Karhutla Kalteng Makin Meluas, DPRD Minta Anggaran Penanganan Jangan Dipangkas
- account_circle fe
- calendar_month Sen, 22 Jun 2026
- visibility 39
- comment 0 komentar
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Kalteng sekaligus Ketua Fraksi PDI Perjuangan
PALANGKA RAYA, Dayaborneo – Ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Tengah semakin serius. Sejumlah wilayah mulai diselimuti asap pekat dengan jarak pandang yang menurun, sehingga penanganan bencana dinilai membutuhkan dukungan anggaran yang memadai.
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Kalteng sekaligus Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Yohanes Freddy Ering, meminta pemerintah daerah dan DPRD memberikan perhatian khusus terhadap anggaran penanggulangan bencana dalam pembahasan APBD Perubahan 2026.
Menurut Freddy, kondisi karhutla tidak cukup hanya ditangani ketika api sudah meluas. Pemerintah perlu memperkuat mitigasi, kesiapsiagaan, sarana, serta koordinasi antarinstansi agar penanganan dapat dilakukan lebih cepat.
Data BNPB pusat yang disampaikan Freddy mencatat terdapat 1.487 titik api di Pulau Kalimantan. Dari jumlah tersebut, 767 titik berada di Kalimantan Tengah.
Jumlah titik api tersebut, kata Freddy, menunjukkan bahwa ancaman karhutla tidak bisa dianggap sebagai persoalan biasa. Selain mengganggu kesehatan masyarakat akibat paparan asap, kondisi tersebut juga berpotensi menghambat aktivitas dan transportasi.
“Mengingat bencana kebakaran hutan dan lahan yang makin meluas dan asap yang makin pekat, jarak pandang makin pendek, dan semakin berbahaya baik bagi kesehatan maupun mobilitas dan transportasi,” ujar Freddy, Sabtu (22/8/2026).
Ia mengatakan dukungan pemerintah pusat tetap diperlukan, terutama dalam penyediaan sarana dan pembiayaan. Namun, pemerintah daerah juga harus memiliki kesiapan anggaran sendiri mengingat Kalteng termasuk daerah dengan jumlah titik api yang tinggi.
Karena itu, Freddy meminta anggaran penanggulangan bencana menjadi perhatian dalam pembahasan KUPA PPAS 2026. Ia mendorong agar pos belanja tidak terduga maupun anggaran pada perangkat daerah terkait tetap diperkuat.
“Dengan demikian persoalan sarana dan anggaran tidak menjadi kendala dalam rangka penanggulangan bencana,” tegasnya.
Freddy berharap pemerintah provinsi bersama DPRD mampu memastikan ketersediaan anggaran yang cukup. Ia mengusulkan alokasi penanggulangan bencana tidak jauh dari pagu APBD murni 2026 sebesar Rp70 miliar.
Menurutnya, kesiapan anggaran menjadi bagian penting agar penanganan karhutla dapat dilakukan secara cepat, terencana, dan terpadu sebelum dampaknya semakin luas. (fe)
- Penulis: fe
Saat ini belum ada komentar