Sabtu, 31 Okt 2026
light_mode
Beranda » Berita Daerah » Inflasi Kalteng Tembus 3,86 Persen, Harga Kebutuhan Pokok Terus Menekan Warga

Inflasi Kalteng Tembus 3,86 Persen, Harga Kebutuhan Pokok Terus Menekan Warga

  • account_circle D'Borneo
  • calendar_month Kam, 2 Apr 2026
  • visibility 95
  • comment 0 komentar

DAYABORNEO, Palangka Raya – Tekanan ekonomi mulai terasa nyata di Kalimantan Tengah. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi tahunan (year-on-year/y-on-y) pada Maret 2026 mencapai 3,86 persen, sebuah angka yang menunjukkan kenaikan harga kebutuhan masyarakat belum sepenuhnya terkendali.

Kepala BPS Kalteng, Agnes Widiastuti, mengungkapkan bahwa lonjakan ini tercermin dari Indeks Harga Konsumen (IHK) yang naik menjadi 111,51. Ia menegaskan, kenaikan harga terjadi hampir di semua sektor pengeluaran masyarakat.

“Inflasi tertinggi terjadi di Kabupaten Kapuas sebesar 4,20 persen, sementara yang terendah di Sukamara sebesar 2,67 persen,” ujar Agnes, Rabu (1/4/2026).

Kenaikan paling tajam terjadi pada kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya yang melonjak hingga 13,63 persen. Kondisi ini diikuti oleh kelompok perumahan, listrik, dan bahan bakar rumah tangga yang naik 5,34 persen, serta kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang meningkat 4,81 persen.

Artinya, tekanan tidak hanya datang dari kebutuhan sekunder, tetapi juga langsung menghantam kebutuhan pokok masyarakat sehari-hari.

Tak berhenti di situ, sektor pendidikan naik 2,71 persen dan jasa makanan atau restoran naik 2,63 persen. Sementara kelompok kesehatan, transportasi, hingga pakaian juga ikut merangkak naik meski dalam persentase lebih kecil.

“Inflasi bulanan Maret tercatat 0,54 persen dan inflasi tahun kalender mencapai 1,39 persen,” tambahnya.

Meski ada sedikit penurunan pada kelompok perlengkapan rumah tangga dan sektor informasi serta jasa keuangan, penurunan tersebut dinilai belum cukup signifikan untuk meredam tekanan harga secara keseluruhan.

Situasi ini memunculkan kekhawatiran baru, terutama menjelang momentum hari besar keagamaan yang biasanya memicu lonjakan harga lebih tinggi.

BPS menyebut inflasi masih dalam kategori terkendali. Namun di lapangan, masyarakat mulai merasakan daya beli yang tergerus.

Jika tidak diantisipasi dengan langkah konkret, lonjakan harga ini berpotensi semakin menekan ekonomi rumah tangga di Kalimantan Tengah dalam waktu dekat. (red-fe)

  • Penulis: D'Borneo

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • 11 OTT KPK Sepanjang 2025, Kepala Daerah hingga Pejabat Pusat Terseret Korupsi

    11 OTT KPK Sepanjang 2025, Kepala Daerah hingga Pejabat Pusat Terseret Korupsi

    • calendar_month Jum, 26 Des 2025
    • account_circle D'Borneo
    • visibility 212
    • 0Komentar

    DAYABORNEO – Jakarta, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat sepanjang tahun 2025 telah melakukan 11 Operasi Tangkap Tangan (OTT) di berbagai daerah dan instansi pemerintah. Sejumlah kepala daerah, pejabat kementerian, hingga aparat penegak hukum ditetapkan sebagai tersangka dalam berbagai perkara dugaan tindak pidana korupsi. Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto menyampaikan capaian tersebut saat memaparkan kinerja KPK […]

  • Pemprov Kalteng Percepat Pelaksanaan Pendidikan Tinggi Vokasi Bidang Pertanian

    Pemprov Kalteng Percepat Pelaksanaan Pendidikan Tinggi Vokasi Bidang Pertanian

    • calendar_month Kam, 6 Agu 2026
    • account_circle fe
    • visibility 93
    • 0Komentar

