Pemerintah Pastikan Percepat Pemulihan Pascakonflik Sosial Papua Pegunungan

MAHARATINEWS, Palangka Raya – Ratusan rumah warga di Kabupaten Jayawijaya masih menunggu pembangunan kembali pascakonflik sosial yang melanda daerah tersebut. Pemerintah pusat pun bergerak menyusun langkah percepatan lewat Rapat Koordinasi Percepatan Penanganan Pascakonflik Sosial di Kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten Lanny Jaya, Provinsi Papua Pegunungan, yang digelar di Kantor Kemenko Polkam, Jakarta, Rabu (9/9/2026).

Bupati Jayawijaya Atenius Murip mengungkapkan, proses pemulihan di wilayahnya baru sampai tahap rehabilitasi. Sementara tahap rekonstruksi, termasuk pembangunan kembali 333 rumah warga yang tersebar di Distrik Wouma, Wamena Kota, dan Hubikiak, masih terkendala keterbatasan anggaran daerah.

“Kami berharap Menko Polkam beserta seluruh kementerian dan lembaga dapat membantu kami dalam proses pemulihan ini,” kata Atenius.

Menanggapi hal itu, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago yang memimpin rapat tersebut menegaskan agar seluruh pihak segera bergerak tanpa menunda-nunda.

“Kalimat yang ingin saya sampaikan yang pertama adalah jangan biarkan rakyat menunggu terlalu lama, artinya semua harus bergerak cepat,” ujarnya.

Djamari merinci kebutuhan mendesak yang harus segera ditangani sesuai laporan Bupati, yakni 333 rumah, 1 jembatan, 2 sekolah, 2 ruang sekolah SD, dan 1 PAUD.

“Saya tadi melihat para pembicara membahas soal perumahan, sekolah, dan lain sebagainya. Namun, yang harus dikerjakan yang utama adalah yang dilaporkan oleh Bupati,” tegasnya.

Ia juga meminta agar surat kepada Menteri Sekretaris Negara segera disiapkan, disertai koordinasi lintas kementerian dengan pembagian tugas dan target waktu yang jelas.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menambahkan, pemulihan pascakonflik tidak boleh berhenti pada pembangunan fisik semata. Menurutnya, upaya mencegah konflik terulang harus dibarengi pendekatan kultural.

“Ini memang PR berat kita ke depan, sehingga pendekatan kultural menjadi lebih penting,” katanya.

Pratikno menekankan pentingnya pendataan yang akurat dari pemerintah daerah agar proses verifikasi dan penganggaran berjalan lancar.

“Gubernur dan Bupati lakukan pendataan di lapangan secara cepat dan akurat. Kalau pendataan tidak akurat, verifikasi tidak cocok, itu akan butuh waktu lama. Tadi para kementerian/lembaga sudah siap anggarannya. Tapi pendataan ini sangat penting, jangan sampai ada duplikasi dan jangan ada yang tertinggal juga,” jelasnya.

Ia turut mengusulkan pembentukan tim teknis untuk memperjelas pembagian kerja, termasuk peran Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melalui Dana Siap Pakai.

“Ini bukan sekadar kesanggupan, tapi time frame, kapan dimulai, kapan selesainya,” tegasnya.

Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk turut menyampaikan apresiasi atas koordinasi tersebut, sekaligus menyebut Kementerian Sosial telah menyiapkan santunan jiwa bagi keluarga korban.

“Satu hal yang ingin kami sampaikan, dari Kemensos untuk santunan jiwa. Ini sebagai bentuk rasa penghormatan terhadap saudara-saudara kita yang berpulang,” ujarnya.

Rapat ini turut dihadiri Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, Wamenko Polkam Letjen TNI (Purn.) Lodewijk F. Paulus, Wakil Mendikdasmen Fajar Riza Ul Haq, Ketua Otsus Papua Velix Vernando Wanggai, serta perwakilan Kementerian Sosial, Kementerian PU, dan Mabes TNI. (fe)