IGD Diduga Kewalahan, DPRD Kalteng Didesak Sidak RSUD Doris Sylvanus
- account_circle D'Borneo
- calendar_month Rab, 15 Apr 2026
- visibility 208
- comment 0 komentar
Anggota Komisi III DPRD Kota Palangka Raya Arif M. Norkim
DAYABORNEO, Palangka Raya – Sorotan tajam mengarah ke layanan Instalasi Gawat Darurat (IGD) RSUD Doris Sylvanus. Anggota Komisi III DPRD Kota Palangka Raya Arif M. Norkim secara terbuka mendesak DPRD Provinsi Kalimantan Tengah untuk tidak tinggal diam dan segera turun melakukan inspeksi mendadak (sidak).
Desakan itu bukan tanpa alasan. Arif menyebut kondisi IGD kerap dipenuhi pasien setiap hari, bahkan diduga melebihi kapasitas layanan yang tersedia. Situasi ini dinilai berpotensi menurunkan kualitas penanganan medis dan membahayakan keselamatan pasien.
“Kalau IGD sudah kewalahan, ini bukan lagi soal kenyamanan, tapi soal nyawa. DPRD Provinsi harus turun langsung, lihat fakta di lapangan,” tegasnya, Rabu (15/4/2026).
Ia juga menyinggung keluhan masyarakat yang semakin sering terdengar, termasuk dugaan pelayanan yang kurang responsif dari oknum tenaga kesehatan. Beberapa kasus bahkan sempat ramai di media sosial dan memicu keresahan publik.
Menurutnya, kondisi ini tidak boleh dibiarkan berlarut. Apalagi RSUD Doris Sylvanus merupakan rumah sakit rujukan utama di Kalimantan Tengah yang seharusnya menjadi garda terdepan pelayanan kesehatan.
“Jangan sampai rumah sakit rujukan justru membuat masyarakat merasa diabaikan. Ini alarm serius,” ujarnya.
Arif menegaskan, DPRD Kota hanya bisa menyuarakan aspirasi masyarakat. Sementara kewenangan penuh berada di tangan Pemerintah Provinsi dan DPRD Kalteng sebagai mitra pengawasan.
Karena itu, ia mendesak Komisi I dan Komisi III DPRD Kalteng, khususnya dari daerah pemilihan Palangka Raya, Gunung Mas, dan Katingan, untuk segera bergerak cepat melakukan sidak dan evaluasi menyeluruh.
“Kalau memang perlu tambahan tenaga medis, penambahan ruang IGD, atau pembenahan sistem pelayanan, harus diputuskan secepatnya. Jangan tunggu masalah makin besar,” tegasnya lagi.
Ia menambahkan, langkah konkret sangat dibutuhkan agar kepercayaan masyarakat terhadap layanan kesehatan tidak terus menurun.
“Ini bukan sekadar kritik, ini peringatan. Pelayanan kesehatan harus dibenahi sebelum kepercayaan publik benar-benar hilang,” pungkasnya. (red-fe)
- Penulis: D'Borneo
Saat ini belum ada komentar