DPRD Kalteng

DAYABORNEO, Palangka Raya – Harapan menghadirkan jaringan kereta api di Pulau Kalimantan kembali menemukan momentumnya. Setelah bertahun-tahun hanya menjadi wacana, proyek transportasi berbasis rel itu kini masuk dalam perhatian pemerintah pusat dan dinilai berpotensi mengubah wajah perekonomian Borneo, termasuk Kalimantan Tengah. Wakil Ketua II DPRD Kalimantan Tengah, Muhammad Ansyari, menilai pembangunan kereta api akan menjadi salah […]

DAYABORNEO, Palangka Raya — DPRD Provinsi Kalimantan Tengah kembali melontarkan kritik keras terhadap kinerja sektor kehutanan dalam pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun Anggaran 2025. Sorotan tajam itu muncul setelah capaian rehabilitasi hutan dan lahan di Kalimantan Tengah dinilai masih jauh dari target yang ditetapkan. Dalam Rapat Paripurna ke-4 Masa Persidangan II Tahun Sidang […]

DAYABORNEO, Palangka Raya – DPRD Provinsi Kalimantan Tengah menyoroti keras carut-marut tata kelola sektor perkebunan di Kalimantan Tengah. Dalam evaluasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun Anggaran 2025, legislatif menilai penyelesaian konflik perkebunan berjalan lambat, sementara pengawasan terhadap perusahaan besar swasta masih menyisakan banyak persoalan di lapangan. Sorotan itu disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-4 […]

DAYABORNEO, Palangka Raya — DPRD Provinsi Kalimantan Tengah menyoroti keras kinerja Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalteng setelah capaian pelatihan sumber daya manusia (SDM) koperasi tercatat masih 0 persen dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun Anggaran 2025. Catatan tajam itu disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-4 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026, Senin (11/5/2026), saat […]

DAYABORNEO, Palangka Raya — DPRD Provinsi Kalimantan Tengah mendorong Pemerintah Provinsi Kalteng segera menyusun regulasi khusus terkait bantuan hukum bagi masyarakat miskin. Langkah itu dinilai penting karena masih banyak warga kurang mampu kesulitan memperoleh pendampingan hukum saat berhadapan dengan persoalan hukum. Dorongan tersebut disampaikan DPRD dalam pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Kalimantan Tengah Tahun […]

DAYABORNEO, Palangka Raya — DPRD Provinsi Kalimantan Tengah kembali melontarkan kritik terhadap Pemerintah Provinsi Kalteng terkait lambannya penyelesaian sengketa tapal batas wilayah dan minimnya progres pengusulan Daerah Otonomi Baru (DOB). Persoalan itu menjadi salah satu catatan tajam DPRD dalam pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2025 yang disampaikan pada Rapat Paripurna […]

DAYABORNEO, Palangka Raya — DPRD Provinsi Kalimantan Tengah melontarkan kritik keras terhadap kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Provinsi Kalteng dalam pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun Anggaran 2025. Meski serapan anggaran dinilai tinggi, DPRD menilai pelayanan administrasi kependudukan belum menunjukkan hasil maksimal. Cakupan kepemilikan KTP elektronik (KTP-el) dan akta pencatatan sipil disebut […]

DAYABORNEO, Palangka Raya — DPRD Provinsi Kalimantan Tengah melontarkan kritik tajam terhadap kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Satpol PP dan Damkar) Provinsi Kalteng dalam pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun Anggaran 2025. Meski realisasi keuangan Satpol PP tercatat mencapai 90,03 persen, DPRD menilai capaian tersebut belum sejalan dengan kualitas dampak pelayanan […]

DAYABORNEO, Palangka Raya — DPRD Provinsi Kalimantan Tengah mengkritik tindak lanjut rekomendasi pemerintah daerah terhadap hasil evaluasi legislatif yang dinilai masih sebatas administratif dan belum menyentuh akar persoalan di lapangan. Kritik tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-4 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026, saat DPRD membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Kalimantan Tengah Tahun Anggaran […]

DAYABORNEO, Palangka Raya — DPRD Provinsi Kalimantan Tengah menyoroti kualitas belanja daerah Pemerintah Provinsi Kalteng dalam pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun Anggaran 2025. Legislator menilai sejumlah program pemerintah masih belum sepenuhnya memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Sorotan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-4 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026, Senin (11/5/2026), melalui laporan […]