Minggu, 13 Sep 2026
light_mode
Beranda » Berita Nasional » Perusahaan Manipulasi CPO Jadi POME di Sumatra, Digeledah!

Perusahaan Manipulasi CPO Jadi POME di Sumatra, Digeledah!

  • account_circle D'Borneo
  • calendar_month Jum, 13 Feb 2026
  • visibility 138
  • comment 0 komentar

DAYABORNEO, Jakarta – Penyidik Kejaksaan Agung terus mengembangkan penyidikan dugaan korupsi dalam tata niaga ekspor sawit. Sejumlah lokasi di Pekanbaru dan Medan digeledah untuk mengumpulkan bukti terkait dugaan rekayasa kode ekspor Crude Palm Oil (CPO) menjadi Palm Oil Mill Effluent (POME) dan produk turunan lain sepanjang 2022–2024.

Langkah ini menjadi bagian dari pendalaman perkara yang diduga memanfaatkan celah kebijakan pembatasan ekspor saat pemerintah berupaya menjaga pasokan dan harga minyak goreng di dalam negeri. Penyidik menilai terdapat praktik perubahan klasifikasi komoditas ekspor agar pengiriman tetap berjalan di tengah aturan pengendalian yang ketat.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Anang Supriatna, membenarkan penggeledahan tersebut. “Penyidik Kejaksaan Agung melakukan penggeledahan dan saat ini masih berlangsung di Sumatra, di beberapa kantor milik PT yang tersebut kemarin,” ujarnya, Kamis (12/2/2026).

Anang belum merinci identitas perusahaan yang diperiksa dan menyatakan proses masih berjalan.

Dalam konstruksi perkara, penyidik juga mendalami dugaan adanya pemberian dan penerimaan imbalan untuk memperlancar proses administrasi dan pengawasan ekspor. Nilai potensi kerugian keuangan negara dalam perkara ini diperkirakan mencapai Rp10,6 triliun hingga Rp14,3 triliun berdasarkan penghitungan sementara.

Sejauh ini, 11 orang telah ditetapkan sebagai tersangka. Tiga di antaranya merupakan aparatur negara yang saat itu memiliki kewenangan teknis dalam proses kepabeanan dan pengawasan industri. Penyidik memastikan penanganan perkara dilakukan secara profesional dan terbuka sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Kasus ini menjadi sorotan karena menyangkut tata kelola komoditas strategis nasional. Publik kini menanti hasil penyidikan lanjutan, termasuk kejelasan peran masing-masing pihak dan kemungkinan pengembangan terhadap aktor lain yang diduga terlibat dalam skema tersebut. (red-fe)

  • Penulis: D'Borneo

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • PODSI dan KAGAMA Kalteng Didorong Jadi Kekuatan Baru Pembangunan Daerah

    PODSI dan KAGAMA Kalteng Didorong Jadi Kekuatan Baru Pembangunan Daerah

    • calendar_month Sen, 31 Agu 2026
    • account_circle fe
    • visibility 16
    • 0Komentar

    PALANGKA RAYA, Dayaborneo – Pelantikan pengurus baru PODSI dan KAGAMA Kalimantan Tengah bukan sekadar seremoni pergantian kepengurusan. Di balik acara tersebut, ada harapan agar dua organisasi ini mampu memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan olahraga dan pembangunan daerah. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Linae Victoria Aden mewakili Gubernur Kalteng menghadiri pelantikan Pengurus Provinsi (Pengprov) Persatuan Olahraga […]

  • Menag Minta Maaf Soal Polemik Zakat: ‘Saya Tidak Bermaksud Mengurangi Kewajiban’

    Menag Minta Maaf Soal Polemik Zakat: ‘Saya Tidak Bermaksud Mengurangi Kewajiban’

    • calendar_month Sen, 2 Mar 2026
    • account_circle D'Borneo
    • visibility 406
    • 0Komentar

    DAYABORNEO, JAKARTA – Menteri Agama Nasaruddin Umar akhirnya buka suara terkait polemik pernyataannya soal zakat yang memicu perdebatan di ruang publik. Ia menyampaikan permohonan maaf sekaligus meluruskan bahwa zakat tetap berstatus fardhu ‘ain dan tidak pernah berubah sebagai rukun Islam. “Saya memohon maaf atas pernyataan saya yang menimbulkan kesalahpahaman. Perlu saya tegaskan, zakat adalah fardhu […]

  • BGN Bantah Isu Untung Rp1,8 Miliar dari MBG

    BGN Bantah Isu Untung Rp1,8 Miliar dari MBG

    • calendar_month Sen, 23 Feb 2026
    • account_circle D'Borneo
    • visibility 125
    • 0Komentar

    DAYABORNEO, Jakarta – Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan bahwa informasi yang beredar mengenai mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) meraup keuntungan hingga Rp1,8 miliar per tahun dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak sesuai dengan fakta operasional di lapangan. Klarifikasi ini disampaikan Wakil Kepala BGN Bidang Operasional, Sony Sonjaya untuk meredam spekulasi yang berkembang di […]

  • Prabowo-Modi Bentuk Poros Baru Indo-Pasifik, Sepakat Kawal Perdamaian Dunia

    Prabowo-Modi Bentuk Poros Baru Indo-Pasifik, Sepakat Kawal Perdamaian Dunia

    • calendar_month Rab, 8 Jul 2026
    • account_circle D'Borneo
    • visibility 80
    • 0Komentar

    DAYABORNEO, Jakarta – Indonesia dan India mengirim pesan kuat kepada dunia. Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri India Narendra Modi menegaskan tekad membangun poros kemitraan strategis yang lebih kokoh untuk menjaga stabilitas kawasan Indo-Pasifik di tengah memanasnya dinamika geopolitik global. Pernyataan itu disampaikan usai pertemuan bilateral di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (7/7/2026). Kedua pemimpin menegaskan bahwa […]

  • Viral Video Kadisdik Kalteng, Polemik MBG Dibawa ke Hadapan Gubernur Agustiar

    Viral Video Kadisdik Kalteng, Polemik MBG Dibawa ke Hadapan Gubernur Agustiar

    • calendar_month Rab, 2 Sep 2026
    • account_circle fe
    • visibility 18
    • 0Komentar

    PALANGKA RAYA, Dayaborneo – Polemik video viral Kepala Dinas Pendidikan Kalimantan Tengah (Kadisdik Kalteng) M. Reza Prabowo mengenai program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan kesehatan siswa ikut dibawa dalam pertemuan masyarakat dengan Gubernur Kalteng Agustiar Sabran. Isu tersebut mencuat saat Agustiar menerima Aliansi Masyarakat Kalteng Melawan di halaman Kantor Gubernur Kalteng, Selasa (1/9/2026) sore. Di tengah […]

  • Karhutla Kalteng Makin Meluas, DPRD Minta Anggaran Penanganan Jangan Dipangkas

    Karhutla Kalteng Makin Meluas, DPRD Minta Anggaran Penanganan Jangan Dipangkas

    • calendar_month Sen, 22 Jun 2026
    • account_circle fe
    • visibility 25
    • 0Komentar

    PALANGKA RAYA, Dayaborneo – Ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Tengah semakin serius. Sejumlah wilayah mulai diselimuti asap pekat dengan jarak pandang yang menurun, sehingga penanganan bencana dinilai membutuhkan dukungan anggaran yang memadai. Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Kalteng sekaligus Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Yohanes Freddy Ering, meminta pemerintah daerah dan DPRD […]

expand_less