Presiden Prabowo Targetkan Kredit Rakyat Kecil di PNM Mekar di Bawah 9 Persen
- account_circle D'Borneo
- calendar_month Kam, 14 Mei 2026
- visibility 109
- comment 0 komentar
Dok. BPMI Setpres.
DAYABORNEO, Jakarta — Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah tegas untuk meringankan beban pembiayaan masyarakat kecil dengan menginstruksikan penurunan suku bunga program Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar hingga di bawah 9 persen.
Kebijakan itu diumumkan Presiden saat memberikan arahan di Kompleks Kejaksaan Agung RI, Jakarta, Rabu (13/5/2026).
Dalam pidatonya, Prabowo menilai selama ini terjadi ketimpangan besar dalam akses pembiayaan nasional. Menurutnya, pelaku usaha mikro dan keluarga prasejahtera justru sering dibebani bunga kredit lebih tinggi dibanding pengusaha besar yang memiliki modal kuat.
“Tidak boleh rakyat kecil membayar bunga lebih mahal daripada mereka yang sudah kuat secara ekonomi. Negara harus hadir melindungi yang lemah,” tegas Prabowo.
Presiden menyebut keputusan menurunkan bunga PNM Mekaar dari sebelumnya mencapai sekitar 24 persen menjadi di bawah 9 persen merupakan langkah politik pemerintah untuk memperkuat ekonomi kerakyatan. Ia menegaskan bahwa keadilan sosial tidak boleh hanya menjadi slogan, melainkan harus diwujudkan melalui kebijakan nyata yang dirasakan langsung masyarakat.
Selain fokus pada pembiayaan usaha mikro, Presiden juga menyoroti persoalan birokrasi dan regulasi yang selama ini dianggap menghambat dunia usaha. Ia meminta kementerian dan lembaga segera memangkas aturan yang berbelit dan mempercepat proses perizinan investasi maupun usaha rakyat.
Prabowo bahkan menginstruksikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi untuk membentuk satuan tugas khusus deregulasi. Satgas tersebut nantinya bertugas menyisir aturan yang tumpang tindih dan dinilai menghambat pertumbuhan ekonomi nasional.
“Kalau ada aturan yang menghambat rakyat bekerja dan pengusaha berkembang, evaluasi. Negara harus membantu, bukan mempersulit,” ujarnya.
Presiden menekankan bahwa pelaku usaha yang bekerja secara jujur dan produktif perlu mendapat dukungan penuh karena memiliki peran besar dalam menciptakan lapangan pekerjaan dan menjaga stabilitas ekonomi nasional.
Melalui kebijakan ini, pemerintah berharap akses pembiayaan masyarakat kecil semakin terbuka, usaha mikro dapat tumbuh lebih sehat, dan roda ekonomi rakyat bergerak lebih kuat di tengah tantangan ekonomi global. (red-fe)
- Penulis: D'Borneo
Saat ini belum ada komentar