Senin, 14 Sep 2026
light_mode
Beranda » Artikel » Alasan Keberadaan Kodam XXII/Tambun Bungai di Kalimantan Tengah

Alasan Keberadaan Kodam XXII/Tambun Bungai di Kalimantan Tengah

  • account_circle fe
  • calendar_month Sen, 10 Agu 2026
  • visibility 72
  • comment 0 komentar

Keberadaan Kodam XXII/Tambun Bungai di Kalimantan Tengah menandai perubahan penting dalam struktur pertahanan di Pulau Kalimantan. Sejak resmi dibentuk pada 10 Agustus 2025, Kodam yang bermarkas di Palangka Raya ini menjadi komando kewilayahan baru yang menangani wilayah Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan.

Lantas, apa alasan keberadaan Kodam XXII/Tambun Bungai di Kalimantan Tengah?

Jawabannya berkaitan dengan penataan organisasi pertahanan, efektivitas pembinaan teritorial, luas wilayah, serta kebutuhan untuk memperkuat koordinasi pertahanan di kawasan Kalimantan.

Kodam XXII/Tambun Bungai Dibentuk untuk Apa?

Kodam XXII/Tambun Bungai dibentuk sebagai bagian dari kebijakan strategis TNI Angkatan Darat untuk meningkatkan efektivitas pembinaan teritorial dan pertahanan di wilayah Kalimantan Tengah.

Sebelum Kodam XXII/Tambun Bungai berdiri, Kalimantan Tengah berada dalam wilayah teritorial Kodam XII/Tanjungpura. Setelah Kodam baru dibentuk, struktur tersebut berubah dan Kalteng bersama Kalimantan Selatan berada di bawah Kodam XXII/Tambun Bungai.

Pangdam XII/Tanjungpura menyebut pembentukan Kodam XXII/Tambun Bungai sebagai bagian dari kebijakan strategis TNI AD untuk meningkatkan efektivitas pembinaan teritorial dan pertahanan di Kalimantan Tengah.

Dengan struktur komando yang berada di Palangka Raya, koordinasi pertahanan dan pembinaan teritorial di wilayah tersebut dapat dilakukan melalui komando yang lebih dekat dengan daerah.

Luas Wilayah Kalteng Menjadi Salah Satu Pertimbangan

Kalimantan Tengah memiliki karakter geografis yang berbeda dibandingkan banyak provinsi lainnya.

Wilayahnya sangat luas dan sebagian kawasan terdiri atas hutan, sungai, serta daerah yang relatif jauh dari pusat pemerintahan. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menyebut luas wilayah provinsi ini sekitar 15 juta hektare.

Kondisi tersebut menjadi salah satu pertimbangan dalam penataan komando kewilayahan TNI AD.

Sebelum Kodam XXII/Tambun Bungai berdiri, Kalteng bersama Kalimantan Barat berada di bawah Kodam XII/Tanjungpura. Sementara Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara berada dalam wilayah Kodam VI/Mulawarman.

Pemerintah Provinsi Kalteng sebelumnya menyebut pembentukan Kodam baru mempertimbangkan luas wilayah Kalimantan Tengah yang merupakan provinsi terluas di Indonesia.

Mengapa Markas Kodam Berada di Palangka Raya?

Palangka Raya menjadi lokasi markas Kodam XXII/Tambun Bungai karena merupakan ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah sekaligus pusat pemerintahan provinsi.

Persiapan markas Kodam bahkan telah berlangsung sebelum Kodam XXII/Tambun Bungai resmi berdiri.

Pada Maret 2025, Pemerintah Provinsi Kalteng bersama Kodam XII/Tanjungpura meresmikan Gedung A di Kompleks Makorem 102/Panju Panjung. Gedung tersebut dipersiapkan sebagai bagian dari markas Kodam baru.

Pembangunan markas tersebut telah dimulai sejak akhir 2023 dan dilakukan secara bertahap.

Hal ini menunjukkan bahwa pembentukan Kodam bukan keputusan yang muncul secara tiba-tiba. Persiapannya telah dilakukan sebelum struktur komando baru tersebut diresmikan.

Kalteng Kini Memiliki Komando Pertahanan Sendiri

Setelah Kodam XXII/Tambun Bungai resmi dibentuk, proses pengalihan komando pasukan kemudian dilakukan.

Pada 10 September 2025, Kodam XXII/Tambun Bungai menerima alih komando dan pengendalian pasukan dari Kodam XII/Tanjungpura.

Sebanyak 11.116 personel dari jajaran Korem 101 dan Korem 102, termasuk unsur infanteri, zeni, dan kavaleri, berada di bawah pembinaan Kodam XXII/Tambun Bungai. Dengan proses tersebut, wilayah Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan resmi berada dalam naungan Kodam XXII/Tambun Bungai.

Perubahan ini bukan berarti seluruh personel merupakan pasukan baru yang ditempatkan di Kalteng. Sebagian besar merupakan proses pengalihan komando dari struktur sebelumnya agar berada di bawah Kodam yang baru.

