Senin, 2 Nov 2026
light_mode
Beranda » Berita Daerah » FISIP UPR Tancap Gas di Usia 14 Tahun, Pemprov Kalteng Tantang Mahasiswa Turun ke Medan Sosial

FISIP UPR Tancap Gas di Usia 14 Tahun, Pemprov Kalteng Tantang Mahasiswa Turun ke Medan Sosial

  • account_circle D'Borneo
  • calendar_month Jum, 23 Jan 2026
  • visibility 128
  • comment 0 komentar

DAYABORNEO, Palangka Raya – Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Palangka Raya (UPR) tidak ingin sekadar merayakan usia. Memasuki Dies Natalis ke-14, FISIP UPR menegaskan diri sebagai kawah candradimuka pemikir kritis dan calon pemimpin Kalimantan Tengah. Pemerintah Provinsi Kalteng pun ikut memberi sinyal tegas: kampus harus hadir langsung menjawab persoalan daerah.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kalteng, Herson B Aden, yang mewakili Gubernur Agustiar Sabran, menyebut usia 14 tahun sebagai fase kedewasaan institusi. Menurutnya, FISIP tidak boleh berhenti pada rutinitas akademik semata.

“Empat belas tahun itu usia matang. FISIP UPR harus berdiri di barisan depan, mencetak pemikir yang berani bersuara dan bertindak untuk Kalimantan Tengah,” tegas Herson dalam sambutannya di Kampus FISIP UPR, Kamis (22/1/2026).

Ia menekankan bahwa pembangunan daerah tidak bisa diserahkan hanya pada beton dan aspal. Politik kebijakan, dinamika sosial, serta kualitas sumber daya manusia justru menjadi penentu arah masa depan Kalteng.

“Mahasiswa jangan puas dengan IPK tinggi. Turun ke masyarakat, pahami konflik sosial, kemiskinan, tata kelola pemerintahan. Di situlah ilmu diuji,” katanya lugas.

Herson juga membuka kartu komitmen Pemprov Kalteng di sektor pendidikan. Tahun 2026, pemerintah menyiapkan beasiswa bagi 10 ribu mahasiswa sebagai langkah strategis memperkuat SDM lokal.

“Ini investasi jangka panjang. Kami ingin anak-anak Kalteng jadi tuan di daerahnya sendiri,” ujarnya.

Sementara itu, Dekan FISIP UPR Bhayu Rhama menyatakan Dies Natalis ke-14 bukan seremoni kosong. Ia menyebut usia ini sebagai titik evaluasi dan lompatan baru.

“Empat belas tahun adalah proses membentuk jati diri. FISIP UPR harus semakin relevan, kritis, dan berdampak nyata,” tandas Bhayu.

Ia menegaskan civitas akademika FISIP UPR berkomitmen memperkuat riset, pengabdian, dan keberpihakan pada isu-isu strategis daerah. FISIP UPR, katanya, siap mengambil peran lebih besar dalam menentukan arah Kalimantan Tengah ke depan.

  • Penulis: D'Borneo

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • KPK OTT Bupati Pekalongan, Ini Dugaan Korupsi di Baliknya

    KPK OTT Bupati Pekalongan, Ini Dugaan Korupsi di Baliknya

    • calendar_month Kam, 5 Mar 2026
    • account_circle D'Borneo
    • visibility 119
    • 0Komentar

    DAYABORNEO, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Bupati Pekalongan, FAR, dalam operasi tangkap tangan (OTT) terkait dugaan korupsi pengadaan jasa outsourcing di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan. KPK langsung menetapkan  Fadia Arafiq (FAR) sebagai tersangka dan menahannya selama 20 hari pertama di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK, terhitung sejak 4 hingga 23 Maret 2026. […]

  • Inflasi Kalimantan Tengah Masuk 10 Tertinggi Nasional

    Inflasi Kalimantan Tengah Masuk 10 Tertinggi Nasional

    • calendar_month Rab, 6 Mei 2026
    • account_circle D'Borneo
    • visibility 201
    • 0Komentar

    DAYABORNEO, Palangka Raya — Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi gejolak harga setelah inflasi daerah tercatat masuk dalam 10 tertinggi secara nasional. Hal ini mengemuka dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 yang diikuti secara virtual dari Kantor Gubernur Kalteng, Selasa (5/5/2026). Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Yuas […]

  • Pengawasan Laut Diperketat, Dislutkan Kalteng Gandeng PSDKP Pontianak

    Pengawasan Laut Diperketat, Dislutkan Kalteng Gandeng PSDKP Pontianak

    • calendar_month Rab, 28 Jan 2026
    • account_circle D'Borneo
    • visibility 83
    • 0Komentar

    DAYABORNEO, Palangka Raya – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mengencangkan pengawasan laut. Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) Kalteng menggandeng Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP Pontianak untuk memperkuat pengawasan dan penegakan hukum di wilayah perairan Kalteng yang memiliki garis pantai sekitar 750 kilometer. Komitmen tersebut ditegaskan dalam pertemuan antara Kepala Dislutkan Kalteng Sri […]

  • Tambang Emas Martabe Dicabut Satgas PKH, ESDM: Bukan Proses Biasa

    Tambang Emas Martabe Dicabut Satgas PKH, ESDM: Bukan Proses Biasa

    • calendar_month Jum, 30 Jan 2026
    • account_circle D'Borneo
    • visibility 133
    • 0Komentar

    DAYABORNEO, Jakarta – Pencabutan izin tambang emas Martabe yang dikelola PT Agincourt Resources oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) memantik perhatian publik, termasuk di internal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kementerian ESDM, Rilke Jeffri Huwae, mengaku baru mengetahui informasi pencabutan izin tambang tersebut dari pemberitaan media. Hingga […]

  • Kabut Asap Makin Pekat, Kadisdik Kalteng soal MBG dan Siswa ke Kafe Bikin Heboh

    Kabut Asap Makin Pekat, Kadisdik Kalteng soal MBG dan Siswa ke Kafe Bikin Heboh

    • calendar_month Sen, 31 Agu 2026
    • account_circle Tim Redaksi
    • visibility 70
    • 1Komentar

    PALANGKA RAYA, Dayaborneo– Pernyataan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah Muhammad Reza Prabowo terkait aktivitas sekolah di tengah kabut asap karhutla menjadi sorotan publik. Video pernyataan Reza yang beredar di media sosial Facebook memicu perdebatan. Dalam video tersebut, Reza membahas sejumlah dampak yang muncul apabila sekolah diliburkan akibat kondisi asap. Salah satu pernyataan yang paling […]

  • Pansus Raperda Konflik Mandek: Pemprov Datang Tanpa DIM

    Pansus Raperda Konflik Mandek: Pemprov Datang Tanpa DIM

    • calendar_month Rab, 25 Feb 2026
    • account_circle D'Borneo
    • visibility 110
    • 0Komentar

    DAYABORNEO, Palangka Raya – Rapat Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kalimantan Tengah yang membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Sengketa dan Penyelesaian Konflik pada Selasa (24/2/2026) berjalan pincang dan berujung ditunda. Penyebabnya terang-benderang: perwakilan Pemerintah Provinsi Kalteng datang tanpa membawa Daftar Inventaris Masalah (DIM) yang sejak awal diminta sebagai bahan utama pengayaan substansi regulasi. Anggota DPRD […]

expand_less