Sabtu, 12 Sep 2026
light_mode
Beranda » Opini Redaksi » Pengecer Naik Kelas: Saat Dagang BBM Berpindah ke Media Sosial

Pengecer Naik Kelas: Saat Dagang BBM Berpindah ke Media Sosial

  • account_circle D'Borneo
  • calendar_month Jum, 8 Mei 2026
  • visibility 44
  • comment 0 komentar

Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) di Kalimantan Tengah memunculkan fenomena baru yang menarik sekaligus memantik ironi. Ketika ruang jual-beli di pinggir jalan perlahan menghilang akibat tekanan kebijakan dan pengawasan, transaksi justru bermigrasi diam-diam ke ruang digital. Pengecer tak lagi menunggu pembeli di depan toko. Kini, mereka “naik kelas” — berdagang lewat pesan instan, media sosial, dan jaringan komunikasi tertutup.

Awalnya, polemik bermula dari antrean panjang BBM di sejumlah SPBU yang memicu kepanikan publik. Pemerintah Kota Palangka Raya sempat menerbitkan surat edaran pembatasan pembelian BBM, meski kemudian dikoreksi dan dinyatakan tidak berlaku.

Apalagi sebelumnya, pernyataan Gubernur Kalimantan Tengah yang menjanjikan hadiah bagi pelapor dugaan penimbunan BBM memperkuat efek psikologis di lapangan. Para pengecer mendadak tiarap.

Jeriken yang biasanya berjajar di depan warung mendadak lenyap. Lapak eceran tampak kosong. Namun, apakah perdagangan berhenti? Ternyata tidak. Ia hanya berubah wajah.

Kini, transaksi berlangsung lebih senyap dan eksklusif. Penjual menawarkan BBM melalui platform media sosial FB, Messenger, hingga ke percakapan Whatsapp. Polanya mirip perdagangan daring: ada katalog stok, negosiasi harga, lokasi pengambilan, bahkan layanan antar. Harga pun melonjak liar — mulai Rp18 ribu hingga mendekati Rp30 ribu per liter, jauh di atas harga resmi.

Fenomena ini menunjukkan satu hal: ketika pasar formal terganggu, pasar informal akan selalu mencari celah. Bedanya, kali ini ia bertransformasi menjadi “pasar digital bawah tanah”.

Di satu sisi, kondisi ini mencerminkan tingginya kebutuhan masyarakat terhadap BBM. Di sisi lain, ia menjadi alarm bagi pemerintah bahwa pengawasan konvensional tak lagi cukup. Penjualan tak lagi berlangsung di etalase toko, melainkan di ruang obrolan privat yang sulit terdeteksi.

Pengecer memang tak lagi berjualan di pinggir jalan. Mereka kini bermain di layar ponsel. Dalam diam, mereka menemukan pasar baru — lebih rapi, lebih tertutup, namun jauh lebih mahal bagi rakyat kecil.

Di era digital, bahkan kelangkaan pun ikut bertransformasi. (red)

  • Penulis: D'Borneo

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Ansor Kalteng Dilantik, Sekaligus Usul Banser Balakar Siap 48 Jam Lawan Karhutla

    Ansor Kalteng Dilantik, Sekaligus Usul Banser Balakar Siap 48 Jam Lawan Karhutla

    • calendar_month Kam, 6 Agu 2026
    • account_circle fe
    • visibility 65
    • 0Komentar

    PALANGKA RAYA, Dayaborneo — Bumi Tambun Bungai jadi saksi momen penting bagi Gerakan Pemuda (GP) Ansor. Selain menggelar Seminar Nasional dan Dialog Publik bertema “Ansor Masa Depan: Peluang dan Tantangan Ekonomi Rantai Pasok di Kalimantan Tengah”. Acara ini sekaligus jadi ajang pelantikan Pengurus Wilayah dan Pengurus Cabang GP Ansor se-Kalteng, di Aula Jayang Tingang, Kantor […]

  • DPRD Bongkar Dugaan Pelanggaran PT Binasawit Abadi Pratama, Konflik Lahan 29 Tahun Belum Tuntas

