Inflasi Tinggi tapi Tetap Diuntungkan, Kok Bisa?
- account_circle fe
- calendar_month 4 menit yang lalu
- visibility 8
- comment 0 komentar
Dok. Staf Ahli Gubernur Kalteng Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Yuas Elko
PALANGKA RAYA, Dayaborneo – Status Kalimantan Tengah sebagai daerah dengan inflasi tertinggi di Indonesia ternyata tak sepenuhnya buruk. Data terbaru justru menunjukkan indeks perkembangan harga (IPH) di provinsi ini melandai hingga 0,9 persen, membuat Kalteng nangkring di posisi 11 terendah se-Indonesia.
Fakta ini terkuak dalam rapat koordinasi pengawasan laju inflasi yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah di Ruang Bajakah, Kompleks Kantor Gubernur, Senin (14/9/2026).
Staf Ahli Gubernur Kalteng Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Yuas Elko, blak-blakan menyebut situasi ini sebagai keberuntungan di tengah beban status inflasi tinggi yang disandang daerahnya.
“Kalteng itu masuk inflasi tertinggi di Indonesia, namun kita beruntung IPH kita rendah, nomor urut 11 terendah di Indonesia,” ujarnya usai rakor.
Yuas menegaskan, harga komoditas strategis seperti beras, daging ayam, dan telur di Kalteng aman dari sorotan nasional berkat tren IPH yang menurun ini. Tapi ia tak menutup mata pada satu ancaman lain yang tetap membayangi: kebakaran hutan dan lahan yang masih menjadi pekerjaan rumah serius bagi Kalteng.
Soal ketahanan pangan, Yuas memastikan stok beras di Kalteng masih tebal, mencapai 16 ribu ton dan dinilai lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
“16 ribu ton itu cukup,” tegasnya, sembari berharap tren IPH rendah ini tidak berbalik menjadi bumerang bagi ekonomi warga ke depan.
Di forum yang sama, Sekretaris Jenderal Kemendagri Komjen Pol Tomsi Tohir melempar sindiran halus kepada daerah-daerah yang lambat membaca gejala kenaikan harga. Ia menegaskan, mitigasi harga harus dilakukan sebelum lonjakan terjadi, bukan setelah masyarakat kelimpungan.
“Sebelum naik kita sudah berupaya, jangan tunggu naik karena menurunkan lebih sulit,” tegas Tomsi, mengingatkan seluruh kepala daerah agar tak lengah membaca kebiasaan konsumsi masyarakatnya sendiri.
Rakor ini sekaligus menjadi alarm bagi pemerintah daerah untuk tak cepat berpuas diri dengan angka IPH yang membaik, sementara ancaman karhutla dan tekanan inflasi masih mengintai di depan mata.
- Penulis: fe
Saat ini belum ada komentar