Jumat, 30 Okt 2026
light_mode
Beranda » Berita Nasional » Prabowo Perintahkan Investigasi Total Tragedi KA di Bekasi

Prabowo Perintahkan Investigasi Total Tragedi KA di Bekasi

  • account_circle D'Borneo
  • calendar_month Sel, 28 Apr 2026
  • visibility 183
  • comment 0 komentar

DAYABORNEO, Bekasi – Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah tegas menyusul kecelakaan kereta api di Bekasi dengan memerintahkan investigasi menyeluruh sekaligus menyetujui percepatan pembangunan flyover di kawasan rawan.

Kebijakan tersebut ditegaskan Presiden usai menjenguk korban di RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid, Selasa (28/4/2026).

Dalam keterangannya, Presiden menilai persoalan utama terletak pada masih banyaknya perlintasan sebidang yang belum memiliki sistem pengamanan memadai. Kondisi ini dinilai menjadi celah besar terjadinya kecelakaan, terutama di wilayah dengan lalu lintas padat seperti Bekasi.

“Kita tidak boleh menunda. Investigasi harus cepat, dan perbaikan sistem harus segera dilakukan,” ujar Presiden.

Pemerintah pun menetapkan pembangunan flyover sebagai solusi jangka panjang untuk menghilangkan titik konflik antara jalur kendaraan dan kereta api.

Selain itu, Presiden juga menginstruksikan evaluasi menyeluruh terhadap sistem keselamatan, termasuk peningkatan pengawasan dan pemasangan teknologi pengaman di perlintasan.

Data menunjukkan, terdapat sekitar 1.800 perlintasan sebidang di Pulau Jawa yang membutuhkan penanganan serius. Angka ini mencerminkan besarnya tantangan dalam membangun sistem transportasi yang aman dan terintegrasi.

Di sisi lain, pemerintah memastikan penanganan korban berjalan optimal. Presiden menyampaikan bahwa sebagian korban telah mendapatkan perawatan intensif dan beberapa di antaranya sudah diperbolehkan pulang. Pemerintah juga menyiapkan kompensasi sebagai bentuk tanggung jawab terhadap korban dan keluarga terdampak.

Langkah cepat ini memperlihatkan pendekatan pemerintah yang tidak hanya fokus pada respons darurat, tetapi juga pada solusi jangka panjang. Evaluasi sistemik dan percepatan pembangunan infrastruktur diharapkan mampu menekan angka kecelakaan serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap keselamatan transportasi nasional.

Dengan kombinasi investigasi, pembenahan sistem, dan pembangunan flyover, pemerintah menargetkan perubahan nyata agar tragedi serupa tidak kembali terulang. (red-fe) 

  • Penulis: D'Borneo

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Ketua DPRD Kalteng Terima Raperda APBD Perubahan 2026

    Ketua DPRD Kalteng Terima Raperda APBD Perubahan 2026

    • calendar_month Rab, 9 Sep 2026
    • account_circle fe
    • visibility 37
    • 0Komentar

    PALANGKA RAYA, Dayaborneo – Ketua DPRD Kalimantan Tengah Arton S Dohong resmi menerima Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026. Dokumen tersebut diserahkan oleh Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edy Pratowo dalam rapat paripurna yang digelar di Ruang Rapat Paripurna Lantai 3 DPRD Kalteng, Rabu (9/9/2026). Rapat paripurna […]

  • Pengecer Naik Kelas: Saat Dagang BBM Berpindah ke Media Sosial

    Pengecer Naik Kelas: Saat Dagang BBM Berpindah ke Media Sosial

    • calendar_month Jum, 8 Mei 2026
    • account_circle D'Borneo
    • visibility 56
    • 0Komentar

    Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) di Kalimantan Tengah memunculkan fenomena baru yang menarik sekaligus memantik ironi. Ketika ruang jual-beli di pinggir jalan perlahan menghilang akibat tekanan kebijakan dan pengawasan, transaksi justru bermigrasi diam-diam ke ruang digital. Pengecer tak lagi menunggu pembeli di depan toko. Kini, mereka “naik kelas” — berdagang lewat pesan instan, media sosial, […]

  • Cabut Izin Asmin Bara Bronang! Jangan Lagi Rakyat dan Aparat Dibenturkan

    Cabut Izin Asmin Bara Bronang! Jangan Lagi Rakyat dan Aparat Dibenturkan

    • calendar_month Rab, 4 Mar 2026
    • account_circle D'Borneo
    • visibility 161
    • 0Komentar

    DAYABORNEO, Palangka Raya – Konflik lahan antara masyarakat adat dan PT Asmin Bara Bronang (ABB) menjadi perhatian publik. Warga menuding terjadi penggusuran paksa tanpa izin, tanpa pemberitahuan, dan tanpa ganti rugi. Di lapangan, ketegangan tak terhindarkan. Aparat dan warga berhadap-hadapan, sementara perusahaan dinilai justru luput dari sorotan. Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalteng, Bambang Irawan, […]

  • Gubernur Agustiar Pimpin Upacara, 54 Paskibraka Kibarkan Merah Putih

    Gubernur Agustiar Pimpin Upacara, 54 Paskibraka Kibarkan Merah Putih

    • calendar_month Sen, 17 Agu 2026
    • account_circle fe
    • visibility 73
    • 0Komentar

    PALANGKA RAYA, Dayaborneo — Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Provinsi Kalimantan Tengah berlangsung khidmat di Halaman Kantor Gubernur Kalteng, Senin (17/8/2026) pagi. Upacara tersebut dipimpin langsung Gubernur Kalteng Agustiar Sabran selaku inspektur upacara. Tahun ini, peringatan kemerdekaan mengusung tema “Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur.” Dalam upacara tersebut, Gubernur Agustiar Sabran […]

  • KPK OTT Bupati Pekalongan, Ini Dugaan Korupsi di Baliknya

    KPK OTT Bupati Pekalongan, Ini Dugaan Korupsi di Baliknya

    • calendar_month Kam, 5 Mar 2026
    • account_circle D'Borneo
    • visibility 117
    • 0Komentar

    DAYABORNEO, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Bupati Pekalongan, FAR, dalam operasi tangkap tangan (OTT) terkait dugaan korupsi pengadaan jasa outsourcing di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan. KPK langsung menetapkan  Fadia Arafiq (FAR) sebagai tersangka dan menahannya selama 20 hari pertama di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK, terhitung sejak 4 hingga 23 Maret 2026. […]

  • KPK Kawal Ketat Program Sekolah Rakyat: Cegah Penyalahgunaan Anggaran

    KPK Kawal Ketat Program Sekolah Rakyat: Cegah Penyalahgunaan Anggaran

    • calendar_month Ming, 10 Mei 2026
    • account_circle D'Borneo
    • visibility 162
    • 0Komentar

    DAYABONEO, Jakarta — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan program sosial pemerintah, khususnya Program Sekolah Rakyat, guna memastikan setiap tahapan berjalan transparan, akuntabel, dan bebas dari potensi penyimpangan anggaran. Komitmen tersebut ditegaskan dalam audiensi antara pimpinan KPK dan Kementerian Sosial (Kemensos) di Gedung Merah Putih KPK, Jumat (8/5/2026). Pertemuan itu menyoroti pentingnya pengawasan […]

expand_less