Sabtu, 30 Mei 2026
light_mode
Beranda » Berita Nasional » Prabowo Tegaskan Kekayaan Alam Tak Boleh Bocor

Prabowo Tegaskan Kekayaan Alam Tak Boleh Bocor

  • account_circle D'Borneo
  • calendar_month Kam, 21 Mei 2026
  • visibility 41
  • comment 0 komentar

DAYABORNEO, Jakarta Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa kekayaan alam Indonesia harus menjadi kekuatan nasional yang sepenuhnya dipergunakan untuk kemakmuran rakyat.

Penegasan itu disampaikan Presiden saat menyampaikan pidato dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025–2026 terkait Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN 2027 di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Rabu (20/5/2026).

Dalam pidatonya, Prabowo menekankan bahwa arah kebijakan ekonomi pemerintah ke depan akan berlandaskan pada penguatan kedaulatan ekonomi nasional dan pengelolaan sumber daya alam secara lebih berpihak kepada kepentingan rakyat.

“Saya yakin apabila Pasal 33 UUD 1945 dijalankan secara murni dan konsekuen, negara ini memiliki sumber daya yang cukup untuk menjamin kesejahteraan rakyat Indonesia,” tegas Prabowo di hadapan anggota DPR RI.

Momentum penyampaian kerangka ekonomi tersebut bertepatan dengan peringatan Hari Kebangkitan Nasional. Presiden menyebut kebangkitan Indonesia tidak cukup hanya melalui pertumbuhan ekonomi, tetapi harus ditopang keberanian negara menjaga dan mengelola kekayaan nasional secara mandiri.

Dalam kesempatan itu, Presiden juga mengumumkan penerbitan Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam. Kebijakan tersebut disebut menjadi langkah strategis pemerintah untuk memperketat pengawasan ekspor dan memperkuat pengelolaan devisa hasil ekspor nasional.

Menurut Prabowo, pemerintah tidak ingin lagi kekayaan alam Indonesia mengalir keluar tanpa memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat dalam negeri.

“Kekayaan bangsa harus menjadi kekuatan bangsa, untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,” ujarnya.

Pemerintah, lanjut Presiden, akan memastikan tata kelola ekspor berjalan lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan nasional. Langkah tersebut sekaligus menjadi bagian dari strategi memperkuat ketahanan fiskal dan mendukung pembangunan jangka panjang Indonesia.

Selain menyoroti sektor sumber daya alam, Prabowo juga menegaskan RAPBN 2027 akan diarahkan untuk mempercepat pembangunan pelayanan dasar, penguatan kualitas hidup masyarakat, serta pemerataan kesejahteraan di seluruh wilayah Indonesia. (red-fe) 

  • Penulis: D'Borneo

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Kejagung Tetapkan 11 Tersangka Kasus CPO–POME

    Kejagung Tetapkan 11 Tersangka Kasus CPO–POME

    • calendar_month Rab, 11 Feb 2026
    • account_circle D'Borneo
    • visibility 158
    • 0Komentar

    DAYABORNEO, Jakarta – Penegakan hukum di sektor komoditas strategis nasional kembali menguat. Kejaksaan Agung membuka tabir dugaan praktik manipulasi ekspor minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) dan produk turunannya yang diduga berlangsung secara sistematis selama periode 2022 hingga 2024. Melalui penyidikan yang berjalan intensif, Tim Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) menetapkan 11 […]

  • Gibran Pastikan Proyek MRT Fase 2A Dikebut

    Gibran Pastikan Proyek MRT Fase 2A Dikebut

    • calendar_month Sel, 12 Mei 2026
    • account_circle D'Borneo
    • visibility 96
    • 0Komentar

    DAYABORNEO, Jakarta — Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menegaskan komitmen pemerintah mempercepat pembangunan transportasi publik modern dengan meninjau langsung progres proyek MRT Jakarta Fase 2A lintas Utara–Selatan, Selasa (12/5/2026). Dalam kunjungan tersebut, Gibran didampingi Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, dan Direktur Utama MRT Jakarta Tuhiyat. Mereka meninjau perkembangan konstruksi jalur lanjutan […]

  • Agustiar Saksikan Peluncuran 1.061 KMP, Kalteng Siap Bangun Ekonomi Desa

    Agustiar Saksikan Peluncuran 1.061 KMP, Kalteng Siap Bangun Ekonomi Desa

    • calendar_month Sab, 16 Mei 2026
    • account_circle D'Borneo
    • visibility 91
    • 0Komentar

    DAYABORNEO, Palangka Raya — Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menegaskan komitmennya memperkuat ekonomi desa saat mengikuti peluncuran 1.061 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KMP) yang diresmikan Presiden RI Prabowo Subianto secara daring, Sabtu (16/5/2026). Kegiatan yang dipusatkan di kawasan Habaring Hurung, Kecamatan Bukit Batu itu turut dihadiri Pangdam XXII/Tambun Bungai Mayjen TNI Zainul Arifin, unsur Forkopimda, […]

  • Gubernur Agustiar Ajak Ormas dan Media Kawal KHBS: Jangan Sampai Program Ini Salah Sasaran

    Gubernur Agustiar Ajak Ormas dan Media Kawal KHBS: Jangan Sampai Program Ini Salah Sasaran

    • calendar_month Sel, 10 Mar 2026
    • account_circle D'Borneo
    • visibility 54
    • 0Komentar

    DAYABORNEO, Palangka Raya – Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menggelar forum dialog terbuka bertajuk Hasupa Hasundau bersama organisasi kemasyarakatan (ormas) dan insan media di Istana Isen Mulang, Palangka Raya, Selasa (10/3/2026). Pertemuan ini bukan sekadar silaturahmi, tetapi juga menjadi panggung strategis pemerintah daerah untuk menyosialisasikan program Kartu Huma Betang Sejahtera (KHBS) sekaligus menyerap langsung aspirasi […]

  • Polisi Kehutanan Penjaga Hutan, Ini Tugas dan Fungsinya

    Polisi Kehutanan Penjaga Hutan, Ini Tugas dan Fungsinya

    • calendar_month Rab, 31 Des 2025
    • account_circle D'Borneo
    • visibility 277
    • 0Komentar

    DAYABORNEO, Palangka Raya — Polisi Kehutanan (Polhut) Kalimantwn Tengah baru saja melakasanakan upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Polhut ke-59 yang digelar di Persemaian Permanen Hiu Putih, Palangka Raya, Senin (29/12/2025) pagi. Peringatan ini menjadi momentum untuk menguatkan komitmen perlindungan hutan di tengah tantangan kejahatan kehutanan yang semakin kompleks. Polisi Kehutanan merupakan aparatur sipil negara […]

  • Dari Papua hingga Kalimantan, Perputaran Dana PETI Tembus Rp992 Triliun

    Dari Papua hingga Kalimantan, Perputaran Dana PETI Tembus Rp992 Triliun

    • calendar_month Jum, 30 Jan 2026
    • account_circle D'Borneo
    • visibility 75
    • 0Komentar

    DAYABORNEO, Jakarta – Praktik Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) kembali tersorot tajam setelah Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkap besarnya aliran dana yang diduga berasal dari aktivitas ilegal tersebut. Dalam periode 2023–2025, total perputaran dana yang terdeteksi mencapai angka fantastis, yakni Rp992 triliun. Kepala Biro Humas PPATK, Natsir Kongah, menyebutkan bahwa dari hasil […]

expand_less