Jumat, 30 Okt 2026
light_mode
Beranda » Berita Daerah » Inflasi Kalteng Tembus 5,06 Persen, BPS Soroti Lonjakan Biaya Hunian dan Jasa

Inflasi Kalteng Tembus 5,06 Persen, BPS Soroti Lonjakan Biaya Hunian dan Jasa

  • account_circle D'Borneo
  • calendar_month Sen, 2 Mar 2026
  • visibility 233
  • comment 0 komentar

DAYABORNEO, Palangka Raya – Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Tengah mencatat inflasi tahunan (year-on-year/y-on-y) Februari 2026 menembus angka 5,06 persen. Kenaikan ini mencerminkan tekanan harga yang semakin terasa pada kebutuhan pokok masyarakat, terutama di sektor perumahan dan jasa. Kepala BPS Kalteng, Agnes Widiastuti, membeberkan data tersebut dalam rilis resmi, Senin (2/3/2026).

“IHK Kalimantan Tengah pada Februari 2026 mencapai 110,91. Tekanan harga masih kuat, terutama di wilayah perkotaan,” kata Agnes.

Ia menyebut Kota Palangka Raya mencatat inflasi y-on-y tertinggi di Kalteng sebesar 5,17 persen dengan IHK 110,09. Sementara itu, Kabupaten Sukamara mencatat inflasi y-on-y terendah sebesar 4,70 persen dengan IHK 112,34. BPS menilai disparitas ini menunjukkan perbedaan tekanan harga antardaerah yang perlu direspons dengan kebijakan pengendalian yang lebih presisi.

Agnes menjelaskan lonjakan inflasi dipicu kenaikan pada mayoritas kelompok pengeluaran. Kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga melonjak paling tajam hingga 17,07 persen. Tekanan harga juga menguat pada kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya yang naik 15,26 persen, serta kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang terkerek 4,21 persen.

“Komponen biaya hunian dan jasa memberi kontribusi besar terhadap inflasi. Ini berdampak langsung pada daya beli rumah tangga,” tegasnya.

Kenaikan juga terjadi pada kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 2,79 persen, pendidikan 2,71 persen, pakaian dan alas kaki 1,26 persen, kesehatan 1,25 persen, serta rekreasi, olahraga, dan budaya 0,53 persen. Di sisi lain, sejumlah kelompok justru mengalami penurunan indeks, yakni transportasi turun 0,43 persen, perlengkapan dan pemeliharaan rumah tangga turun 0,21 persen, serta informasi, komunikasi, dan jasa keuangan turun tipis 0,03 persen.

Untuk inflasi bulanan (m-to-m) Februari 2026 tercatat 0,46 persen, sedangkan inflasi tahun kalender (y-to-d) mencapai 0,85 persen. Agnes menegaskan BPS akan terus memantau dinamika harga sebagai dasar rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi daerah.

“Data ini menjadi alarm dini bagi pemda agar langkah stabilisasi harga lebih terarah dan tepat sasaran,” pungkasnya. (red-fe)

  • Penulis: D'Borneo

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Gas Melon Sulit Didapat, Disdagperin Kalteng Temukan LPG Subsidi di Bisnis Laundry

    Gas Melon Sulit Didapat, Disdagperin Kalteng Temukan LPG Subsidi di Bisnis Laundry

    • calendar_month Rab, 24 Jun 2026
    • account_circle D'Borneo
    • visibility 72
    • 0Komentar

    DAYABORNEO, Palangka Raya – Keluhan masyarakat terkait langkanya elpiji 3 kilogram di Kota Palangka Raya ternyata tidak sepenuhnya disebabkan oleh persoalan pasokan. Setelah melakukan serangkaian pengawasan bersama Pertamina, Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagperin) Kalimantan Tengah menemukan indikasi penggunaan gas bersubsidi oleh sejumlah usaha laundry yang tidak termasuk kelompok penerima subsidi. Temuan tersebut muncul saat tim gabungan […]

