Kecelakaan KA Bekasi, Presiden Setujui Pembangunan Flyover
- account_circle D'Borneo
- calendar_month Sel, 28 Apr 2026
- visibility 90
- comment 0 komentar
Presiden Parabowo Subianto saat diwawancara awak media. (Dok. Setkab).
DAYABORNEO, Bekasi – Pemerintah bergerak cepat merespons kecelakaan kereta api di Bekasi dengan menyiapkan solusi konkret. Presiden Prabowo Subianto menyetujui pembangunan flyover di sejumlah titik rawan sebagai langkah strategis menekan risiko kecelakaan di perlintasan sebidang.
Keputusan ini diambil setelah Presiden meninjau langsung kondisi korban di RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid, Selasa (28/4/2026).
Dalam kunjungan tersebut, Presiden tidak hanya memastikan penanganan medis berjalan optimal, tetapi juga menerima laporan lengkap terkait penyebab kecelakaan.
“Perlintasan kereta api yang tidak terjaga menjadi salah satu faktor risiko. Kita harus benahi secara menyeluruh,” tegas Presiden.
Data Kementerian Perhubungan menunjukkan, Indonesia masih memiliki ribuan perlintasan sebidang, dan sebagian besar belum dilengkapi sistem pengamanan memadai. Kondisi ini membuat potensi kecelakaan tetap tinggi, terutama di kawasan padat seperti Bekasi yang memiliki lalu lintas kendaraan dan kereta api yang intens.
Kecelakaan di Bekasi sendiri diduga bermula dari kendaraan yang mogok di atas rel, lalu tertabrak kereta rel listrik (KRL) dan memicu tabrakan beruntun. Insiden ini menimbulkan korban jiwa dan luka, sekaligus menjadi alarm keras bagi sistem keselamatan transportasi nasional.
Menanggapi hal tersebut, pemerintah tidak hanya fokus pada penanganan korban, tetapi juga mempercepat langkah perbaikan sistem. Pembangunan flyover dinilai sebagai solusi jangka panjang untuk memisahkan jalur kendaraan dan kereta api, sehingga menghilangkan titik konflik di perlintasan.
Selain itu, pemerintah juga menginstruksikan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengamanan, termasuk peningkatan pengawasan, pemasangan rambu otomatis, serta penertiban kendaraan di area perlintasan.
Langkah ini sejalan dengan upaya meningkatkan keselamatan transportasi publik sekaligus menekan angka kecelakaan. Pemerintah menegaskan bahwa keselamatan masyarakat menjadi prioritas utama, dan setiap celah risiko harus ditutup melalui kebijakan yang tegas dan terukur.
Dengan percepatan pembangunan infrastruktur dan evaluasi sistemik, diharapkan tragedi serupa tidak kembali terulang di masa mendatang. (red-fe)
- Penulis: D'Borneo
Saat ini belum ada komentar