    DPRD Bongkar Dugaan Pelanggaran PT Binasawit Abadi Pratama, Konflik Lahan 29 Tahun Belum Tuntas

    • calendar_month Sen, 11 Mei 2026
    • account_circle D'Borneo
    • visibility 70
    • 0Komentar

    DAYABORNEO, Palangka Raya — Konflik lahan antara masyarakat Desa Sebabi dan Bangkal dengan PT Binasawit Abadi Pratama (BAP) kembali memicu sorotan tajam. Anggota DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur, Parimus, SE., secara terbuka mempertanyakan legalitas aktivitas perusahaan yang disebut telah melakukan replanting di tengah sengketa lahan dan tuntutan plasma yang belum pernah diselesaikan selama hampir tiga dekade. Pernyataan […]

  • RKAB Tambang Dibatasi, Apa Dampaknya bagi Pekerja?

    RKAB Tambang Dibatasi, Apa Dampaknya bagi Pekerja?

    • calendar_month Rab, 12 Agu 2026
    • account_circle fe
    • visibility 26
    • 0Komentar

    Ketika aktivitas tambang berubah, dampaknya tidak berhenti di kawasan pertambangan. Ada pekerja yang menggantungkan penghasilan dari operasional perusahaan, ada keluarga yang bergantung pada gaji bulanan, dan ada ekonomi daerah yang ikut bergerak dari aktivitas sektor tersebut. Karena itu, pembatasan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) pertambangan menjadi isu yang tidak hanya menyangkut perusahaan dan produksi. […]

  • DPRD Kalteng Soroti Kualitas Belanja Daerah, Program Pemprov Dinilai Belum Berdampak Maksimal

    DPRD Kalteng Soroti Kualitas Belanja Daerah, Program Pemprov Dinilai Belum Berdampak Maksimal

    • calendar_month Kam, 14 Mei 2026
    • account_circle D'Borneo
    • visibility 94
    • 0Komentar

    DAYABORNEO, Palangka Raya — DPRD Provinsi Kalimantan Tengah menyoroti kualitas belanja daerah Pemerintah Provinsi Kalteng dalam pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun Anggaran 2025. Legislator menilai sejumlah program pemerintah masih belum sepenuhnya memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Sorotan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-4 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026, Senin (11/5/2026), melalui laporan […]

  • Gas Melon Sulit Didapat, Disdagperin Kalteng Temukan LPG Subsidi di Bisnis Laundry

    Gas Melon Sulit Didapat, Disdagperin Kalteng Temukan LPG Subsidi di Bisnis Laundry

    • calendar_month Rab, 24 Jun 2026
    • account_circle D'Borneo
    • visibility 62
    • 0Komentar

    DAYABORNEO, Palangka Raya – Keluhan masyarakat terkait langkanya elpiji 3 kilogram di Kota Palangka Raya ternyata tidak sepenuhnya disebabkan oleh persoalan pasokan. Setelah melakukan serangkaian pengawasan bersama Pertamina, Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagperin) Kalimantan Tengah menemukan indikasi penggunaan gas bersubsidi oleh sejumlah usaha laundry yang tidak termasuk kelompok penerima subsidi. Temuan tersebut muncul saat tim gabungan […]

  • Inflasi Kalteng Tembus 3,86 Persen, Harga Kebutuhan Pokok Terus Menekan Warga

    Inflasi Kalteng Tembus 3,86 Persen, Harga Kebutuhan Pokok Terus Menekan Warga

    • calendar_month Kam, 2 Apr 2026
    • account_circle D'Borneo
    • visibility 84
    • 0Komentar

    DAYABORNEO, Palangka Raya – Tekanan ekonomi mulai terasa nyata di Kalimantan Tengah. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi tahunan (year-on-year/y-on-y) pada Maret 2026 mencapai 3,86 persen, sebuah angka yang menunjukkan kenaikan harga kebutuhan masyarakat belum sepenuhnya terkendali. Kepala BPS Kalteng, Agnes Widiastuti, mengungkapkan bahwa lonjakan ini tercermin dari Indeks Harga Konsumen (IHK) yang naik menjadi […]

expand_less