  • Pemkot Palangka Raya Tutup Diskotik dan Bar Selama Ramadan, Sanksi Kurungan Bagi Pelanggar

    Pemkot Palangka Raya Tutup Diskotik dan Bar Selama Ramadan, Sanksi Kurungan Bagi Pelanggar

    • calendar_month Jum, 13 Feb 2026
    • account_circle D'Borneo
    • visibility 124
    • 0Komentar

    DAYABORNEO, Palangka Raya – Pemerintah Kota Palangka Raya mengambil langkah tegas menjelang Ramadan 1447 Hijriah dengan mengunci operasional diskotik, klub malam, dan bar hingga Idulfitri 2026. Kebijakan ini diterapkan untuk menjaga ketertiban umum sekaligus menghormati umat Muslim yang menjalankan ibadah puasa di ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah. Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin, memimpin langsung […]

  • Tambang Emas Martabe Dicabut Satgas PKH, ESDM: Bukan Proses Biasa

    Tambang Emas Martabe Dicabut Satgas PKH, ESDM: Bukan Proses Biasa

    • calendar_month Jum, 30 Jan 2026
    • account_circle D'Borneo
    • visibility 130
    • 0Komentar

    DAYABORNEO, Jakarta – Pencabutan izin tambang emas Martabe yang dikelola PT Agincourt Resources oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) memantik perhatian publik, termasuk di internal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kementerian ESDM, Rilke Jeffri Huwae, mengaku baru mengetahui informasi pencabutan izin tambang tersebut dari pemberitaan media. Hingga […]

  • Anak Muda Kalteng Harus Kuasai Panggung Ekonomi Kreatif di Kalimantan

    Anak Muda Kalteng Harus Kuasai Panggung Ekonomi Kreatif di Kalimantan

    • calendar_month Sel, 10 Feb 2026
    • account_circle D'Borneo
    • visibility 212
    • 0Komentar

    DAYABORNEO, Palangka Raya – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah membuka front baru pembangunan daerah: ekonomi kreatif diposisikan sebagai mesin pertumbuhan masa depan. Mewakili Gubernur Agustiar Sabran, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kalteng, Herson B. Aden, menegaskan komitmen itu dalam Studium Generale bertema “Ekonomi Kreatif sebagai Pilar Pemberdayaan Generasi Muda” di Aula UIN Palangka Raya, Selasa (10/2/2026). […]

  • Wagub Edy Pratowo Tegas: Musim Kemarau Bukan Waktu Membakar Hutan

    Wagub Edy Pratowo Tegas: Musim Kemarau Bukan Waktu Membakar Hutan

    • calendar_month Jum, 11 Sep 2026
    • account_circle fe
    • visibility 62
    • 0Komentar

    PALANGKA RAYA, Dayanorneo – Ketika musim kemarau tiba, aktivitas pembakaran hutan tidak bisa dibenarkan. Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edy Pratowo menegaskan aturan tetap berlaku, termasuk terhadap pembakaran yang dikaitkan dengan alasan tertentu maupun kearifan lokal. Edy menyebut pemerintah daerah sudah memiliki Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur batas aktivitas pembakaran. Regulasi tersebut membedakan kegiatan yang diperbolehkan […]

  • Universitas Republik Indonesia, Kampus Khusus Cetak Calon Pemimpin Bangsa

    Universitas Republik Indonesia, Kampus Khusus Cetak Calon Pemimpin Bangsa

    • calendar_month Kam, 23 Jul 2026
    • account_circle D'Borneo
    • visibility 42
    • 0Komentar

    DAYABORENO, Jakarta – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto resmi menghadirkan Universitas Republik Indonesia (URI) sebagai institusi pendidikan tinggi yang memiliki misi berbeda dari perguruan tinggi pada umumnya. Kampus ini disiapkan sebagai pusat pembinaan calon pemimpin nasional yang akan mengisi berbagai posisi strategis di pemerintahan maupun badan usaha milik negara (BUMN). Keberadaan URI ditandai dengan pelantikan Donny Ermawan […]

expand_less