Kenapa Ada Hari Buruh Nasional dan Tetap Relevan Hari Ini

Setiap 1 Mei, Indonesia memperingati Hari Buruh Nasional. Bagi sebagian orang, tanggal itu identik dengan hari libur, aksi damai serikat pekerja, atau momentum menyuarakan tuntutan kenaikan upah. Namun di balik penetapan itu, tersimpan sejarah panjang tentang perjuangan buruh, dinamika politik ketenagakerjaan, serta pengakuan negara terhadap peran pekerja sebagai fondasi utama pembangunan nasional. Hari Buruh Nasional lahir bukan sebagai hadiah, melainkan sebagai hasil perjuangan kolektif kelas pekerja yang selama puluhan tahun memperjuangkan hak, keadilan, dan pengakuan sosial.

Jejak peringatan Hari Buruh di Indonesia sebenarnya sudah muncul sejak era kolonial. Catatan sejarah menunjukkan peringatan 1 Mei mulai dikenal di Hindia Belanda pada 1918, ketika organisasi buruh mulai tumbuh di tengah praktik kerja yang keras, upah rendah, dan minim perlindungan hukum. Setelah Indonesia merdeka, pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1948 bahkan mengatur hak pekerja, termasuk pengakuan terhadap waktu istirahat dan perlindungan kerja. Namun dinamika politik nasional membuat peringatan Hari Buruh sempat kehilangan ruang, terutama ketika isu perburuhan kerap dikaitkan dengan gerakan politik tertentu pada era Orde Baru.

Momentum besar datang pada 2013. Setelah desakan panjang dari serikat pekerja di berbagai daerah, pemerintah akhirnya menetapkan 1 Mei sebagai hari libur nasional melalui Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2013. Kebijakan itu menjadi tonggak penting karena untuk pertama kalinya negara secara resmi menempatkan Hari Buruh sebagai bagian dari kalender nasional—setara dengan hari besar lainnya. Penetapan tersebut bukan hanya simbolis, tetapi juga menandai perubahan cara pandang negara terhadap buruh: dari objek produksi menjadi subjek pembangunan.

Secara ekonomi, alasan keberadaan Hari Buruh Nasional sangat relevan. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan jumlah angkatan kerja Indonesia mencapai lebih dari 149 juta orang dalam beberapa tahun terakhir, dengan mayoritas bekerja di sektor formal maupun informal. Artinya, lebih dari separuh populasi produktif Indonesia menjadi penggerak utama konsumsi rumah tangga, produksi industri, distribusi barang, hingga penerimaan negara melalui pajak dan aktivitas ekonomi. Ketika pekerja sejahtera, daya beli naik; ketika daya beli naik, ekonomi bergerak. Sebaliknya, ketika kesejahteraan pekerja tertekan, konsumsi domestik—yang menjadi tulang punggung ekonomi nasional—ikut melemah.

Analisis ekonomi menunjukkan Hari Buruh Nasional juga memiliki fungsi politik dan sosial. Negara membutuhkan ruang dialog antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya menghasilkan keuntungan korporasi, tetapi juga distribusi kesejahteraan yang lebih adil.

Mengapa Hari Buruh tetap relevan hari ini? Karena tantangan buruh terus berubah. Jika dulu pekerja melawan jam kerja tak manusiawi, kini mereka menghadapi ancaman baru: otomatisasi, kecerdasan buatan, ekonomi gig, outsourcing tanpa perlindungan, serta ketimpangan upah. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan struktur pasar kerja Indonesia masih didominasi sektor informal, yang berarti jutaan pekerja belum menikmati kepastian pendapatan dan perlindungan sosial memadai. Ini menegaskan bahwa semangat May Day belum selesai; ia hanya berganti wajah.

Karena itu, Hari Buruh Nasional bukan sekadar tanggal merah. Ia adalah simbol pengakuan negara bahwa di balik gedung-gedung tinggi, jalan tol, hasil panen, layanan publik, hingga kemajuan teknologi, ada jutaan pekerja yang bekerja setiap hari menjaga Ekonomi Indonesia tetap bergerak. Dan bangsa yang menghormati buruh, sejatinya sedang membangun masa depan ekonomi yang lebih kuat, inklusif, dan berkeadilan. (red)