Sabtu, 31 Okt 2026
light_mode
Beranda » Pemprov Kalteng » Kartu Huma Betang Sejahtera Diluncurkan, Pemprov Kalteng Klaim Tepat Sasaran

Kartu Huma Betang Sejahtera Diluncurkan, Pemprov Kalteng Klaim Tepat Sasaran

  • account_circle D'Borneo
  • calendar_month Jum, 20 Feb 2026
  • visibility 339
  • comment 0 komentar

DAYABORNEO, Palangka Raya – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah secara resmi menggeber peluncuran Kartu Huma Betang Sejahtera (KHBS) sebagai program bantuan sosial terintegrasi yang diklaim menjadi tulang punggung perlindungan kesejahteraan masyarakat, khususnya di wilayah pedalaman.

Peluncuran digelar di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur di Palangka Raya, dipimpin langsung oleh Gubernur Agustiar Sabran bersama jajaran pimpinan daerah, Jumat (20/2/2026).

Pemerintah daerah menegaskan KHBS dirancang bukan sekadar kartu bantuan biasa, melainkan instrumen strategis untuk mengonsolidasikan berbagai layanan sosial dalam satu sistem yang lebih terukur. Program ini menyasar akses pendidikan, kesehatan, bantuan pangan, hingga penguatan ekonomi keluarga rentan yang selama ini dinilai masih terfragmentasi.

Gubernur Agustiar Sabran menegaskan pemerintah tidak ingin bantuan sosial lagi berjalan parsial dan tumpang tindih. “KHBS kami siapkan sebagai solusi terintegrasi agar bantuan benar-benar menyentuh warga yang berhak, bukan sekadar program seremonial,” tegasnya.

Ia juga mengakui peluncuran program dilakukan di tengah kondisi fiskal daerah yang tidak longgar. Dengan APBD 2026 yang mengalami penurunan, pemerintah justru mengarahkan fokus anggaran pada program berdampak langsung.

“Kami memilih memperkuat program yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, meski ruang fiskal terbatas,” ujarnya.

Plt. Sekretaris Daerah Leonard S. Ampung menyebut distribusi kartu dilakukan berbasis Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional yang diperbarui secara berkala. Ia menegaskan digitalisasi sistem KHBS menjadi kunci untuk mencegah data ganda serta meningkatkan transparansi penyaluran bantuan.

“Setiap transaksi bantuan tercatat secara elektronik sehingga bisa diawasi dan dipertanggungjawabkan,” katanya.

Hingga akhir Februari 2026, sebanyak 279.434 keluarga ditargetkan menerima KHBS. Pemerintah juga menggandeng pemerintah kabupaten/kota hingga tingkat desa untuk memastikan validasi data penerima berjalan ketat.

Peluncuran KHBS turut disertai pelepasan bantuan pangan ke 14 kabupaten/kota sebagai langkah taktis menjaga stabilitas harga menjelang Ramadan dan Idulfitri. Pemprov Kalteng menilai kombinasi bantuan sosial dan pengendalian inflasi menjadi strategi ganda agar daya beli masyarakat tidak tergerus di tengah tekanan ekonomi. (red-fe) 

  • Penulis: D'Borneo

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Saat Rakyat Tak Lagi Percaya Negara, Bahayanya Bisa Mematikan

    Saat Rakyat Tak Lagi Percaya Negara, Bahayanya Bisa Mematikan

    • calendar_month Ming, 16 Agu 2026
    • account_circle fe
    • visibility 88
    • 0Komentar

    Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia. Delapan puluh satu tahun Indonesia berdiri sebagai negara merdeka. Namun, di balik pembangunan, pertumbuhan ekonomi dan berbagai pencapaian yang terus dikejar, ada satu fondasi yang tidak boleh runtuh: kepercayaan rakyat kepada negara. Sebab negara tidak selalu hancur karena perang. Tidak selalu pula karena krisis ekonomi. Ada kehancuran yang datang perlahan, dimulai […]

