Dihujani Sorotan Publik, BPBD Bartim Buka Fakta di Balik Penghargaan Kontroversial
- account_circle D'Borneo
- calendar_month Rab, 11 Feb 2026
- visibility 92
- comment 0 komentar
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Damkar Kabupaten Barito Timur menggelar jumpa pers terkait polemik pemberian penghargaan kepada PT Bartim Colindo.
DAYABORNEO, Tamiang Layang – Polemik penghargaan untuk PT Bartim Coalindo akhirnya meledak ke ruang klarifikasi. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Damkar Kabupaten Barito Timur angkat bicara secara terbuka dan tegas, menepis tudingan miring yang beredar luas di media sosial.
Dalam jumpa pers yang digelar Rabu (11/2/2026) di Kantor BPBD Damkar Bartim, Kepala Pelaksana BPBD Ahmad Gazali bersama jajaran menjawab sorotan publik.
Melalui Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan Luhut Tampubolon, BPBD menegaskan bahwa penghargaan yang diberikan kepada PT Bartim Coalindo bukan bentuk dukungan terhadap aktivitas perusahaan, melainkan apresiasi atas bantuan saat penanganan bencana.
“Sejak kami bertugas, setiap tahun kami meminta bantuan kepada seluruh stakeholder. Siapa pun yang membantu kami catat. Penghargaan itu murni ucapan terima kasih, bukan bentuk kerja sama atau dukungan tertentu,” tegas Luhut.
Ia menjelaskan, saat banjir melanda wilayah Bartim pada akhir Desember lalu, BPBD bergerak cepat menggalang dukungan logistik dan operasional. Bantuan dari berbagai pihak, termasuk perusahaan dan individu, menjadi penopang penting di lapangan.
“Kami tidak punya kepentingan lain. Dalam kondisi darurat, yang kami pikirkan hanya keselamatan masyarakat,” ujarnya.
Luhut juga menanggapi tudingan bahwa pemerintah daerah tidak peka terhadap isu lain yang menyeret nama perusahaan tersebut.
“Masalah di luar konteks kebencanaan muncul setelahnya. Jangan dicampuradukkan. Bantuan kemanusiaan adalah satu hal, dugaan pelanggaran adalah ranah instansi teknis seperti DLH dan ESDM,” katanya.
Kalaksa BPBD Ahmad Gazali bahkan menyampaikan permohonan maaf terbuka. “Jika ada masyarakat yang merasa kurang nyaman, kami mohon maaf. Kami terbuka terhadap kritik dan masukan,” ucapnya.
Gazali menegaskan, Bupati dan Wakil Bupati mengetahui agenda tersebut dan tetap berkomitmen mengawal investasi agar berjalan tertib sesuai aturan.
“Kami ingin semua persoalan ditempatkan secara proporsional. Jangan sampai bantuan kemanusiaan justru dipelintir menjadi polemik berkepanjangan,” pungkasnya. (red-fe)
- Penulis: D'Borneo
Saat ini belum ada komentar