Sabtu, 30 Mei 2026
light_mode
Beranda » Berita Daerah » Inflasi Kalteng Tembus 5,06 Persen, BPS Soroti Lonjakan Biaya Hunian dan Jasa

Inflasi Kalteng Tembus 5,06 Persen, BPS Soroti Lonjakan Biaya Hunian dan Jasa

  • account_circle D'Borneo
  • calendar_month Sen, 2 Mar 2026
  • visibility 179
  • comment 0 komentar

DAYABORNEO, Palangka Raya – Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Tengah mencatat inflasi tahunan (year-on-year/y-on-y) Februari 2026 menembus angka 5,06 persen. Kenaikan ini mencerminkan tekanan harga yang semakin terasa pada kebutuhan pokok masyarakat, terutama di sektor perumahan dan jasa. Kepala BPS Kalteng, Agnes Widiastuti, membeberkan data tersebut dalam rilis resmi, Senin (2/3/2026).

“IHK Kalimantan Tengah pada Februari 2026 mencapai 110,91. Tekanan harga masih kuat, terutama di wilayah perkotaan,” kata Agnes.

Ia menyebut Kota Palangka Raya mencatat inflasi y-on-y tertinggi di Kalteng sebesar 5,17 persen dengan IHK 110,09. Sementara itu, Kabupaten Sukamara mencatat inflasi y-on-y terendah sebesar 4,70 persen dengan IHK 112,34. BPS menilai disparitas ini menunjukkan perbedaan tekanan harga antardaerah yang perlu direspons dengan kebijakan pengendalian yang lebih presisi.

Agnes menjelaskan lonjakan inflasi dipicu kenaikan pada mayoritas kelompok pengeluaran. Kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga melonjak paling tajam hingga 17,07 persen. Tekanan harga juga menguat pada kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya yang naik 15,26 persen, serta kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang terkerek 4,21 persen.

“Komponen biaya hunian dan jasa memberi kontribusi besar terhadap inflasi. Ini berdampak langsung pada daya beli rumah tangga,” tegasnya.

Kenaikan juga terjadi pada kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 2,79 persen, pendidikan 2,71 persen, pakaian dan alas kaki 1,26 persen, kesehatan 1,25 persen, serta rekreasi, olahraga, dan budaya 0,53 persen. Di sisi lain, sejumlah kelompok justru mengalami penurunan indeks, yakni transportasi turun 0,43 persen, perlengkapan dan pemeliharaan rumah tangga turun 0,21 persen, serta informasi, komunikasi, dan jasa keuangan turun tipis 0,03 persen.

Untuk inflasi bulanan (m-to-m) Februari 2026 tercatat 0,46 persen, sedangkan inflasi tahun kalender (y-to-d) mencapai 0,85 persen. Agnes menegaskan BPS akan terus memantau dinamika harga sebagai dasar rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi daerah.

“Data ini menjadi alarm dini bagi pemda agar langkah stabilisasi harga lebih terarah dan tepat sasaran,” pungkasnya. (red-fe)

  • Penulis: D'Borneo

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Kartu Huma Betang Sejahtera, Fondasi Baru Kebijakan Sosial Kalteng

    Kartu Huma Betang Sejahtera, Fondasi Baru Kebijakan Sosial Kalteng

    • calendar_month Ming, 21 Des 2025
    • account_circle fe
    • visibility 176
    • 0Komentar

    DAYABORNEO, Palangka Raya – Program Kartu Huma Betang Sejahtera (KHBS) disiapkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sebagai fondasi baru kebijakan sosial daerah yang berorientasi pada keadilan dan pemerataan kesejahteraan. Melalui program ini, komitmen Gubernur Agustiar Sabran dan Wakil Gubernur Edy Pratowo untuk menghadirkan negara hingga ke lapisan masyarakat paling bawah mulai dijalankan secara terstruktur. KHBS telah […]

