Selasa, 28 Jul 2026
light_mode
Beranda » Berita Nasional » Presiden Prabowo Targetkan Kredit Rakyat Kecil di PNM Mekar di Bawah 9 Persen

Presiden Prabowo Targetkan Kredit Rakyat Kecil di PNM Mekar di Bawah 9 Persen

  • account_circle D'Borneo
  • calendar_month Kam, 14 Mei 2026
  • visibility 94
  • comment 0 komentar

DAYABORNEO, Jakarta — Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah tegas untuk meringankan beban pembiayaan masyarakat kecil dengan menginstruksikan penurunan suku bunga program Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar hingga di bawah 9 persen.

Kebijakan itu diumumkan Presiden saat memberikan arahan di Kompleks Kejaksaan Agung RI, Jakarta, Rabu (13/5/2026).

Dalam pidatonya, Prabowo menilai selama ini terjadi ketimpangan besar dalam akses pembiayaan nasional. Menurutnya, pelaku usaha mikro dan keluarga prasejahtera justru sering dibebani bunga kredit lebih tinggi dibanding pengusaha besar yang memiliki modal kuat.

“Tidak boleh rakyat kecil membayar bunga lebih mahal daripada mereka yang sudah kuat secara ekonomi. Negara harus hadir melindungi yang lemah,” tegas Prabowo.

Presiden menyebut keputusan menurunkan bunga PNM Mekaar dari sebelumnya mencapai sekitar 24 persen menjadi di bawah 9 persen merupakan langkah politik pemerintah untuk memperkuat ekonomi kerakyatan. Ia menegaskan bahwa keadilan sosial tidak boleh hanya menjadi slogan, melainkan harus diwujudkan melalui kebijakan nyata yang dirasakan langsung masyarakat.

Selain fokus pada pembiayaan usaha mikro, Presiden juga menyoroti persoalan birokrasi dan regulasi yang selama ini dianggap menghambat dunia usaha. Ia meminta kementerian dan lembaga segera memangkas aturan yang berbelit dan mempercepat proses perizinan investasi maupun usaha rakyat.

Prabowo bahkan menginstruksikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi untuk membentuk satuan tugas khusus deregulasi. Satgas tersebut nantinya bertugas menyisir aturan yang tumpang tindih dan dinilai menghambat pertumbuhan ekonomi nasional.

“Kalau ada aturan yang menghambat rakyat bekerja dan pengusaha berkembang, evaluasi. Negara harus membantu, bukan mempersulit,” ujarnya.

Presiden menekankan bahwa pelaku usaha yang bekerja secara jujur dan produktif perlu mendapat dukungan penuh karena memiliki peran besar dalam menciptakan lapangan pekerjaan dan menjaga stabilitas ekonomi nasional.

Melalui kebijakan ini, pemerintah berharap akses pembiayaan masyarakat kecil semakin terbuka, usaha mikro dapat tumbuh lebih sehat, dan roda ekonomi rakyat bergerak lebih kuat di tengah tantangan ekonomi global. (red-fe) 

  • Penulis: D'Borneo

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • KPK Tangkap Tangan Mafia Izin Tinggal WNA, Duit Rp145,5 Miliar Mengalir ke Pejabat Imigrasi

    KPK Tangkap Tangan Mafia Izin Tinggal WNA, Duit Rp145,5 Miliar Mengalir ke Pejabat Imigrasi

    • calendar_month Sab, 6 Jun 2026
    • account_circle D'Borneo
    • visibility 75
    • 0Komentar

    DAYABORNEO, Jakarta — Skandal besar mengguncang birokrasi keimigrasian Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan dan membongkar dugaan praktik pemerasan berjamaah dalam pengurusan izin tinggal warga negara asing (WNA) yang diduga berlangsung selama bertahun-tahun di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas). Tidak tanggung-tanggung, KPK menetapkan delapan tersangka, termasuk mantan Direktur Jenderal Imigrasi yang […]

