Sabtu, 30 Mei 2026
light_mode
Beranda » Pemprov Kalteng » Lapor Pak Gub: Suara Rakyat Kini Langsung Sampai ke Gubernur Kalteng

Lapor Pak Gub: Suara Rakyat Kini Langsung Sampai ke Gubernur Kalteng

  • account_circle D'Borneo
  • calendar_month Ming, 3 Mei 2026
  • visibility 175
  • comment 0 komentar

DAYABORNEO, Palangka Raya – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menghadirkan terobosan baru dalam pelayanan publik melalui kanal pengaduan digital “Lapor Pak Gub”, sebuah platform yang membuka jalur komunikasi langsung antara masyarakat dan Pemerintah Provinsi Kalteng.

Inovasi tersebut menjadi ruang terbuka bagi warga Kalimantan Tengah untuk menyampaikan aspirasi, keluhan, maupun masukan secara cepat, mudah, dan transparan.

Melalui kanal ini, masyarakat tidak lagi kesulitan mencari jalur penyampaian aduan. Berbagai persoalan publik kini dapat dilaporkan langsung, mulai dari kerusakan jalan dan infrastruktur, pelayanan pendidikan, layanan kesehatan, rumah tidak layak huni, bantuan sosial, hingga penanganan bencana dan kondisi darurat lainnya. Setiap laporan yang masuk akan diverifikasi secara sistematis sebelum diteruskan kepada perangkat daerah terkait untuk segera ditindaklanjuti.

Hadirnya “Lapor Pak Gub” menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah di bawah kepemimpinan Gubernur Agustiar Sabran untuk membangun tata kelola pemerintahan yang lebih responsif, terbuka, dan berpihak pada kebutuhan masyarakat. Pemerintah ingin memastikan bahwa suara rakyat tidak berhenti sebagai keluhan, tetapi berubah menjadi dasar evaluasi dan langkah nyata pembangunan.

Platform ini juga dirancang dengan prinsip aman, cepat, transparan, dan terukur. Masyarakat dapat memantau perkembangan laporan, sementara instansi terkait didorong untuk bekerja lebih responsif dalam menyelesaikan persoalan yang diadukan. Model pelayanan seperti ini dinilai menjadi wajah baru birokrasi yang lebih adaptif terhadap era digital.

Lebih dari sekadar layanan pengaduan, “Lapor Pak Gub” menjadi simbol kedekatan pemerintah dengan rakyat. Pemprov Kalteng membuka ruang partisipasi publik seluas-luasnya, karena pembangunan daerah yang kuat lahir dari kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat.

Kini, suara warga Kalimantan Tengah memiliki jalur langsung untuk didengar. Dari desa hingga kota, dari keluhan kecil hingga persoalan strategis, semuanya dapat tersampaikan lebih cepat—langsung menuju perhatian Pemerintah Provinsi, bahkan sampai ke meja Gubernur. (red-fe) 

  • Penulis: D'Borneo

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • DPRD Kalteng Bongkar Problem Perkebunan, Konflik Lahan Baru Tertangani 26 Persen

    DPRD Kalteng Bongkar Problem Perkebunan, Konflik Lahan Baru Tertangani 26 Persen

    • calendar_month Jum, 15 Mei 2026
    • account_circle D'Borneo
    • visibility 57
    • 0Komentar

    DAYABORNEO, Palangka Raya – DPRD Provinsi Kalimantan Tengah menyoroti keras carut-marut tata kelola sektor perkebunan di Kalimantan Tengah. Dalam evaluasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun Anggaran 2025, legislatif menilai penyelesaian konflik perkebunan berjalan lambat, sementara pengawasan terhadap perusahaan besar swasta masih menyisakan banyak persoalan di lapangan. Sorotan itu disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-4 […]

