Pengawasan Laut Diperketat, Dislutkan Kalteng Gandeng PSDKP Pontianak
- account_circle D'Borneo
- calendar_month Rab, 28 Jan 2026
- visibility 61
- comment 0 komentar
Foto bersama Kepala Dislutkan Sri Widanarni menerima kunjungan Kepala Stasiun PSDKP KKP Pontianak
DAYABORNEO, Palangka Raya – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mengencangkan pengawasan laut. Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) Kalteng menggandeng Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP Pontianak untuk memperkuat pengawasan dan penegakan hukum di wilayah perairan Kalteng yang memiliki garis pantai sekitar 750 kilometer.
Komitmen tersebut ditegaskan dalam pertemuan antara Kepala Dislutkan Kalteng Sri Widanarni dan Kepala Stasiun PSDKP KKP Pontianak Bayu Y. Suharto di Palangka Raya, Selasa (20/1/2026).
Pertemuan tersebut menjadi sinyal kuat bahwa negara tidak akan membiarkan pengelolaan sumber daya kelautan berjalan tanpa kendali.
“Sinergi antara pemerintah daerah dan Stasiun PSDKP KKP Pontianak menjadi kunci dalam meningkatkan efektivitas pengawasan serta penegakan hukum di sektor kelautan dan perikanan,” tegas Sri Widanarni.
Ia menekankan, wilayah laut Kalteng dengan kewenangan 0–12 mil laut menyimpan potensi besar sekaligus rawan pelanggaran, mulai dari penangkapan ikan ilegal hingga eksploitasi sumber daya yang tidak bertanggung jawab. Karena itu, kolaborasi lintas instansi dinilai mutlak diperlukan.
Sri Widanarni menjelaskan, kerja sama ini akan diarahkan pada pengawasan terpadu di lapangan, pertukaran data dan informasi, serta penguatan langkah hukum terhadap pelanggaran di sektor kelautan dan perikanan.
“Sinergi ini diharapkan dapat semakin memperkuat efektivitas pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, sehingga pelaksanaannya berjalan optimal dan terkoordinasi,” ujarnya.
Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak juga sepakat menyiapkan Perjanjian Kerja Sama (PKS) sebagai payung hukum kolaborasi jangka panjang. PKS ini akan menjadi dasar dalam pelaksanaan pengawasan terpadu, penegakan hukum, serta pengelolaan perairan yang berkelanjutan.
“Dengan terbangunnya sinergitas yang kuat antarinstansi, kami berharap kualitas ekosistem perairan Kalimantan Tengah terjaga, pengelolaan sumber daya semakin bertanggung jawab, dan kesejahteraan nelayan meningkat,” tutup Sri Widanarni.
Langkah ini sejalan dengan visi pembangunan Kalimantan Tengah yang menempatkan kelautan dan perikanan sebagai sektor strategis, bukan hanya untuk ekonomi, tetapi juga kedaulatan dan keberlanjutan. (red-fe)
- Penulis: D'Borneo
Saat ini belum ada komentar