  • DPRD Kalteng Dorong Perda Bantuan Hukum, Warga Miskin Dinilai Masih Sulit Akses Pendampingan

    DPRD Kalteng Dorong Perda Bantuan Hukum, Warga Miskin Dinilai Masih Sulit Akses Pendampingan

    • calendar_month Jum, 15 Mei 2026
    • account_circle D'Borneo
    • visibility 114
    • 0Komentar

    DAYABORNEO, Palangka Raya — DPRD Provinsi Kalimantan Tengah mendorong Pemerintah Provinsi Kalteng segera menyusun regulasi khusus terkait bantuan hukum bagi masyarakat miskin. Langkah itu dinilai penting karena masih banyak warga kurang mampu kesulitan memperoleh pendampingan hukum saat berhadapan dengan persoalan hukum. Dorongan tersebut disampaikan DPRD dalam pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Kalimantan Tengah Tahun […]

  • Wagub Kalteng ke Senayan, Perda Diminta Tak Jadi Beban Daerah dan Investor

    Wagub Kalteng ke Senayan, Perda Diminta Tak Jadi Beban Daerah dan Investor

    • calendar_month Kam, 5 Feb 2026
    • account_circle D'Borneo
    • visibility 86
    • 0Komentar

    DAYABORNEO, Jakarta – Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edy Pratowo membawa suara daerah ke jantung kekuasaan nasional. Ia menghadiri Diseminasi hasil pemantauan dan evaluasi peraturan daerah yang digelar Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (4/2/2026). Forum ini menjadi panggung penting untuk menguji apakah produk hukum daerah benar-benar berpihak […]

  • Bantuan Presiden Mengalir ke Kalteng, Gubernur Agustiar Sabran: Negara Hadir untuk Rakyat

    Bantuan Presiden Mengalir ke Kalteng, Gubernur Agustiar Sabran: Negara Hadir untuk Rakyat

    • calendar_month Kam, 12 Mar 2026
    • account_circle D'Borneo
    • visibility 57
    • 0Komentar

    DAYABORNEO, Palangka Raya – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menyalurkan bantuan pangan dari Presiden RI Prabowo Subianto sekaligus Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi masyarakat menjelang Hari Raya Idul Fitri dan Nyepi. Penyerahan bantuan dilakukan langsung oleh Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran di halaman Istana Isen Mulang, Palangka Raya, Kamis (12/3/2026). Gubernur hadir bersama Ketua TP PKK […]

  • 29 April 1945 Awal Pendiri Bangsa Merancang Indonesia

    29 April 1945 Awal Pendiri Bangsa Merancang Indonesia

    • calendar_month Rab, 29 Apr 2026
    • account_circle D'Borneo
    • visibility 266
    • 0Komentar

    Tanggal 29 April 1945 menjadi salah satu tonggak paling menentukan dalam perjalanan bangsa Indonesia. Pada hari itu, Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) resmi dibentuk sebagai forum strategis untuk merancang masa depan negara yang bahkan belum diproklamasikan. Di tengah tekanan geopolitik Perang Dunia II, para tokoh bangsa memanfaatkan momentum ini untuk menyusun fondasi Indonesia […]

  • Gas Melon Sulit Didapat, Disdagperin Kalteng Temukan LPG Subsidi di Bisnis Laundry

    Gas Melon Sulit Didapat, Disdagperin Kalteng Temukan LPG Subsidi di Bisnis Laundry

    • calendar_month Rab, 24 Jun 2026
    • account_circle D'Borneo
    • visibility 74
    • 0Komentar

    DAYABORNEO, Palangka Raya – Keluhan masyarakat terkait langkanya elpiji 3 kilogram di Kota Palangka Raya ternyata tidak sepenuhnya disebabkan oleh persoalan pasokan. Setelah melakukan serangkaian pengawasan bersama Pertamina, Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagperin) Kalimantan Tengah menemukan indikasi penggunaan gas bersubsidi oleh sejumlah usaha laundry yang tidak termasuk kelompok penerima subsidi. Temuan tersebut muncul saat tim gabungan […]

expand_less