Senin, 2 Nov 2026
light_mode
Beranda » Berita Nasional » Presiden Prabowo Komitmen Bela Pekerja Indonesia di Hadapan 400 Ribu Buruh

Presiden Prabowo Komitmen Bela Pekerja Indonesia di Hadapan 400 Ribu Buruh

  • account_circle D'Borneo
  • calendar_month Jum, 1 Mei 2026
  • visibility 132
  • comment 0 komentar

DAYABORNEO, Jakarta – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan komitmennya untuk terus membela kepentingan kaum pekerja saat menghadiri peringatan Hari Buruh Nasional yang dipusatkan di kawasan Monumen Nasional, Jumat (1/5/2026).

Di hadapan sekitar 400 ribu buruh dari berbagai daerah di Indonesia, Kepala Negara menyampaikan sejumlah kebijakan strategis yang telah diambil pemerintah sebagai bentuk keberpihakan nyata kepada pekerja.

Dalam pidatonya, Presiden menekankan bahwa selama satu tahun terakhir pemerintah fokus menghadirkan kebijakan yang memberikan perlindungan lebih kuat bagi buruh dan kelompok pekerja rentan. Salah satu langkah penting yang diumumkan ialah penetapan Marsinah sebagai Pahlawan Nasional sebagai penghormatan atas perjuangan dan pengorbanannya dalam memperjuangkan hak-hak buruh Indonesia.

Pemerintah juga resmi mengesahkan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) setelah lebih dari dua dekade diperjuangkan. Kebijakan ini dinilai menjadi tonggak penting dalam memperkuat perlindungan hukum bagi pekerja domestik yang selama ini kerap berada dalam posisi rentan.

Tidak hanya itu, pemerintah meratifikasi Konvensi International Labour Organization untuk awak kapal perikanan melalui Perpres Nomor 25 Tahun 2026 guna menjamin keselamatan kerja dan kesejahteraan pekerja sektor maritim.

Presiden juga menandatangani Perpres Nomor 27 Tahun 2026 tentang perlindungan pekerja transportasi online, yang mewajibkan perusahaan aplikasi mengikutsertakan pengemudi dalam BPJS Kesehatan dan program jaminan kecelakaan kerja, sekaligus mendorong skema pembagian pendapatan yang lebih adil.

Sebagai langkah antisipatif menghadapi gejolak ketenagakerjaan, Presiden turut menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2026 tentang pembentukan Satuan Tugas Mitigasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

“Saya menyadari, saya merasakan, dan saya menghormati perjuangan saudara-saudara. Mereka yang bekerja dengan keringat dan kejujuran adalah orang-orang mulia,” tegas Presiden.

Di akhir pidatonya, Prabowo menyampaikan terima kasih kepada buruh, petani, nelayan, dan seluruh pekerja Indonesia yang disebutnya sebagai kekuatan utama bangsa. Ia menegaskan pemerintah tidak akan ragu membela kepentingan rakyat kecil.

“Hidup buruh, hidup rakyat,” serunya, disambut gemuruh ribuan pekerja yang memadati kawasan Monas. (red-fe) 

  • Penulis: D'Borneo

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Kartini Masa Kini Harus Berani Ambil Peran Strategis

    Kartini Masa Kini Harus Berani Ambil Peran Strategis

    • calendar_month Rab, 22 Apr 2026
    • account_circle D'Borneo
    • visibility 81
    • 0Komentar

    DAYABORNEO, Palangka Raya – Peringatan Hari Kartini tidak boleh berhenti sebagai seremoni tahunan tanpa makna. Wakil Ketua II DPRD Kalimantan Tengah, Muhammad Ansyari, menegaskan bahwa semangat Raden Ajeng Kartini harus dimanifestasikan dalam tindakan nyata perempuan masa kini. Ia menyatakan, perjuangan Kartini di era modern tidak lagi sekadar soal akses pendidikan, tetapi sudah bergeser pada bagaimana […]