Bukan Hanya Soal Pertahanan

Keberadaan Kodam memang berkaitan dengan pertahanan, tetapi dalam praktiknya TNI juga memiliki fungsi pembinaan teritorial.

Karena itu, hubungan Kodam dengan pemerintah daerah dapat terlihat dalam berbagai kegiatan yang menyangkut kepentingan masyarakat dan pembangunan.

Sinergi tersebut dapat mencakup dukungan terhadap ketahanan wilayah, penanganan kondisi tertentu, kegiatan sosial, serta program pemerintah yang melibatkan unsur TNI sesuai tugas dan kewenangannya.

Namun, fungsi utama Kodam tetap berada pada sektor pertahanan dan pembinaan teritorial. Pemerintah daerah tetap memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Mengapa Kalteng dan Kalsel Berada dalam Satu Kodam?

Salah satu hal menarik dari pembentukan Kodam XXII/Tambun Bungai adalah wilayah kerjanya tidak hanya mencakup Kalimantan Tengah, tetapi juga Kalimantan Selatan.

Keduanya kini berada dalam satu komando kewilayahan.

Sebelumnya, Kalteng berada dalam wilayah Kodam XII/Tanjungpura, sedangkan Kalsel berada di bawah Kodam VI/Mulawarman. Setelah restrukturisasi, kedua provinsi tersebut masuk dalam wilayah Kodam XXII/Tambun Bungai.

Penggabungan tersebut merupakan bagian dari penataan struktur organisasi pertahanan TNI AD.

Dengan adanya satu komando untuk Kalteng dan Kalsel, koordinasi pembinaan teritorial di kedua wilayah tersebut berada dalam struktur Kodam yang berkedudukan di Palangka Raya.

Posisi Strategis Kalimantan Ikut Menjadi Konteks

Kalimantan memiliki posisi strategis dalam perkembangan Indonesia.

Pulau ini memiliki wilayah yang luas, sumber daya alam besar, kawasan perbatasan negara, jalur transportasi, serta berbagai proyek strategis nasional.

Perubahan perkembangan kawasan Kalimantan membuat kebutuhan terhadap organisasi pertahanan yang efektif juga menjadi bagian dari dinamika nasional.

Namun, keberadaan Kodam XXII/Tambun Bungai sebaiknya tidak dipahami hanya sebagai respons terhadap satu persoalan tertentu.

Secara resmi, pembentukannya dikaitkan dengan kebijakan penataan organisasi TNI AD dan peningkatan efektivitas pembinaan teritorial serta pertahanan di wilayah Kalimantan Tengah.

Nama Tambun Bungai Punya Makna bagi Kalteng

Ada satu hal yang membuat Kodam XXII/Tambun Bungai berbeda dari sekadar struktur organisasi militer, yakni penggunaan nama Tambun Bungai.

Nama tersebut memiliki hubungan erat dengan identitas budaya Kalimantan Tengah.

Tambun Bungai dikenal dalam tradisi masyarakat Dayak sebagai figur yang merepresentasikan keberanian, persatuan, dan perjuangan. Penggunaan nama tersebut membuat identitas lokal Kalteng hadir dalam nama komando pertahanan yang bermarkas di Palangka Raya.

Karena itu, keberadaan Kodam XXII/Tambun Bungai juga memiliki dimensi simbolik bagi daerah tempat markasnya berdiri.

Jadi, Apa Alasan Utama Kodam XXII/Tambun Bungai Ada di Kalteng?

Jika dirangkum, keberadaan Kodam XXII/Tambun Bungai di Kalimantan Tengah memiliki beberapa alasan utama.

Pertama, meningkatkan efektivitas pembinaan teritorial dan pertahanan.

Kedua, menyesuaikan struktur organisasi TNI AD dengan karakter dan luas wilayah Kalimantan.

Ketiga, mendekatkan komando kewilayahan dengan wilayah yang menjadi tanggung jawabnya.

Keempat, memperkuat koordinasi pertahanan di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan.

Kelima, menyesuaikan organisasi pertahanan dengan perkembangan strategis kawasan Kalimantan.

Dengan demikian, keberadaan Kodam XXII/Tambun Bungai bukan sekadar tentang hadirnya markas militer baru di Palangka Raya.

Pembentukannya merupakan bagian dari penataan struktur pertahanan nasional yang membuat Kalimantan Tengah kini memiliki komando daerah militer sendiri.

Bagi Kalteng, kehadiran Kodam XXII/Tambun Bungai sekaligus membuka babak baru dalam hubungan antara pertahanan, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Tantangan berikutnya adalah bagaimana organisasi tersebut mampu menjalankan tugasnya secara profesional, menjaga stabilitas wilayah, serta membangun sinergi yang proporsional dengan seluruh unsur daerah.