  • Pengawasan Laut Diperketat, Dislutkan Kalteng Gandeng PSDKP Pontianak

    Pengawasan Laut Diperketat, Dislutkan Kalteng Gandeng PSDKP Pontianak

    • calendar_month Rab, 28 Jan 2026
    • account_circle D'Borneo
    • visibility 61
    • 0Komentar

    DAYABORNEO, Palangka Raya – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mengencangkan pengawasan laut. Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) Kalteng menggandeng Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP Pontianak untuk memperkuat pengawasan dan penegakan hukum di wilayah perairan Kalteng yang memiliki garis pantai sekitar 750 kilometer. Komitmen tersebut ditegaskan dalam pertemuan antara Kepala Dislutkan Kalteng Sri […]

  • ESDM Siapkan 313 Izin Tambang Rakyat, Kalimantan Tengah Dominasi Wilayah WPR

    ESDM Siapkan 313 Izin Tambang Rakyat, Kalimantan Tengah Dominasi Wilayah WPR

    • calendar_month Jum, 30 Jan 2026
    • account_circle D'Borneo
    • visibility 110
    • 0Komentar

    DAYABORNEO, Jakarta – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersiap menerbitkan sekitar 313 Izin Pertambangan Rakyat (IPR) di sejumlah daerah setelah melakukan konsultasi penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) bersama Komisi XII DPR RI. Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung menjelaskan, usulan IPR berasal dari pemerintah daerah melalui para gubernur. Dari 24 provinsi yang mengajukan, baru […]

  • Presiden Prabowo Tegaskan Modernisasi Alutsista Untuk Kedaulatan Indonesia

    Presiden Prabowo Tegaskan Modernisasi Alutsista Untuk Kedaulatan Indonesia

    • calendar_month Sen, 18 Mei 2026
    • account_circle D'Borneo
    • visibility 42
    • 0Komentar

    DAYABORNEO, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menegaskan penguatan alat utama sistem persenjataan (alutsista) bukan sekadar penambahan inventaris militer, melainkan bagian dari strategi besar menjaga kedaulatan dan stabilitas nasional di tengah dinamika geopolitik global yang semakin tidak menentu. Pernyataan itu disampaikan Presiden usai menyerahkan sejumlah alutsista strategis kepada TNI di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin […]

  • KPK Siap Lelang 108 Aset Rampasan Koruptor Senilai Rp311 Miliar

    KPK Siap Lelang 108 Aset Rampasan Koruptor Senilai Rp311 Miliar

    • calendar_month Ming, 7 Jun 2026
    • account_circle D'Borneo
    • visibility 77
    • 0Komentar

    DAYABORNEO, Jakarta — Uang hasil korupsi tidak selalu berakhir dalam bentuk rekening rahasia atau tumpukan uang tunai. Sebagian berubah menjadi rumah mewah, apartemen, kendaraan, barang elektronik, hingga barang-barang bermerek. Kini, aset-aset tersebut akan kembali ke negara melalui mekanisme lelang yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pada 18 Juni 2026 mendatang, KPK akan melelang 108 aset […]

  • Prabowo Ingin Kampus Jadi Problem Solver Daerah

    Prabowo Ingin Kampus Jadi Problem Solver Daerah

    • calendar_month Sen, 4 Mei 2026
    • account_circle D'Borneo
    • visibility 92
    • 0Komentar

    DAYABORNEO, Jakarta — Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mulai mengarahkan perguruan tinggi sebagai kekuatan strategis dalam pembangunan daerah. Kampus tidak lagi hanya diposisikan sebagai ruang akademik yang menghasilkan lulusan dan penelitian, tetapi didorong menjadi pusat solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi pemerintah daerah—dari pengelolaan sampah, penataan kawasan, hingga inovasi teknologi lingkungan. Arah baru itu mengemuka setelah […]

expand_less