Jawab PT Asmin

    • calendar_month Kam, 25 Jun 2026
    • account_circle D'Borneo
    • visibility 48
    • 0Komentar

    DAYABORNEO, Palangka Raya – Sengketa lahan yang menyeret nama PT Asmin Bara Baronang kembali menjadi sorotan. Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang digelar Komisi II DPRD Kalimantan Tengah, dewan secara terbuka mempertanyakan keseriusan perusahaan dalam menyelesaikan konflik dengan masyarakat yang hingga kini belum sepenuhnya menemukan titik akhir. Tak hanya persoalan lahan, DPRD juga mengangkat sejumlah […]

expand_less