    DAYABORNEO, Palangka Raya — Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edy Pratowo, mewakili Gubernur Agustiar Sabran, membuka Rapat Koordinasi Percepatan Pelaksanaan Pendidikan Tinggi Vokasi Bidang Pertanian di Aula Eka Hapakat, Lantai III Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Kamis (6/8/2026). Dalam sambutan Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran yang dibacakan Wakil Gubernur, disampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berkomitmen mendukung […]

  • DPRD Kalteng Dorong Perda Bantuan Hukum, Warga Miskin Dinilai Masih Sulit Akses Pendampingan

    DPRD Kalteng Dorong Perda Bantuan Hukum, Warga Miskin Dinilai Masih Sulit Akses Pendampingan

    • calendar_month Jum, 15 Mei 2026
    • account_circle D'Borneo
    • visibility 116
    • 0Komentar

    DAYABORNEO, Palangka Raya — DPRD Provinsi Kalimantan Tengah mendorong Pemerintah Provinsi Kalteng segera menyusun regulasi khusus terkait bantuan hukum bagi masyarakat miskin. Langkah itu dinilai penting karena masih banyak warga kurang mampu kesulitan memperoleh pendampingan hukum saat berhadapan dengan persoalan hukum. Dorongan tersebut disampaikan DPRD dalam pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Kalimantan Tengah Tahun […]

  • Alasan Keberadaan Kodam XXII/Tambun Bungai di Kalimantan Tengah

    Alasan Keberadaan Kodam XXII/Tambun Bungai di Kalimantan Tengah

    • calendar_month Sen, 10 Agu 2026
    • account_circle fe
    • visibility 97
    • 0Komentar

    Keberadaan Kodam XXII/Tambun Bungai di Kalimantan Tengah menandai perubahan penting dalam struktur pertahanan di Pulau Kalimantan. Sejak resmi dibentuk pada 10 Agustus 2025, Kodam yang bermarkas di Palangka Raya ini menjadi komando kewilayahan baru yang menangani wilayah Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. Lantas, apa alasan keberadaan Kodam XXII/Tambun Bungai di Kalimantan Tengah? Jawabannya berkaitan dengan […]

  • Istana Terbitkan Keppres Pejabat Baru Kejaksaan Agung

    Istana Terbitkan Keppres Pejabat Baru Kejaksaan Agung

    • calendar_month Kam, 23 Jul 2026
    • account_circle D'Borneo
    • visibility 34
    • 0Komentar

    DAYABORNEO, Jakarta – Pemerintah kembali melakukan penataan di jajaran Kejaksaan Agung. Presiden Prabowo Subianto resmi menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 87 Tahun 2026 yang mengatur pengangkatan sejumlah pejabat tinggi di lingkungan Korps Adhyaksa sebagai bagian dari penyegaran organisasi. Informasi tersebut disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi saat memberikan keterangan kepada awak media di Kompleks […]

  • DPRD Bongkar Dugaan Pelanggaran PT Binasawit Abadi Pratama, Konflik Lahan 29 Tahun Belum Tuntas

    DPRD Bongkar Dugaan Pelanggaran PT Binasawit Abadi Pratama, Konflik Lahan 29 Tahun Belum Tuntas

    • calendar_month Sen, 11 Mei 2026
    • account_circle D'Borneo
    • visibility 108
    • 0Komentar

    DAYABORNEO, Palangka Raya — Konflik lahan antara masyarakat Desa Sebabi dan Bangkal dengan PT Binasawit Abadi Pratama (BAP) kembali memicu sorotan tajam. Anggota DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur, Parimus, SE., secara terbuka mempertanyakan legalitas aktivitas perusahaan yang disebut telah melakukan replanting di tengah sengketa lahan dan tuntutan plasma yang belum pernah diselesaikan selama hampir tiga dekade. Pernyataan […]

expand_less