Minggu, 13 Sep 2026
light_mode
Beranda » Artikel » Mengapa Polda Kalteng Masuk Nominasi Kompolnas Awards?

Mengapa Polda Kalteng Masuk Nominasi Kompolnas Awards?

  • account_circle fe
  • calendar_month Sel, 11 Agu 2026
  • visibility 39
  • comment 0 komentar

Masuknya Polda Kalimantan Tengah dalam nominasi Kompolnas Awards 2026 menjadi perhatian karena penghargaan tersebut tidak hanya berkaitan dengan keberhasilan menjaga keamanan, tetapi juga menilai bagaimana kepolisian menjalankan pelayanan kepada masyarakat dan membangun kolaborasi dengan berbagai pihak.

Polda Kalteng menjadi salah satu peserta yang menjalani visitasi Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) dalam proses penilaian Kompolnas Awards 2026. Dalam penilaian tersebut, Polda Kalteng masuk tiga kategori nominasi, yakni kategori Polda, kategori perorangan yang diwakili dua personel Polres Barito Selatan, serta kategori Polres B melalui Polres Kotawaringin Barat.

Bagi Kalimantan Tengah, nominasi tersebut menjadi momentum untuk melihat kembali bagaimana kepolisian menjalankan tugas di wilayah yang memiliki karakter geografis, sosial, dan budaya yang beragam.

Bukan Sekadar Menjaga Keamanan

Tugas kepolisian tidak berhenti pada penanganan tindak kriminal atau menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Di daerah seperti Kalimantan Tengah, kepolisian juga berhadapan dengan persoalan yang membutuhkan koordinasi lintas sektor. Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), dukungan terhadap program pemerintah, pelayanan masyarakat, hingga menjaga kerukunan sosial membutuhkan kerja bersama.

Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menilai sinergi tersebut menjadi salah satu kekuatan penting dalam menjaga stabilitas sekaligus mendukung pembangunan daerah.

Menurut Gubernur, Polda Kalteng bersama pemerintah daerah, TNI, Forkopimda, dan berbagai elemen masyarakat telah berkolaborasi dalam menghadapi sejumlah persoalan di daerah.

Karhutla Menjadi Salah Satu Tantangan Besar

Kalimantan Tengah memiliki wilayah yang luas dengan kawasan hutan dan lahan yang menghadirkan tantangan tersendiri, terutama ketika memasuki musim kemarau.

Karhutla bukan hanya persoalan lingkungan. Kebakaran juga dapat mengganggu kesehatan masyarakat, aktivitas ekonomi, transportasi, serta kehidupan sosial.

Karena itu, penanganan karhutla membutuhkan keterlibatan banyak pihak.

Polda Kalteng bersama pemerintah daerah, TNI, BPBD, dan unsur masyarakat memiliki peran dalam pencegahan maupun penanganan kebakaran. Respons cepat menjadi penting karena kondisi kebakaran dapat berkembang dalam waktu singkat ketika cuaca kering dan angin mendukung penyebaran api.

Dalam konteks penilaian kinerja kepolisian, kemampuan membangun koordinasi seperti ini menjadi bagian penting dari pelayanan keamanan yang langsung dirasakan masyarakat.

Polisi Juga Mendukung Program Pemerintah

Peran Polda Kalteng dalam mendukung program pemerintah menjadi salah satu aspek yang disoroti dalam visitasi Kompolnas Awards 2026.

Gubernur Agustiar Sabran menyebut jajaran Polda Kalteng turut mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai bagian dari upaya memastikan kebutuhan gizi anak-anak terpenuhi.

Keterlibatan kepolisian dalam program sosial seperti ini menunjukkan bahwa fungsi kepolisian di tengah masyarakat dapat bersentuhan dengan berbagai sektor, selama tetap berada dalam tugas dan kewenangan yang dimiliki.

Pada saat yang sama, dukungan terhadap program pemerintah tetap membutuhkan koordinasi agar setiap lembaga menjalankan peran masing-masing secara proporsional.

Huma Betang Menjadi Pendekatan Lokal

Salah satu hal menarik dari pola pemolisian di Kalimantan Tengah adalah penggunaan nilai Huma Betang sebagai pendekatan sosial.

Kapolda Kalteng Irjen Pol Iwan Kurniawan menyebut falsafah Huma Betang menjadi salah satu landasan dalam membangun hubungan dengan masyarakat.

Huma Betang merupakan simbol rumah panjang masyarakat Dayak yang dihuni oleh orang-orang dengan latar belakang berbeda. Nilai kebersamaan, persaudaraan, kerukunan, dan hidup berdampingan menjadi bagian penting dari filosofi tersebut.

Nilai itu kemudian relevan dengan karakter masyarakat Kalimantan Tengah yang terdiri atas berbagai latar belakang suku, agama, dan budaya.

