KPK Kawal Ketat Program Sekolah Rakyat: Cegah Penyalahgunaan Anggaran
- account_circle D'Borneo
- calendar_month Ming, 10 Mei 2026
- visibility 163
- comment 0 komentar
Dok. Website resmi Komisi Pemberantasan Korupsi
DAYABONEO, Jakarta — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan program sosial pemerintah, khususnya Program Sekolah Rakyat, guna memastikan setiap tahapan berjalan transparan, akuntabel, dan bebas dari potensi penyimpangan anggaran.
Komitmen tersebut ditegaskan dalam audiensi antara pimpinan KPK dan Kementerian Sosial (Kemensos) di Gedung Merah Putih KPK, Jumat (8/5/2026).
Pertemuan itu menyoroti pentingnya pengawasan sejak tahap awal, terutama dalam proses pengadaan barang dan jasa, agar kualitas program yang diterima masyarakat benar-benar sesuai dengan tujuan pembangunan sosial pemerintah.
Ketua KPK Setyo Budiyanto menegaskan, pengawasan terhadap program strategis nasional tidak boleh hanya berorientasi pada penyerapan anggaran, tetapi juga harus memastikan kualitas hasil yang dirasakan masyarakat.
Menurutnya, program dengan nilai sosial besar harus dijalankan dengan kehati-hatian, perencanaan matang, dan kontrol yang kuat.
“Tujuan program ini sangat baik. Namun, pengadaan dalam bentuk apa pun harus dilandaskan pada pengawasan, ketelitian, dan prinsip antisipatif,” ujar Setyo.
KPK juga telah melakukan pemetaan potensi risiko pada sejumlah skema pengadaan di lingkungan Kemensos sejak April 2026. Langkah tersebut menjadi bagian dari strategi pencegahan korupsi agar potensi kebocoran anggaran dapat ditutup sejak proses perencanaan.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyatakan pihaknya menyambut baik pengawasan aktif dari KPK. Ia menilai kolaborasi tersebut penting untuk menjaga kepercayaan publik sekaligus memastikan program pemerintah benar-benar memberi dampak positif bagi masyarakat.
“Kami sudah berkomitmen dari awal agar program-program strategis ini tidak ternodai dengan praktik-praktik korupsi,” tegas Saifullah.
Wakil Ketua KPK Ibnu Basuki Widodo menambahkan, kualitas barang yang diterima penerima manfaat juga menjadi perhatian utama. Ia menekankan bahwa spesifikasi barang harus sesuai dengan perencanaan dan besaran anggaran yang telah disusun.
“Kualitas barang yang diterima harus diawasi dan benar-benar sesuai dengan anggaran yang diajukan,” katanya.
Melalui penguatan pengawasan lintas lembaga ini, pemerintah ingin memastikan program sosial nasional berjalan bersih, efektif, dan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat. (red-fe)
- Penulis: D'Borneo
Saat ini belum ada komentar