Jumat, 30 Okt 2026
light_mode
Beranda » Berita Nasional » Prabowo Mulai Rapikan Uang Ekspor, Devisa RI Tak Boleh Lagi “Kabur” ke Luar Negeri

Prabowo Mulai Rapikan Uang Ekspor, Devisa RI Tak Boleh Lagi “Kabur” ke Luar Negeri

  • account_circle D'Borneo
  • calendar_month Jum, 22 Mei 2026
  • visibility 70
  • comment 0 komentar

DAYABORNEO, Jakarta — Pemerintah era Presiden Prabowo Subianto mulai menunjukkan sikap keras terhadap arus devisa hasil ekspor (DHE). Hal itu diungkap dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Kamis (21/05/2026).

Prabowo memastikan kebijakan DHE siap diberlakukan awal Juni 2026 demi memperkuat posisi ekonomi nasional di tengah tekanan global.

Kebijakan ini menjadi sinyal bahwa negara tidak ingin lagi hanya menjadi penghasil bahan mentah, sementara keuntungan finansial justru lebih banyak berputar di luar negeri.

Pemerintah menegaskan ekspor komoditas strategis tetap berjalan seperti biasa. Namun kali ini, negara ingin memastikan devisa dari hasil bumi Indonesia benar-benar memberi dampak nyata bagi perekonomian nasional dan penguatan rupiah.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan seluruh regulasi pendukung sedang dirampungkan agar implementasi kebijakan berjalan tepat waktu tanpa mengganggu dunia usaha.

“Presiden meminta implementasi berjalan baik, ekspor tetap lancar, tetapi devisa negara juga harus terjaga,” kata Airlangga kepada media usai rapat.

Dalam pembahasan itu, pemerintah turut menyiapkan mekanisme ekspor crude palm oil (CPO), batu bara, dan ferro alloy melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia. Langkah tersebut dipandang sebagai bentuk kontrol negara terhadap sektor-sektor yang selama ini menjadi penyumbang devisa terbesar Indonesia.

Pemerintah juga akan melakukan sosialisasi kepada asosiasi eksportir dan pelaku usaha agar transisi kebijakan tidak memicu gejolak perdagangan.

Di tengah kondisi ekonomi dunia yang belum stabil, pemerintah menyiapkan sejumlah strategi tambahan untuk menjaga pertumbuhan nasional. Mulai dari opsi work from home selama dua bulan hingga pemberian insentif ekonomi pada kuartal kedua 2026 menjadi bagian dari paket pengamanan ekonomi nasional.

Langkah Prabowo membaca situasi ini dianggap penting. Ketika banyak negara berlomba mempertahankan devisa dan memperkuat mata uangnya, Indonesia kini mulai memperketat kendali terhadap uang hasil ekspor sumber daya alamnya sendiri.(red-fe) 

  • Penulis: D'Borneo

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Agustiar Sabran Minta Orang Tua Jangan Lepas Tanggung Jawab

    Agustiar Sabran Minta Orang Tua Jangan Lepas Tanggung Jawab

    • calendar_month Sen, 27 Jul 2026
    • account_circle D'Borneo
    • visibility 107
    • 0Komentar

    DAYABORNEO, Palangka Raya – Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran mengirim pesan tegas kepada seluruh orang tua di Bumi Tambun Bungai. Di tengah derasnya pengaruh media sosial, narkoba, pergaulan bebas, hingga kekerasan terhadap anak, keluarga diminta tidak lengah dan tidak menyerahkan sepenuhnya pendidikan karakter kepada sekolah. Pesan itu disampaikan Agustiar saat menghadiri puncak peringatan Hari Anak […]

  • Kejagung Tetapkan 11 Tersangka Kasus CPO–POME

    Kejagung Tetapkan 11 Tersangka Kasus CPO–POME

    • calendar_month Rab, 11 Feb 2026
    • account_circle D'Borneo
    • visibility 243
    • 0Komentar

    DAYABORNEO, Jakarta – Penegakan hukum di sektor komoditas strategis nasional kembali menguat. Kejaksaan Agung membuka tabir dugaan praktik manipulasi ekspor minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) dan produk turunannya yang diduga berlangsung secara sistematis selama periode 2022 hingga 2024. Melalui penyidikan yang berjalan intensif, Tim Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) menetapkan 11 […]

  • Kalteng Ajukan APBD 2027 Rp5,3 Triliun, Proyeksi Defisit Tembus Rp350 Miliar

    Kalteng Ajukan APBD 2027 Rp5,3 Triliun, Proyeksi Defisit Tembus Rp350 Miliar

    • calendar_month Sen, 14 Sep 2026
    • account_circle fe
    • visibility 34
    • 0Komentar

    PALANGKA RAYA, Dayaborneo – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah resmi mengajukan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2027 dengan proyeksi pendapatan daerah mencapai Rp5,386 triliun lebih. Namun, belanja daerah diproyeksikan lebih besar, yakni Rp5,736 triliun lebih, sehingga APBD 2027 berpotensi defisit hingga Rp350 miliar lebih. Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD 2027 tersebut diserahkan Wakil Gubernur […]

  • Pemprov Kalteng Dukung Penguatan Samapta Polda Kalteng

    Pemprov Kalteng Dukung Penguatan Samapta Polda Kalteng

    • calendar_month Sab, 6 Jun 2026
    • account_circle D'Borneo
    • visibility 96
    • 0Komentar

    DAYABORNEO, Palangka Raya – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mengirim pesan tegas bahwa pembangunan tidak cukup hanya mengandalkan jalan, jembatan, dan investasi. Di balik seluruh agenda pembangunan, ada satu fondasi yang tidak bisa ditawar: keamanan dan ketertiban masyarakat. Pesan itu mengemuka saat Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Kalteng Linae Victoria Aden mewakili Gubernur Agustiar Sabran menghadiri peresmian […]

  • APBD Perubahan Kalteng 2026 Naik, Pendapatan Diproyeksi Tembus Rp5,3 Triliun

    APBD Perubahan Kalteng 2026 Naik, Pendapatan Diproyeksi Tembus Rp5,3 Triliun

    • calendar_month Sen, 22 Jun 2026
    • account_circle fe
    • visibility 56
    • 0Komentar

    PALANGKA RAYA, Dayaborneo – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2026 mengalami sejumlah penyesuaian setelah DPRD Kalteng bersama Pemerintah Provinsi Kalteng menyepakati rancangan perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Kesepakatan tersebut ditetapkan dalam Rapat Paripurna ke-8 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2026, Jumat (21/8/2026). Pembahasan dilakukan […]

  • Persiapan HUT Kalteng Dikebut, Sekda Tegas: Jangan Jadi Acara Seremonial Kosong

    Persiapan HUT Kalteng Dikebut, Sekda Tegas: Jangan Jadi Acara Seremonial Kosong

    • calendar_month Rab, 15 Apr 2026
    • account_circle D'Borneo
    • visibility 346
    • 0Komentar

    DAYABORNEO, Palangka Raya – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah tak ingin peringatan Hari Jadi ke-69 berjalan biasa-biasa saja. Penjabat Sekretaris Daerah Linae Victoria Aden secara tegas mengultimatum seluruh panitia agar bergerak cepat dan meninggalkan pola kerja lamban. Dalam rapat lanjutan yang digelar di Aula Bajakah, Kantor Gubernur, Senin (13/4/2026), Linae menyoroti langsung potensi keterlambatan jika koordinasi […]

expand_less