  • Komdigi Siapkan Paket Komunikasi Terjangkau untuk Nataru 2025–2026

    Komdigi Siapkan Paket Komunikasi Terjangkau untuk Nataru 2025–2026

    • calendar_month Sab, 20 Des 2025
    • account_circle fe
    • visibility 155
    • 0Komentar

    DAYABORNEO, Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengambil langkah strategis untuk menjamin kelancaran komunikasi publik selama perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 dengan menggandeng seluruh operator seluler di Indonesia menyediakan paket layanan khusus berbiaya terjangkau. Kebijakan ini diharapkan mampu menjaga konektivitas masyarakat di tengah lonjakan mobilitas dan aktivitas digital pada masa […]

  • ESDM Siapkan 313 Izin Tambang Rakyat, Kalimantan Tengah Dominasi Wilayah WPR

    ESDM Siapkan 313 Izin Tambang Rakyat, Kalimantan Tengah Dominasi Wilayah WPR

    • calendar_month Jum, 30 Jan 2026
    • account_circle D'Borneo
    • visibility 93
    • 0Komentar

    DAYABORNEO, Jakarta – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersiap menerbitkan sekitar 313 Izin Pertambangan Rakyat (IPR) di sejumlah daerah setelah melakukan konsultasi penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) bersama Komisi XII DPR RI. Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung menjelaskan, usulan IPR berasal dari pemerintah daerah melalui para gubernur. Dari 24 provinsi yang mengajukan, baru […]

  • Hardiknas 2026: Saat Dunia Pendidikan Berubah Cepat, Kalteng Menjawab dengan Mimpi Satu Rumah Satu Sarjana

    Hardiknas 2026: Saat Dunia Pendidikan Berubah Cepat, Kalteng Menjawab dengan Mimpi Satu Rumah Satu Sarjana

    • calendar_month Sab, 2 Mei 2026
    • account_circle D'Borneo
    • visibility 112
    • 0Komentar

    Peringatan Hari Pendidikan Nasional 2026 hadir di tengah perubahan besar dunia pendidikan. Revolusi digital, perkembangan kecerdasan buatan, hingga perubahan kebutuhan dunia kerja menuntut sistem pendidikan bergerak lebih cepat, adaptif, dan merata. Sekolah hari ini tidak lagi cukup hanya mengajarkan membaca, menulis, dan berhitung. Pendidikan kini dituntut melahirkan generasi yang kritis, kreatif, melek teknologi, sekaligus memiliki […]

  • Prabowo Tegaskan Reformasi Polri Berlanjut, Pengawasan Eksternal Diperkuat

    Prabowo Tegaskan Reformasi Polri Berlanjut, Pengawasan Eksternal Diperkuat

    • calendar_month Sel, 5 Mei 2026
    • account_circle D'Borneo
    • visibility 99
    • 0Komentar

    DAYABORNEO, Jakarta — Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan komitmennya melanjutkan agenda reformasi institusi kepolisian dengan arah pembenahan yang lebih terbuka, terukur, dan berorientasi pada penguatan kepercayaan publik. Penegasan itu disampaikan usai menerima laporan kerja Komisi Percepatan Reformasi Polri di Istana Negara, Jakarta, Selasa (5/5/2026). Pertemuan tersebut menjadi momentum penting dalam menentukan arah reformasi Polri ke […]

  • Tambang Emas Martabe Dicabut Satgas PKH, ESDM: Bukan Proses Biasa

    Tambang Emas Martabe Dicabut Satgas PKH, ESDM: Bukan Proses Biasa

    • calendar_month Jum, 30 Jan 2026
    • account_circle D'Borneo
    • visibility 88
    • 0Komentar

    DAYABORNEO, Jakarta – Pencabutan izin tambang emas Martabe yang dikelola PT Agincourt Resources oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) memantik perhatian publik, termasuk di internal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kementerian ESDM, Rilke Jeffri Huwae, mengaku baru mengetahui informasi pencabutan izin tambang tersebut dari pemberitaan media. Hingga […]

expand_less