Dalam konteks kepolisian, pendekatan semacam ini dapat menjadi modal sosial untuk membangun kepercayaan masyarakat.

Mengapa Sinergi Menjadi Penting?

Keamanan daerah tidak dapat dibebankan kepada satu institusi.

Polda Kalteng sendiri mengakui bahwa pengelolaan keamanan membutuhkan kerja bersama pemerintah daerah, TNI, kejaksaan, Kabinda, serta berbagai unsur lainnya.

Sinergi tersebut semakin penting ketika menghadapi persoalan yang memiliki dampak luas, seperti karhutla, konflik sosial, kejahatan lintas wilayah, hingga berbagai persoalan yang muncul akibat perkembangan ekonomi dan teknologi.

Polisi yang bekerja sendiri akan menghadapi keterbatasan. Sebaliknya, koordinasi yang baik dapat mempercepat pertukaran informasi, pengambilan keputusan, dan penanganan persoalan di lapangan.

Kompolnas Awards Menjadi Ruang Evaluasi

Masuk nominasi Kompolnas Awards tidak seharusnya dipandang hanya sebagai peluang memperoleh penghargaan.

Bagi institusi kepolisian, proses tersebut dapat menjadi ruang evaluasi terhadap kinerja yang telah dilakukan.

Kapolda Kalteng Irjen Pol Iwan Kurniawan bahkan meminta seluruh jajarannya memberikan informasi sesuai kondisi sebenarnya kepada tim Kompolnas.

Menurutnya, proses penilaian harus dilakukan secara terbuka agar hasilnya benar-benar menggambarkan kinerja Polda Kalteng.

Sikap tersebut penting karena penghargaan akan memiliki nilai lebih apabila diberikan berdasarkan kinerja yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan sekadar pencitraan institusi.

Tiga Nominasi dari Kalteng

Polda Kalimantan Tengah tidak hanya masuk nominasi pada kategori Polda.

Dalam Kompolnas Awards 2026, dua personel Polres Barito Selatan masuk nominasi kategori perorangan. Sementara Polres Kotawaringin Barat masuk nominasi kategori Polres B.

Keterlibatan satuan kerja dan personel dari sejumlah wilayah menunjukkan bahwa penilaian tidak hanya berfokus pada struktur Polda, tetapi juga melihat kinerja kepolisian hingga tingkat kewilayahan.

Bagi masyarakat, hal yang paling penting bukan sekadar siapa yang memenangkan penghargaan, melainkan apakah proses tersebut mendorong peningkatan kualitas pelayanan kepolisian.

Tantangan Setelah Nominasi

Nominasi penghargaan pada akhirnya bukan garis akhir.

Justru setelah proses penilaian selesai, tantangan yang lebih besar adalah mempertahankan dan meningkatkan kinerja.

Masyarakat membutuhkan polisi yang cepat merespons laporan, mudah diakses, profesional dalam menangani perkara, serta mampu memberikan rasa aman tanpa mengabaikan pendekatan humanis.

Di Kalimantan Tengah, tantangan tersebut juga berkaitan dengan luas wilayah dan karakter geografis yang membuat pelayanan kepolisian membutuhkan strategi berbeda antara kawasan perkotaan dan wilayah pedalaman.

Teknologi, peningkatan kemampuan personel, serta penguatan komunikasi dengan masyarakat menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kebutuhan kepolisian modern.

Polda Kalteng dan Harapan Masyarakat

Visitasi Kompolnas Awards 2026 pada akhirnya memberikan satu pesan penting: ukuran keberhasilan kepolisian tidak hanya dilihat dari seberapa banyak penghargaan yang diperoleh, tetapi dari seberapa besar kehadiran polisi dirasakan masyarakat.

Jika sinergi lintas sektor berjalan baik, penanganan persoalan daerah semakin cepat, pelayanan publik semakin mudah, dan masyarakat merasa aman, maka penghargaan hanyalah konsekuensi dari kerja tersebut.

Sebaliknya, penghargaan harus menjadi pengingat bahwa standar pelayanan tidak boleh berhenti setelah seremoni.

Bagi Polda Kalimantan Tengah, nominasi Kompolnas Awards 2026 dapat menjadi momentum untuk memperkuat profesionalisme sekaligus mempertajam pendekatan pemolisian yang sesuai dengan karakter Bumi Tambun Bungai.