  • Wagub Tantang IKA PMII Kalteng Berkontribusi Nyata Untuk Masayrakat

    Wagub Tantang IKA PMII Kalteng Berkontribusi Nyata Untuk Masayrakat

    • calendar_month Sab, 17 Jan 2026
    • account_circle D'Borneo
    • visibility 80
    • 0Komentar

    DAYABORNEO, Palangka Raya – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah secara terbuka menantang Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (IKA PMII) untuk tidak sekadar menjadi organisasi alumni, tetapi tampil sebagai kekuatan intelektual yang berani, kritis, dan berdampak langsung bagi pembangunan daerah. \Pesan tegas ini mengemuka dalam kegiatan Silaturahmi dan Ramah Tamah serta Pelantikan Pengurus Wilayah dan Pengurus […]

  • Hasupa Hasundau IKAPTK Kalteng Jadi Ruang Transfer Nilai Kepamongprajaan Antar Generasi

    Hasupa Hasundau IKAPTK Kalteng Jadi Ruang Transfer Nilai Kepamongprajaan Antar Generasi

    • calendar_month Ming, 28 Des 2025
    • account_circle D'Borneo
    • visibility 193
    • 0Komentar

    DAYABORNEO, Palangka Raya – Di tengah dinamika birokrasi yang terus berkembang, penguatan nilai kebersamaan dan etika kepamongprajaan lintas generasi dinilai menjadi kebutuhan mendesak. Berangkat dari semangat tersebut, Ikatan Keluarga Alumni Perguruan Tinggi Kepamongprajaan (IKAPTK) Provinsi Kalimantan Tengah menggelar Hasupa Hasundau dan Silaturahmi Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan bersama Praja IPDN Tahun 2025, Sabtu (27/12/2025) malam. Gubernur […]

  • Prabowo Tiba di Paris, Indonesia Mulai Perkuat Poros Strategis dengan Prancis

    Prabowo Tiba di Paris, Indonesia Mulai Perkuat Poros Strategis dengan Prancis

    • calendar_month Kam, 28 Mei 2026
    • account_circle D'Borneo
    • visibility 10
    • 0Komentar

    DAYABORNEO, Paris — Presiden Prabowo Subianto resmi memulai kunjungan kenegaraan ke Republik Prancis setelah tiba di Bandara Orly, Paris, Selasa (26/05/2026) sekitar pukul 10.00 waktu setempat. Kedatangan Prabowo menandai dimulainya agenda diplomasi strategis Indonesia di kawasan Eropa yang telah dipersiapkan sejak tahun lalu. Setelah menempuh sekitar 16 jam penerbangan, Presiden Prabowo disambut langsung Menteri Tenaga […]

  • Pidana Kerja Sosial Mulai Berlaku 2026

    Pidana Kerja Sosial Mulai Berlaku 2026

    • calendar_month Sen, 29 Des 2025
    • account_circle D'Borneo
    • visibility 107
    • 0Komentar

    DAYABORNEO, Jakarta — Pemerintah memastikan penerapan hukuman pidana kerja sosial akan mulai dilaksanakan seiring berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru pada Januari 2026. Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto menyampaikan bahwa skema pidana kerja sosial tersebut telah dipersiapkan secara bertahap, termasuk melalui koordinasi dengan pemerintah daerah di […]

  • KPK Bongkar Celah Anggaran di Barito Timur

    KPK Bongkar Celah Anggaran di Barito Timur

    • calendar_month Sel, 26 Mei 2026
    • account_circle D'Borneo
    • visibility 40
    • 0Komentar

    DAYABORNEO, Jakarta — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membongkar sejumlah celah dalam tata kelola anggaran di Kabupaten Barito Timur, Kalimantan Tengah. Melalui Direktorat Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah III, KPK menemukan berbagai anomali dalam proses perencanaan, penganggaran, hingga pengadaan barang dan jasa yang dinilai rawan disusupi praktik penyimpangan. Temuan tersebut mengemuka dalam rapat koordinasi pencegahan korupsi […]

expand_less