Selasa, 28 Jul 2026
light_mode
Beranda » Pemprov Kalteng » Pemprov Dorong Modernisasi Pertanian, PM-AAS Disiapkan Dongkrak Produksi Pangan di Kalteng

Pemprov Dorong Modernisasi Pertanian, PM-AAS Disiapkan Dongkrak Produksi Pangan di Kalteng

  • account_circle D'Borneo
  • calendar_month Sel, 21 Jul 2026
  • visibility 18
  • comment 0 komentar

DAYABORNEO, Palangka Raya – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mulai menggenjot percepatan transformasi sektor pertanian melalui Program Modern Agriculture System (PM-AAS). Langkah ini dinilai menjadi jawaban atas tantangan produktivitas yang selama ini masih bergantung pada pola budidaya konvensional dan keterbatasan mekanisasi di lapangan.

Komitmen tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi Percepatan Pelaksanaan Pertanian Modern PM-AAS yang mempertemukan perangkat daerah, penyuluh pertanian, dan berbagai pemangku kepentingan di Palangka Raya, Selasa (21/7/2026).

Bagi Pemprov Kalteng, modernisasi pertanian bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan. Di tengah meningkatnya kebutuhan pangan nasional dan berkurangnya tenaga kerja sektor pertanian, penggunaan teknologi dinilai menjadi jalan untuk menjaga produktivitas sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani.

Kepala Dinas Pertanian Provinsi Kalimantan Tengah menegaskan PM-AAS dirancang untuk mempercepat penggunaan teknologi pertanian, mulai dari pengolahan lahan, penanaman, hingga panen.

“PM-AAS bukan sekadar menghadirkan alat pertanian modern. Program ini menjadi upaya membangun sistem pertanian yang lebih efektif, efisien, dan mampu meningkatkan produktivitas serta pendapatan petani,” ujarnya.

Menurutnya, keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan alat dan mesin pertanian (alsintan), tetapi juga kesiapan sumber daya manusia yang mengoperasikan teknologi tersebut. Karena itu, peningkatan kapasitas penyuluh dan petani menjadi bagian penting dalam implementasi PM-AAS.

Dalam rapat koordinasi, berbagai persoalan teknis turut dibahas, mulai dari kesiapan sarana pendukung, distribusi alsintan, hingga pola pendampingan bagi kelompok tani. Pemprov ingin memastikan investasi di sektor pertanian tidak berhenti pada pengadaan peralatan, tetapi benar-benar mampu meningkatkan hasil produksi di lapangan.

“Teknologi harus memberikan manfaat nyata. Karena itu, koordinasi antarperangkat daerah dan pendampingan kepada petani menjadi faktor utama agar PM-AAS berjalan efektif dan tepat sasaran,” katanya.

Program ini juga menjadi bagian dari strategi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam memperkuat ketahanan pangan sekaligus mendukung target swasembada pangan nasional. Dengan sistem pertanian yang lebih modern, pemerintah berharap produktivitas komoditas unggulan terus meningkat dan mampu menjadikan Kalimantan Tengah sebagai salah satu lumbung pangan nasional.

Melalui percepatan PM-AAS, Pemprov Kalteng menargetkan lahirnya sistem pertanian yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi dan perubahan iklim. Tantangan berikutnya bukan lagi bagaimana menghadirkan teknologi ke desa, tetapi memastikan teknologi tersebut benar-benar dimanfaatkan petani untuk menghasilkan produksi yang lebih tinggi, biaya yang lebih rendah, dan kesejahteraan yang lebih baik. (red-fe)

  • Penulis: D'Borneo

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • DAYABORNEO

    Niat Gondol 1,6 Ton Sawit, Pria di Kotim Malah Ketiduran di TKP

    • calendar_month Sen, 8 Jun 2026
    • account_circle D'Borneo
    • visibility 64
    • 0Komentar

    DAYABORNEO, Kotawaringin Timur – Sebuah aksi pencurian sawit dalam jumlah besar di Kabupaten Kotawaringin Timur berakhir antiklimaks. Saat tiga rekannya berhasil melarikan diri, seorang pria justru tertinggal di lokasi karena tertidur pulas di samping tumpukan sawit hasil curian. Pria berinisial SS (25) itu kini harus berurusan dengan hukum setelah petugas keamanan PT Windu Nabatindo Lestari […]