  • Presiden Prabowo Hadiri Akad Massal KPR FLPP 2025

    Presiden Prabowo Hadiri Akad Massal KPR FLPP 2025

    • calendar_month Sen, 22 Des 2025
    • account_circle D'Borneo
    • visibility 210
    • 0Komentar

    DAYABORNEO, Bandar Serang – Pemerintah kembali menegaskan komitmennya dalam memperluas akses hunian layak bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui pelaksanaan Akad Massal 50.030 unit KPR Sejahtera Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) Tahun 2025 yang dihadiri langsung Presiden Prabowo Subianto. Kegiatan yang digelar secara hybrid dari Perumahan Pondok Banten Indah, Kota Serang, Provinsi Banten, Sabtu (20/12/2025), […]

  • Pemerintah Pastikan Percepat Pemulihan Pascakonflik Sosial Papua Pegunungan

    Pemerintah Pastikan Percepat Pemulihan Pascakonflik Sosial Papua Pegunungan

    • calendar_month Kam, 10 Sep 2026
    • account_circle fe
    • visibility 57
    • 0Komentar

    MAHARATINEWS, Palangka Raya – Ratusan rumah warga di Kabupaten Jayawijaya masih menunggu pembangunan kembali pascakonflik sosial yang melanda daerah tersebut. Pemerintah pusat pun bergerak menyusun langkah percepatan lewat Rapat Koordinasi Percepatan Penanganan Pascakonflik Sosial di Kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten Lanny Jaya, Provinsi Papua Pegunungan, yang digelar di Kantor Kemenko Polkam, Jakarta, Rabu (9/9/2026). Bupati Jayawijaya […]

  • Hari Otonomi Daerah: Antara Kemandirian Fiskal dan Tantangan Ekonomi Modern

    Hari Otonomi Daerah: Antara Kemandirian Fiskal dan Tantangan Ekonomi Modern

    • calendar_month Sab, 25 Apr 2026
    • account_circle D'Borneo
    • visibility 314
    • 0Komentar

    Peringatan Hari Otonomi Daerah setiap 25 April bukan sekadar seremoni administratif. Momentum ini menjadi refleksi atas sejauh mana desentralisasi benar-benar memperkuat ekonomi daerah di tengah dinamika global yang semakin kompleks. Sejak diberlakukan pascareformasi, otonomi daerah memberi kewenangan luas kepada pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya dan menentukan arah pembangunan sesuai potensi lokal. Namun, lebih dari […]

  • Kalteng Masuk 4 Besar Inflasi Nasional, Wagub Bongkar Penyebab Utamanya

    Kalteng Masuk 4 Besar Inflasi Nasional, Wagub Bongkar Penyebab Utamanya

    • calendar_month Jum, 7 Agu 2026
    • account_circle fe
    • visibility 37
    • 0Komentar

    PALANGKA RAYA, Dayaborneo — Kalimantan Tengah menghadapi tantangan baru dalam pengendalian harga. Meski terus didorong menjadi salah satu daerah penyangga pangan nasional, provinsi ini justru mencatat inflasi tertinggi di Pulau Kalimantan dan menempati posisi keempat secara nasional pada Juli 2026. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan inflasi tahunan (year-on-year) Kalimantan Tengah mencapai 4,32 persen dengan […]

  • Kalteng Masuk 10 Terendah Realisasi APBD Versi Kemendagri

    Kalteng Masuk 10 Terendah Realisasi APBD Versi Kemendagri

    • calendar_month Rab, 24 Des 2025
    • account_circle D'Borneo
    • visibility 618
    • 0Komentar

    DAYABORNEO, Palangka Raya – Pernyataan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Edy Pratowo terkait capaian realisasi pendapatan daerah hingga 95,47 persen menjelang akhir tahun anggaran 2025 dinilai tidak sepenuhnya sejalan dengan data nasional yang dirilis Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Dalam keterangan kepada media, Edy Pratowo menyebut realisasi pendapatan Provinsi Kalteng per 22 Desember 2025 telah mencapai […]

expand_less