Senin, 14 Sep 2026
light_mode
Beranda » Berita Nasional » Bareskrim Sita Rp4 Miliar dan Kendaraan dalam Kasus Dugaan Fraud DSI

Bareskrim Sita Rp4 Miliar dan Kendaraan dalam Kasus Dugaan Fraud DSI

  • account_circle D'Borneo
  • calendar_month Jum, 30 Jan 2026
  • visibility 106
  • comment 0 komentar

DAYABORNEO, Jakarta – Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri menyita uang lebih dari Rp4 miliar dalam penyidikan dugaan tindak pidana kecurangan (fraud) yang menyeret PT Dana Syariah Indonesia (DSI). Penyitaan dilakukan terhadap puluhan rekening milik perusahaan dan pihak-pihak yang terafiliasi, yang sebelumnya telah diblokir oleh penyidik.

Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Brigjen Pol Ade Safri Simanjuntak menyampaikan, total dana yang disita mencapai Rp4.074.156.192 dan berasal dari 41 rekening terlapor maupun afiliasinya.

“Penyidik telah melakukan penyitaan uang sebesar Rp4.074.156.192 dari 41 nomor rekening terlapor maupun afiliasinya yang sebelumnya telah diblokir,” ujar Ade Safri dalam keterangan tertulis, Rabu (28/1/2026).

Selain uang tunai, Bareskrim juga mengamankan sejumlah aset bergerak yang diduga berkaitan langsung dengan aktivitas PT DSI. Aset tersebut meliputi satu unit kendaraan roda empat dan dua unit kendaraan roda dua.

“Penyidik juga telah melakukan penyitaan terhadap aset bergerak milik PT DSI berupa satu unit kendaraan roda empat dan dua unit kendaraan roda dua,” ungkapnya.

Tak berhenti di situ, ratusan dokumen jaminan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) dan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) milik para peminjam dana (borrower) turut disita. Dokumen tersebut diamankan saat penggeledahan di kantor pusat PT DSI di kawasan Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Selatan.

Ade Safri menegaskan, penyidikan kasus ini akan dilakukan secara profesional dan terbuka.

“Kami pastikan penyidikan atas perkara ini berjalan secara profesional, transparan, dan akuntabel,” tegasnya.

Dalam pengusutan perkara, Bareskrim juga mendalami dugaan modus pembuatan proyek fiktif yang diduga digunakan untuk menarik dana dari para pemberi pinjaman (lender). Penyidik menemukan indikasi penggunaan kembali data borrower lama tanpa proses konfirmasi dan verifikasi.

“Borrower existing yang tidak dikonfirmasi kembali dilekatkan pada proyek-proyek fiktif yang dibuat oleh PT DSI. Hal inilah yang kemudian menarik minat para lender untuk berinvestasi,” jelas Ade Safri.

Hingga kini, Bareskrim Polri masih terus mengembangkan penyidikan guna mengungkap seluruh pihak yang bertanggung jawab dalam kasus tersebut. (red-fe)

  • Penulis: D'Borneo

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Wagub Edy Pratowo Tegas: Musim Kemarau Bukan Waktu Membakar Hutan

    Wagub Edy Pratowo Tegas: Musim Kemarau Bukan Waktu Membakar Hutan

    • calendar_month Jum, 11 Sep 2026
    • account_circle fe
    • visibility 21
    • 0Komentar

    PALANGKA RAYA, Dayanorneo – Ketika musim kemarau tiba, aktivitas pembakaran hutan tidak bisa dibenarkan. Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edy Pratowo menegaskan aturan tetap berlaku, termasuk terhadap pembakaran yang dikaitkan dengan alasan tertentu maupun kearifan lokal. Edy menyebut pemerintah daerah sudah memiliki Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur batas aktivitas pembakaran. Regulasi tersebut membedakan kegiatan yang diperbolehkan […]

