Inflasi Kalimantan Tengah Masuk 10 Tertinggi Nasional
- account_circle D'Borneo
- calendar_month Rab, 6 Mei 2026
- visibility 201
- comment 0 komentar
Dok. Suasana Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 yang diikuti secara virtual dari Kantor Gubernur Kalteng
DAYABORNEO, Palangka Raya — Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi gejolak harga setelah inflasi daerah tercatat masuk dalam 10 tertinggi secara nasional. Hal ini mengemuka dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 yang diikuti secara virtual dari Kantor Gubernur Kalteng, Selasa (5/5/2026).
Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Yuas Elko, mewakili Pemprov Kalteng dalam rapat yang dipimpin Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Tohir.
Dalam arahannya, Tomsi menegaskan pemerintah daerah tidak boleh lengah menghadapi dinamika harga, terutama pada komoditas pangan strategis yang sangat memengaruhi inflasi.
“Langkah pengendalian harus konkret dan terukur. Jangan menunggu gejolak membesar,” tegasnya.
Sementara itu, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik, Ateng Hartono, memaparkan bahwa inflasi nasional April 2026 secara bulanan (m-to-m) sebesar 0,13 persen, sedangkan inflasi tahunan (y-on-y) mencapai 2,42 persen.
Menariknya, kelompok makanan, minuman, dan tembakau justru mengalami deflasi sebesar 0,20 persen. Komoditas seperti daging ayam ras, cabai rawit, telur ayam ras, dan cabai merah menjadi penyumbang utama penurunan tersebut.
“Beberapa komoditas pangan mengalami penurunan harga sehingga menahan laju inflasi bulan ini,” jelas Ateng.
Namun, situasi di daerah menunjukkan dinamika berbeda. Kalimantan Tengah mencatat inflasi bulanan sebesar 0,41 persen, sementara inflasi tahunan mencapai 3,66 persen—menempatkannya dalam jajaran 10 provinsi dengan inflasi tertinggi. Bahkan, Kabupaten Kapuas turut masuk dalam daftar daerah dengan inflasi tertinggi nasional sebesar 3,97 persen.
Kondisi ini mendorong Kemendagri menginstruksikan penguatan sinergi lintas sektor, termasuk menjaga kelancaran distribusi dan mengintensifkan operasi pasar.
“Pengendalian inflasi harus dilakukan bersama, konsisten, dan berkelanjutan,” tegas Tomsi.
Pemprov Kalteng menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat langkah pengendalian guna menjaga stabilitas harga dan melindungi daya beli masyarakat di tengah tekanan ekonomi yang masih fluktuatif. (red-fe)
- Penulis: D'Borneo
Saat ini belum ada komentar