  • Penulis: fe

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Gunung Mas Kejar Target Zero Narkoba, Bupati: Kami Siap Dirikan BNN

    Gunung Mas Kejar Target Zero Narkoba, Bupati: Kami Siap Dirikan BNN

    • calendar_month Jum, 21 Agu 2026
    • account_circle fe
    • visibility 51
    • 0Komentar

    PALANGKA RAYA, Dayaborneo – Pemerintah Kabupaten Gunung Mas tidak ingin perang melawan narkoba hanya mengandalkan penindakan. Pemerintah daerah mulai memperkuat benteng dari masyarakat melalui kegiatan keagamaan, sosialisasi, hingga mendorong pembentukan Badan Narkotika Nasional (BNN) di tingkat kabupaten. Bupati Gunung Mas Jaya Samaya Monong mengatakan, penguatan iman menjadi salah satu langkah yang terus dilakukan untuk mencegah […]

  • Presiden Turun Langsung ke Kalteng, Puluhan Ribu Hotspot Jadi Sorotan

    Presiden Turun Langsung ke Kalteng, Puluhan Ribu Hotspot Jadi Sorotan

    • calendar_month Ming, 23 Agu 2026
    • account_circle fe
    • visibility 45
    • 0Komentar

    PALANGKA RAYA, Dayaborneo – Kedatangan Presiden Prabowo Subianto ke Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Sabtu (22/8/2026), membawa pesan kuat di tengah ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang masih membayangi sejumlah wilayah. Presiden tidak hanya menerima laporan, tetapi turun langsung untuk melihat kebutuhan penanganan karhutla di lapangan. Presiden tiba di Bandara Tjilik Riwut setelah melakukan kunjungan […]

  • Minyakita Dijual Rp21.000, Ada yang Tidak Beres dalam Tata Niaga Sawit?

    Minyakita Dijual Rp21.000, Ada yang Tidak Beres dalam Tata Niaga Sawit?

    • calendar_month Rab, 17 Jun 2026
    • account_circle D'Borneo
    • visibility 42
    • 0Komentar

    DAYABORNEO, Palangka Raya –  Kalimantan Tengah selama ini dikenal sebagai salah satu daerah penghasil kelapa sawit terbesar di Indonesia. Namun di tengah melimpahnya produksi sawit, masyarakat justru harus membeli minyak goreng bersubsidi Minyakita dengan harga yang jauh di atas ketentuan pemerintah. Anggota DPRD Kalimantan Tengah, Bambang Irawan, S.St.Pi., menyoroti kondisi tersebut setelah menemukan harga Minyakita […]

  • Hadiri RUPS Jamkrida, Sekda Arbert Tegaskan Pemko Palangka Raya Tak Tambah Modal

    Hadiri RUPS Jamkrida, Sekda Arbert Tegaskan Pemko Palangka Raya Tak Tambah Modal

    • calendar_month Jum, 26 Jun 2026
    • account_circle D'Borneo
    • visibility 61
    • 0Komentar

    DAYABORNEO, Palangka Raya – Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Jamkrida Kalimantan Tengah menetapkan pembagian dividen sebesar 45 persen kepada para pemegang saham. Di tengah pembahasan strategi perusahaan, Pemerintah Kota Palangka Raya memastikan tidak mengubah komitmen penyertaan modal yang tetap bertahan di angka Rp3 miliar. Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya, Arbert Tombak, mengatakan seluruh agenda RUPS […]

  • UU PPRT Disahkan, Negara Resmi Lindungi Pekerja Rumah Tangga

    UU PPRT Disahkan, Negara Resmi Lindungi Pekerja Rumah Tangga

    • calendar_month Sab, 25 Apr 2026
    • account_circle D'Borneo
    • visibility 50
    • 0Komentar

    DAYABORNEO, Jakarta – DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna di Senayan, Selasa (21/04/2026). Pengesahan ini menjadi tonggak penting setelah bertahun-tahun perjuangan advokasi, dan langsung disambut tepuk tangan serta haru para pekerja rumah tangga yang hadir. Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, mewakili Presiden Prabowo Subianto, […]

  • Program MBG Disorot, DPRD Kalteng: Jangan Sampai Gagal di Lapangan

    Program MBG Disorot, DPRD Kalteng: Jangan Sampai Gagal di Lapangan

    • calendar_month Sel, 21 Apr 2026
    • account_circle D'Borneo
    • visibility 102
    • 0Komentar

    DAYABORNEO, Palangka Raya – Pelaksanaan program MBG di Kalimantan Tengah mulai menuai sorotan serius. Anggota DPRD Kalteng, Tomy Irawan Diran, menegaskan pihak legislatif tidak akan tinggal diam melihat berbagai persoalan yang muncul di lapangan. Ia mengungkapkan, DPRD telah menerima sejumlah laporan masyarakat yang mengindikasikan pelaksanaan program belum berjalan maksimal. Persoalan yang muncul tidak hanya bersifat […]

expand_less