  • Sidang Isbat Digelar Sore Ini, Pemerintah Tentukan Awal Ramadan 1447 H

    Sidang Isbat Digelar Sore Ini, Pemerintah Tentukan Awal Ramadan 1447 H

    • calendar_month Sel, 17 Feb 2026
    • account_circle D'Borneo
    • visibility 120
    • 0Komentar

    DAYABORNEO, Jakarta – Pemerintah kembali menggelar forum resmi yang akan menjadi penentu awal ibadah puasa tahun ini. Kementerian Agama (Kemenag) menjadwalkan Sidang Isbat penetapan 1 Ramadan 1447 Hijriah pada Selasa, 17 Februari 2026, di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat. Forum ini akan menentukan secara resmi kapan umat Islam di Indonesia mulai menjalankan ibadah puasa. Kemenag menyusun […]

  • Inflasi Kalteng Tembus 5,06 Persen, BPS Soroti Lonjakan Biaya Hunian dan Jasa

    Inflasi Kalteng Tembus 5,06 Persen, BPS Soroti Lonjakan Biaya Hunian dan Jasa

    • calendar_month Sen, 2 Mar 2026
    • account_circle D'Borneo
    • visibility 221
    • 0Komentar

    DAYABORNEO, Palangka Raya – Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Tengah mencatat inflasi tahunan (year-on-year/y-on-y) Februari 2026 menembus angka 5,06 persen. Kenaikan ini mencerminkan tekanan harga yang semakin terasa pada kebutuhan pokok masyarakat, terutama di sektor perumahan dan jasa. Kepala BPS Kalteng, Agnes Widiastuti, membeberkan data tersebut dalam rilis resmi, Senin (2/3/2026). “IHK Kalimantan Tengah […]

  • DAYA BORNEO: Cara Baru Menikmati Berita

    DAYA BORNEO: Cara Baru Menikmati Berita

    • calendar_month Kam, 18 Des 2025
    • account_circle D'Borneo
    • visibility 165
    • 0Komentar

    Di tengah derasnya arus informasi, DAYA BORNEO hadir sebagai media yang menawarkan cara baru menikmati berita, sekaligus menjadi satu suara dari Tanah Rimba. Berangkat dari moto ini, DAYA BORNEO ingin menghadirkan berita yang tajam, terpercaya, dan dekat dengan pembaca, terutama masyarakat Kalimantan Tengah dan sekitarnya. Berbeda dari media konvensional, DAYA BORNEO menghadirkan pengalaman membaca berita […]

  • Prabowo Genjot Hilirisasi, 13 Proyek Baru Siap Jalan

    Prabowo Genjot Hilirisasi, 13 Proyek Baru Siap Jalan

    • calendar_month Jum, 24 Apr 2026
    • account_circle D'Borneo
    • visibility 201
    • 0Komentar

    DAYABORNEO, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto mempercepat agenda hilirisasi nasional dengan mendorong pembangunan proyek baru di 13 lokasi strategis di Indonesia. Langkah ini dibahas dalam pertemuan bersama Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM sekaligus Kepala Danantara, Rosan Perkasa Roeslani, di Kediaman Hambalang, Jawa Barat, Jumat (24/4/2026). Pertemuan tersebut menyoroti perkembangan program hilirisasi yang kini memasuki tahap […]

  • Wagub Kalteng ke Senayan, Perda Diminta Tak Jadi Beban Daerah dan Investor

    Wagub Kalteng ke Senayan, Perda Diminta Tak Jadi Beban Daerah dan Investor

    • calendar_month Kam, 5 Feb 2026
    • account_circle D'Borneo
    • visibility 74
    • 0Komentar

    DAYABORNEO, Jakarta – Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edy Pratowo membawa suara daerah ke jantung kekuasaan nasional. Ia menghadiri Diseminasi hasil pemantauan dan evaluasi peraturan daerah yang digelar Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (4/2/2026). Forum ini menjadi panggung penting untuk menguji apakah produk hukum daerah benar-benar berpihak […]

expand_less