Sabtu, 12 Sep 2026
light_mode
Beranda » Palangka Raya » Selama Ramadan, Pemko Palangka Raya Terapkan Skema Pembelajaran Khusus PAUD hingga SMP

Selama Ramadan, Pemko Palangka Raya Terapkan Skema Pembelajaran Khusus PAUD hingga SMP

  • account_circle D'Borneo
  • calendar_month Sel, 17 Feb 2026
  • visibility 99
  • comment 0 komentar

DAYABORNEO, Palangka Raya – Pemerintah Kota Palangka Raya menerapkan skema khusus kegiatan pembelajaran selama bulan Ramadan 1447 Hijriah untuk seluruh satuan pendidikan PAUD, SD, dan SMP negeri maupun swasta. Kebijakan ini dirancang agar proses pendidikan tetap berjalan seiring dengan penguatan pembinaan karakter dan nilai keagamaan peserta didik.

Plt Kepala Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya, Jayani, menegaskan bahwa pengaturan tersebut merupakan bentuk komitmen Pemko dalam menciptakan keseimbangan antara aktivitas akademik dan pelaksanaan ibadah puasa.

“Kami menyesuaikan pola pembelajaran selama Ramadan agar siswa tetap produktif, tetapi tidak terbebani secara fisik,” kata Jayani, Senin (16/2/2026).

Pemko Palangka Raya mengawali kebijakan ini dengan menetapkan pembelajaran mandiri pada 18–21 Februari 2026. Selama periode tersebut, peserta didik menjalankan aktivitas pembelajaran di rumah, lingkungan masyarakat, dan tempat ibadah sesuai arahan sekolah.

“Sekolah menyiapkan instrumen pemantauan kegiatan ibadah harian sebagai bagian dari evaluasi pembinaan karakter,” jelas Jayani.

Setelah itu, kegiatan belajar mengajar kembali berlangsung di sekolah mulai 23 Februari hingga 14 Maret 2026 dengan penyesuaian teknis. Pemerintah kota mengatur jam masuk lebih siang, yakni pukul 07.30 WIB, serta memangkas durasi setiap jam pelajaran.

“Kami menghentikan sementara apel pagi dan kegiatan fisik berat. Sekolah kami dorong memperbanyak kegiatan pembinaan akhlak, tadarus, pesantren kilat, serta bimbingan rohani sesuai keyakinan masing-masing siswa,” ujarnya.

Pemko Palangka Raya juga menetapkan libur akhir Ramadan dan Idulfitri pada 16–27 Maret 2026. Kegiatan belajar akan kembali normal pada 30 Maret 2026. Jayani memastikan kebijakan ini tetap fleksibel mengikuti arahan pusat.

“Jika ada perubahan kebijakan dari kementerian terkait, Pemko Palangka Raya siap menyesuaikan agar layanan pendidikan tetap berjalan selaras dengan kebijakan nasional,” tutupnya. (red-fe)

  • Penulis: D'Borneo

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Dari Desa untuk Masa Depan: BBK 7 Unair Asah Literasi dan Numerasi Anak Sekolah

    Dari Desa untuk Masa Depan: BBK 7 Unair Asah Literasi dan Numerasi Anak Sekolah

    • calendar_month Sel, 27 Jan 2026
    • account_circle D'Borneo
    • visibility 98
    • 0Komentar

    DAYABORNEO, Lamongan – Upaya memperkuat fondasi pendidikan dasar terus digerakkan dari tingkat desa. Tim BBK 7 Universitas Airlangga (UNAIR) hadir di Desa Bakalrejo dengan program bimbingan belajar (bimbel) yang menyasar peningkatan literasi dan numerasi siswa sekolah dasar sepanjang Januari 2026. Program ini menjadi respons atas masih terbatasnya pendampingan belajar di luar jam sekolah, yang berdampak pada […]

  • Anggaran Kalteng Sempat Jebol Rp225 Miliar, Begini Cara Pemprov Menambalnya

    Anggaran Kalteng Sempat Jebol Rp225 Miliar, Begini Cara Pemprov Menambalnya

    • calendar_month 23 jam yang lalu
    • account_circle fe
    • visibility 12
    • 0Komentar

    PALANGKA RAYA, Dayaborneo – Tekanan dari pusat berupa pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Infrastruktur ternyata cukup membuat pos anggaran Kalimantan Tengah goyah. APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026 sempat mengalami defisit hingga Rp225 miliar sebelum akhirnya berhasil ditambal pemerintah provinsi. Kabar ini disampaikan Wakil Gubernur Kalteng Edy Pratowo saat membacakan Jawaban […]

  • DJP Gandeng Bareskrim Polri Perkuat Penegakan Pajak

    DJP Gandeng Bareskrim Polri Perkuat Penegakan Pajak

    • calendar_month Sab, 7 Feb 2026
    • account_circle D'Borneo
    • visibility 216
    • 0Komentar

    DAYABORNEO, Jakarta – Di tengah upaya pemerintah menjaga stabilitas penerimaan negara dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan kembali mempertegas peran penegakan hukum melalui penguatan sinergi dengan aparat kepolisian. Komitmen tersebut diwujudkan lewat penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara DJP dan Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri. Kesepakatan ini ditandatangani langsung oleh […]

  • Kanwil Kemenkum Kalteng Kawal Lima Raperbup Gunung Mas

    Kanwil Kemenkum Kalteng Kawal Lima Raperbup Gunung Mas

    • calendar_month Kam, 30 Apr 2026
    • account_circle D'Borneo
    • visibility 255
    • 0Komentar

    DAYABORNEO, Palangka Raya – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah kembali menunjukkan peran strategisnya dalam mengawal pembentukan produk hukum daerah yang berkualitas. Melalui Rapat Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi, Kanwil Kemenkum Kalteng membahas lima Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) Kabupaten Gunung Mas guna memastikan regulasi yang disusun memiliki landasan hukum kuat, selaras dengan aturan yang lebih […]

  • Gubernur Kalteng Gelar Pasar Murah, Warga Tebus Sembako Rp10 Ribu

    Gubernur Kalteng Gelar Pasar Murah, Warga Tebus Sembako Rp10 Ribu

    • calendar_month Sel, 10 Mar 2026
    • account_circle D'Borneo
    • visibility 72
    • 0Komentar

    DAYABORNEO, Palangka Raya – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah bergerak cepat menekan lonjakan harga bahan pokok menjelang Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah. Gubernur Kalimantan Tengah membuka langsung Pasar Murah dan Gerakan Pangan Murah dengan menyalurkan ribuan paket sembako bersubsidi bagi masyarakat di halaman Masjid Raya Darussalam Palangka Raya, Selasa (10/3/2026). Program ini menjadi langkah konkret pemerintah […]

  • Gubernur Agustiar Ultimatum OPD: Jangan Main-Main dengan Data Penerima KHBS

    Gubernur Agustiar Ultimatum OPD: Jangan Main-Main dengan Data Penerima KHBS

    • calendar_month Jum, 20 Feb 2026
    • account_circle D'Borneo
    • visibility 285
    • 0Komentar

    DAYABORNEO, Palangka Raya – Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran “memasang alarm” jelang peluncuran Program Kartu Huma Betang Sejahtera (KHBS). Dari Aula Serba Guna Rumah Jabatan Gubernur, Rabu (18/2/2026), ia menekan seluruh OPD, pemerintah kabupaten/kota, hingga relawan agar mengawal distribusi bantuan secara ketat dan bebas manipulasi. “Ini program besar. Jangan main-main dengan data penerima. Kalau koordinasi […]

expand_less