4.524 Hektare Tanjung Puting Terbakar, Riska Agustin Soroti Kebutuhan Sarana Pemadaman
- account_circle niha
- calendar_month Sel, 13 Okt 2026
- visibility 19
- comment 0 komentar
Dok. Wakil Ketua I DPRD Kalteng Riska Agustin saat diwawancarai usai memimpin rapat paripurna ke-9
DAYABORNEO, Palangka Raya – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Taman Nasional Tanjung Puting bukan sekadar persoalan api yang harus dipadamkan. Kebakaran di kawasan konservasi ini mengancam ekosistem, habitat satwa liar, serta salah satu aset ekowisata penting Kalimantan Tengah.
Wakil Ketua I DPRD Kalteng Riska Agustin meminta penanganan diperkuat, terutama melalui penambahan sarana dan prasarana pemadaman.
Desakan tersebut bukan tanpa alasan. Data pemantauan hingga 17 September 2026 mencatat sekitar 4.524 hektare kawasan Taman Nasional Tanjung Puting (TNTP) terdampak kebakaran. Petugas menghadapi medan sulit, keterbatasan sumber air, dan akses yang menyulitkan pemadaman.
Riska mengatakan, pemerintah daerah dan berbagai unsur telah berupaya menangani kebakaran. Namun, besarnya tantangan di lapangan menuntut dukungan yang sepadan agar pemadaman tidak terus terkendala.
“Kami berharap pada saat Pak Menhut melakukan kunjungan ke Kabupaten Kotawaringin Barat, khususnya di wilayah Tanjung Puting dan desa-desa sekitar, penanganan ini bisa cepat ditangani sebagaimana mestinya,” ujarnya.
Ia mengapresiasi keterlibatan BPBD, pemadam kebakaran, relawan, serta masyarakat yang berjibaku memadamkan api. Meski demikian, Riska menekankan pentingnya tambahan peralatan untuk memperkuat kemampuan petugas di lapangan.
Menurutnya, Gubernur Kalteng juga memprioritaskan dukungan sarana pemadaman, termasuk flexing tank dan mobil pemadam bagi kabupaten dan kota yang terdampak luas.
Pemadaman Tak Bisa Hanya Mengandalkan Darat
Riska turut menyoroti keterbatasan operasi helikopter water bombing akibat kondisi cuaca dan jarak pandang. Karena itu, ia berharap BMKG dan BNPB memperkuat upaya Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) agar hujan dapat membantu penanganan karhutla.
“Kita sangat mengharapkan sekali hujan. Harapan ini juga bisa dibantu dari pihak BMKG dan BNPB pusat agar ada hujan buatan yang sampai ke Kalimantan Tengah,” katanya.
Terkait anggaran penanggulangan bencana, Riska mengaku belum memperoleh informasi terbaru dan akan menindaklanjutinya dengan pemerintah kabupaten terdampak.
Kini, persoalannya bukan hanya memadamkan api, melainkan memastikan dukungan personel, peralatan, dan anggaran tersedia sesuai kebutuhan. Sebab, setiap keterlambatan penanganan berisiko memperbesar kerusakan kawasan konservasi yang harus dijaga untuk generasi mendatang. (niha)
- Penulis: niha
Saat ini belum ada komentar