Pada akhirnya, nilai Huma Betang yang menekankan kebersamaan dan kerukunan dapat menjadi modal penting. Sebab, keamanan yang berkelanjutan tidak hanya dibangun melalui kekuatan institusi, tetapi juga melalui kepercayaan, kolaborasi, dan kedekatan polisi dengan masyarakat. (perdi)

  • Penulis: fe

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Presiden Prabowo Kunjungi Miangas, Tegaskan Negara Hadir hingga Perbatasan Terdepan

    Presiden Prabowo Kunjungi Miangas, Tegaskan Negara Hadir hingga Perbatasan Terdepan

    • calendar_month Sab, 9 Mei 2026
    • account_circle D'Borneo
    • visibility 90
    • 0Komentar

    DAYABORNEO, Miangas — Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya menjaga kehadiran negara hingga titik terdepan Indonesia dengan mengunjungi Pulau Miangas, Jumat (9/5/2026). Kunjungan ke pulau paling utara Indonesia itu dilakukan usai menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN ke-48 di Cebu, Filipina. Pesawat yang membawa Presiden tiba sekitar pukul 10.45 WITA. Kehadiran kepala negara di wilayah perbatasan tersebut […]

  • ESDM Siapkan 313 Izin Tambang Rakyat, Kalimantan Tengah Dominasi Wilayah WPR

    ESDM Siapkan 313 Izin Tambang Rakyat, Kalimantan Tengah Dominasi Wilayah WPR

    • calendar_month Jum, 30 Jan 2026
    • account_circle D'Borneo
    • visibility 128
    • 0Komentar

    DAYABORNEO, Jakarta – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersiap menerbitkan sekitar 313 Izin Pertambangan Rakyat (IPR) di sejumlah daerah setelah melakukan konsultasi penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) bersama Komisi XII DPR RI. Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung menjelaskan, usulan IPR berasal dari pemerintah daerah melalui para gubernur. Dari 24 provinsi yang mengajukan, baru […]

  • Dua Ranperda Pulang Pisau Diuji, Regulasi UMKM hingga Perlindungan Petani Jadi Sorotan

    Dua Ranperda Pulang Pisau Diuji, Regulasi UMKM hingga Perlindungan Petani Jadi Sorotan

    • calendar_month Sel, 1 Sep 2026
    • account_circle fe
    • visibility 22
    • 0Komentar

    PALANGKA RAYA, Dayaborneo – Dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) inisiatif DPRD Kabupaten Pulang Pisau mulai memasuki tahapan penting. Regulasi yang menyasar pemberdayaan usaha mikro, ekonomi kreatif, serta perlindungan petani tersebut dibahas bersama Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah, Selasa (1/9/2026). Pembahasan berlangsung di Aula Kahayan Kanwil Kementerian Hukum Kalimantan Tengah melalui koordinasi, konsultasi, dan sinkronisasi. Forum […]

  • Serapan APBD Kalteng Baru 30,61 Persen di Semester II

    Serapan APBD Kalteng Baru 30,61 Persen di Semester II

    • calendar_month Sel, 4 Agu 2026
    • account_circle fe
    • visibility 73
    • 0Komentar

    PALANGKA RAYA, Dayaborneo – Kinerja penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah hingga akhir Juli 2026 masih jauh dari harapan. Realisasi keuangan baru mencapai 30,61 persen, atau hanya sekitar Rp1,66 triliun dari total pagu Rp5,45 triliun, terpaut hampir 30 persen dari target semester II yang seharusnya sudah menyentuh 60 persen. Data […]

  • Polisi Aktif Isi Jabatan ASN, UU ASN Digugat ke MK

    Polisi Aktif Isi Jabatan ASN, UU ASN Digugat ke MK

    • calendar_month Sab, 14 Feb 2026
    • account_circle D'Borneo
    • visibility 184
    • 0Komentar

    DAYABORNEO, Jakarta – Penempatan anggota Polri aktif di jabatan sipil kembali digugat. Tiga pemohon, yakni Dokter Ria Merryanti, Advokat Syamsul Jahidin, dan Dokter Hapsari Indrawati, resmi mengajukan uji materi Pasal 19 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Mereka menilai norma yang membuka ruang pengisian jabatan ASN […]

  • Mahasiswa Unair Beri Pelatihan Warga Bakalrejo Olah Sekam Padi Jadi Briket Ramah Lingkungan Mendukung SDG8

    Mahasiswa Unair Beri Pelatihan Warga Bakalrejo Olah Sekam Padi Jadi Briket Ramah Lingkungan Mendukung SDG8

    • calendar_month Sab, 24 Jan 2026
    • account_circle D'Borneo
    • visibility 115
    • 0Komentar

    DAYABORNEO, Lamongan – Kelompok BBK 7 Universitas Airlangga (Unair) menggelar Lokakarya BriPadi berupa pelatihan pembuatan briket dari sekam padi di Balai Desa Bakalrejo, Kecamatan Sugio, Kabupaten Lamongan, Rabu (21/1/2026). Kegiatan ini menjadi langkah nyata mahasiswa dalam mendorong pemanfaatan limbah pertanian sebagai sumber energi alternatif sekaligus peluang usaha masyarakat desa. Kegiatan lokakarya tersebut diikuti perangkat desa, Karang […]

expand_less