  • Ombudsman RI Desak Pengawasan THR Diperketat, 652 Aduan Buruh Belum Tuntas

    Ombudsman RI Desak Pengawasan THR Diperketat, 652 Aduan Buruh Belum Tuntas

    • calendar_month Sel, 24 Feb 2026
    • account_circle D'Borneo
    • visibility 73
    • 0Komentar

    DAYABORNEO, Jakarta – Praktik pelanggaran pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) bagi buruh kembali jadi borok tahunan. Ombudsman RI membuka fakta pahit: 652 aduan pekerja soal maladministrasi THR sepanjang 2023–2025 belum tuntas ditangani. Negara dinilai masih setengah hati melindungi hak normatif buruh, sementara perusahaan bandel terus mengulang pelanggaran menjelang THR 2026. Anggota Ombudsman RI Robert Na […]

  • KPK Bongkar Celah Korupsi Kehutanan, Potensi Kerugian Negara Capai Rp355 Triliun

    KPK Bongkar Celah Korupsi Kehutanan, Potensi Kerugian Negara Capai Rp355 Triliun

    • calendar_month Sab, 2 Mei 2026
    • account_circle D'Borneo
    • visibility 114
    • 0Komentar

    DAYABORNEO, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperkuat langkah pencegahan korupsi di sektor kehutanan dengan meluncurkan dua kajian strategis yang menyoroti tata niaga kayu dan pelepasan kawasan hutan. Langkah ini dinilai mendesak di tengah besarnya potensi kebocoran penerimaan negara serta masih tingginya angka perkara korupsi yang membelit sektor pengelolaan sumber daya alam tersebut. Peluncuran kajian dilakukan […]

  • THR Harus Turun Lebih Cepat: DPR Dorong H-14 Demi Lindungi Pekerja dan Gairahkan Ekonomi Lebaran

    THR Harus Turun Lebih Cepat: DPR Dorong H-14 Demi Lindungi Pekerja

    • calendar_month Kam, 26 Feb 2026
    • account_circle D'Borneo
    • visibility 96
    • 0Komentar

    DAYABORNEO, Palangka Raya – Gelombang mudik belum bergerak, tetapi perdebatan soal Tunjangan Hari Raya sudah memanas. Anggota Komisi IX DPR RI, Edy Wuryanto, menekan pemerintah agar mengubah pola lama pembayaran THR. Ia mendorong agar perusahaan wajib menyalurkan THR minimal dua pekan sebelum Idulfitri, bukan lagi mepet H-7 seperti aturan sekarang. Menurutnya, langkah ini bukan sekadar […]

  • Agustiar Pasang Alarm Antikorupsi di Kalteng: Anggaran Harus Sampai ke Rakyat

    Agustiar Pasang Alarm Antikorupsi di Kalteng: Anggaran Harus Sampai ke Rakyat

    • calendar_month Sen, 8 Jun 2026
    • account_circle D'Borneo
    • visibility 56
    • 0Komentar

    DAYABORNEO, Palangka Raya – Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran mengirim pesan tegas kepada seluruh jajaran birokrasi di daerah. Di tengah besarnya anggaran pembangunan dan derasnya arus investasi yang masuk ke Bumi Tambun Bungai, tata kelola pemerintahan yang bersih dinilai menjadi harga mati. Pesan itu disampaikan Agustiar saat menghadiri Kunjungan dan Koordinasi Pelaksanaan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi […]

  • Istana Terbitkan Keppres Pejabat Baru Kejaksaan Agung

    Istana Terbitkan Keppres Pejabat Baru Kejaksaan Agung

    • calendar_month Kam, 23 Jul 2026
    • account_circle D'Borneo
    • visibility 5
    • 0Komentar

    DAYABORNEO, Jakarta – Pemerintah kembali melakukan penataan di jajaran Kejaksaan Agung. Presiden Prabowo Subianto resmi menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 87 Tahun 2026 yang mengatur pengangkatan sejumlah pejabat tinggi di lingkungan Korps Adhyaksa sebagai bagian dari penyegaran organisasi. Informasi tersebut disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi saat memberikan keterangan kepada awak media di Kompleks […]

expand_less